“Grand Strategy” Demokratisasi

Kalau era sekarang kita anggap sebagai fase konsolidasi demokrasi, menurut penulis ada dua hal yang secara umum dapat segera diketahui saat melihat Kota Kediri. Pertama, pembangunan pusat-pusat bisnis yang kurang memberikan multiplier effect yang berarti. Kedua, matinya modal sosial. Salah satu solusi pada kedua masalah tersebut adalah demokratisasi spasial (ruang).

Reformasi tata ruang (demokratisasi spasial) harus dimasukkan dalam platform demokratisasi. Sebab utamanya bila kita tinjau dari fungsi ekonomi, politik dan sosial, bentuk tata ruang saat ini dan di masa mendatang secara langsung atau tidak langsung cederung mendukung konsentrasi kekuasaan pada beberapa orang. Bila format seperti ini (ketidakadilan penguasaan sumber daya ruang dan lokasi) tetap dipertahankan, maka hal ini jelas sangat kondusif bagi munculnya instabilitas sosial dan politik.

Betapa mendesaknya demokratisasi spasial sebagai salah satu alternatif pemecahan, akan bisa dimaklumi manakala kita melihat kenyataan yang timpang antara pertumbuhan ekonomi dengan tingkat kemiskinan yang tinggi. Pembangunan pusat-pusat bisnis yang semestinya mempunyai multiplier effect terhadap peningkatan kesejahteraan penduduk, ternyata tidak terjadi. Terbukti tingkat kemiskinan di tiga kecamatan Kota Kediri relatif tinggi. Di Kecamatan Pesantren sebesar 40,30 %, Mojoroto sebesar 32,93%, dan Kota sebesar 26,77%. Padahal angka pertumbuhan Kota Kediri cukup tinggi, yakni di atas 6%.

Pertumbuhan yang cerdas sebagai antitesis pertumbuhan yang tidak cerdas adalah pertumbuhan ekonomi yang sangat peduli mengenai dampak pembangunan terhadap lingkungan dan kualitas hidup warga. Dampak pembangunan di Indonesia adalah terciptanya ketimpangan spasial antar subwilayah. Berarti pertumbuhan yang perlu terus digenjot adalah pertumbuhan yang memperhatikan penataan dan pengelolaan spasial (ruang) di daerah tertentu untuk melindungi hak-hak asasi masyarakat atas pembangunan.

Di masa datang harus dicegah adanya praktik monopoli dan komersialisasi lokasi-lokasi strategis untuk penggunaan kepentingan bisnis semata dan untuk kepentingan menaikkan pemasukan pajak semata. Pasalnya kondisi ini membuat masyarakat golongan bawah harus mengeluarkan biaya yang lebih mahal untuk mobilitas sehari-hari, sementara akses mereka terhadap lokasi-lokasi strategis yang mempunyai fungsi pelayanan kepentingan umum semakin berkurang.

Tidaklah salah bila dikatakan, hubungan spasial antar manusia di daerah perkotaan merupakan produk persaingan dan seleksi yang secara terus menerus berada dalam proses perubahan karena kehadiran faktor-faktor baru, baik yang mengganggu kompetisi maupun yang mendorong mobilitas.

Bagaimanapun, ketimpangan antar wilayah atau sub wilayah yang ada selama ini merupakan produk dari struktur kekuasaan dan ekonomi. Ketimpangan seperti ini harus diatasi. Caranya adalah dengan memasukkan agenda rekayasa spasial ke dalam grand strategy demokratisasi di Kabupaten dan Kota Kediri. Tanpa itu, proyek demokratisasi akan memboroskan banyak tenaga dan biaya. Upaya memperkuat kedudukan dan peran aktor-aktor demokratisasi di daerah-daerah tidak cukup hanya dengan agenda otonomi dan desentralisasi. Para aktor demokratisasi di daerah perlu sumberdaya lebih dari itu.

Dengan mempertahankan konsentrasi modal di satu pihak dan membiarkan ketimpangan sosial terus menajam, maka demokratisasi di tengah ketimpangan pertumbuhan dan kemiskinan akan memproduksi sensitivitas kekerasan politik di tingkat massa dan membuka peluang munculnya anarki politik yang memanfaatkan massa.

Poin kedua agar demokratisasi spasial bisa berjalan adalah menyediakan prasyarat sosial, dengan cara menumbuhkan modal sosial yang selama ini kurang diperhatikan. Matinya modal sosial disebabkan karena negara dinilai kurang amanah. Contoh kongkritnya di Kediri ada sekitar 13.200 anak usia 7–15 tahun yang belum bisa menikmati sekolah. Padahal setiap anak bangsa berhak mendapatkan pendidikan menurut konstitusi.

Dalam skala nasional dana yang dikorupsi secara kasar dari perpajakan dan belanja APBN 2003, menurut Kwik Kian Gie (lihat Jawa Pos, 19 Oktober 2003), mencapai Rp 215 triliun. Rinciannya, Rp 180 triliun dari perpajakan dan Rp 35 triliun dari anggaran belanja barang. Rincian korupsi lain adalah dari ikan, pasir dan pencurian kayu sebesar US$8 miliar (Rp 76,5 triliun). Karena korupsi sebesar itu, maka negara kita sesungguhnya mengalami krisis trust (kepercayaan) yang parah di mata rakyatnya. Artinya, negara tidak amanah dalam mengelola negara ini.

Kalau kita mau sesungguhnya, modal sosial untuk menumbuhkan amanah dan kepercayaan bisa dibangun. Bila kepercayaan hancur, dan tidak ada perbaikan yang radikal dan mendasar, maka pemerintahan akan meluncur dan terjun bebas menuju enthropic government yang tinggal menunggu keruntuhannya saja. Bila sudah begini, jangan harap partisipasi publik akan tumbuh meningkat. Kenyataan seperti ini yang menjadi dalil pembenar yang sahih bagi tesis Karl D. Jackson (1998:4) dalam The Prospects for Bureaucratic Polity in Indonesia.

Jadi, modal sosial mati karena memang tidak ada rekayasa konstruksi terhadap modal sosial itu sendiri. Padahal modal sosial bisa diproduksi oleh “religion, tradition, shared historical experince, and other factors that lie outside the control of any government (Fukuyama,1999:11–12). Ini terjadi karena masyarakat dihinggapi delusion of grandeur (khayalan kemegahan) yaitu pra-anggapan “modal sosial” sebagai hal “terberi” (given), seperti dikatakan Gumilar Rusliwa Somantri (2007:101). Ini adalah ilusi realitas di tingkat mikro. Contoh ilusi tersebut adalah keyakinan bahwa kepercayaan (trust), nilai-nilai (values), dan jaringan, sebagai indikator dari modal sosial, bersifat telah tersedia dan “mengada”.

Berangkat dari khayalan itu, kita mengatakan bahwa masyarakat mempunyai karakter suka bergotong royong, guyub, damai, serta penuh harmoni. Padahal, di tataran kenyataan, egoisme merebak, persaingan tidak sehat menjadi umum, letupan konflik muncul bertubi-tubi, serta disharmoni terjadi di mana-mana. Modal sosial, yang penting bagi orang miskin dalam bertahan hidup dan mengembangkan diri di tengah kepungan kapitalisme, sebenarnya bersifat constructed.

Solusinya adalah mendorong demokratisasi spasial. Meremehkan hal ini, terlebih mereduksi bahwa solusi terbaik adalah solusi ekonomi tanpa memperhatikan skala prioritas, menyeleksi sektor-sektor ekonomi yang mengabaikan signifikansinya terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat serta dampak sosial yang timbul, sama saja dengan menyiapkan lorong maut untuk rakyat.

Dalam memahami kondisi kekinian Kediri, kita harus memberikan perhatian khusus terhadap produksi ruang, lebih dari produksi industri. Ruang mempunyai fungsi yang sangat banyak. Misalnya berfungsi untuk mereproduksi sistem kapitalis dan struktur kelas. Jadi, setiap aksi revolusioner harus berhubungan dengan restrukturisasi ruang, seperti dikatakan Ritzer (2004:211).

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.