Apa Benar, Kalimantan Tempat Jin Buang Anak?

Khoirul Rifai
Binokular
Published in
7 min readJan 26, 2022

Sejak dilontarkan oleh Presiden Joko Widodo pada Agustus 2019, rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan tak pernah sepi dari pemberitaan. Sempat mereda apalagi dengan adanya pandemi, pemberitaan tentang pemindahan IKN kembali ramai setelah Presiden Jokowi menetapkan nama “Nusantara” untuk IKN.

Perdebatan semakin ramai setelah Edy Mulyani, yang dikenal sebagai pengkritik Presiden Jokowi, menyebut IKN di Kalimantan sebagai “tempat jin buang anak”m tidak ada pengembang yang mau membangun di sana karena “pasarnya adalah kuntilanak dan genderuwo.” Seolah ingin melengkapi punchline yang sedang dibuatnya, Edy pada akhir pernyataan ikut menyenggol Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dengan menyebut mantan Ketua Umum Partai Gerindra itu sebagai macan yang mengeong.

Lalu siapa sebenarnya Edy Mulyadi yang sepertinya kekurangan musuh sehingga membuat pernyataan se-kontroversial ini? Awalnya, Edy disebut-sebut sebagai anggota Partai Keadilan Sejahtera (PKS). PKS pun sempat mengakui bahwa Edy adalah salah satu calon legislatif DPR-RI Pusat dari PKS yang gagal mendapatkan kursi. Selepas pemilu, Edy tidak aktif dalam kepengurusan PKS manapun. Dengan demikian, PKS bisa “cuci tangan” dengan menyebut pernyataan Edy sebagai sikap pribadi Edy sendiri.

Konfrontasinya dengan ikut menyebut Prabowo sebagai macan yang mengeong bisa saja diartikan kekecewaan Edy setelah Prabowo masuk ke dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pasalnya, dalam Pemilu 2019 lalu partai pengusung Edy turut mendukung pasangan capres dan cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno meski pada akhirnya kedua figur tersebut justru menerima tawaran Presiden Jokowi.

Selain menyenggol pihak lain, Edy juga menyebut pengembang asal China yang akan bermain banyak dalam proyek IKN. Termasuk tenaga kasarnya yang akan didatangkan dari sana. Klaim ini tentu saja ditolak Panitia Khusus IKN DPR RI. Salah satu anggota pansus, Hendrawan Supratikno justru menyebut aksi Edy sebagai dagelan ala orang mabuk.

Kontroversi untuk Naikkan Trafik?

Manuver berbahaya Edy jelas saja menyulut kemarahan pihak-pihak yang ia sebut dalam video itu. Hingga tulisan ini dibuat, Edy sudah dilaporkan ke Polda Kalimantan Timur oleh elemen warga Kalimantan Timur.

Tidak cukup satu pelaporan saja, salah satu kader Gerindra yang marah juga melaporkan Edy ke polisi. Ketua DPD Partai Gerindra Sulawesi Utara Conny Lolyta Rumondor juga melaporkan Edy Mulyadi ke Polda Sulawesi Utara pada 21 Januari 2022. Conny mengaku tidak terima Prabowo disebut macan yang mengeong oleh Edy, meski yang bersangkutan sendiri merasa santai dengan tuduhan Edy.

Dari mana semua kehebohan ini berasal? Setelah dilakukan penelusuran, pemantik dari semua masalah ini adalah video yang diunggah akun Youtube bernama Mimbar Tube pada 18 Januari 2022. Tidak terlalu jelas acara dalam video tersebut.

Gambar 1. Tangkapan layar video Mimbar Tube

Dalam video berdurasi 23 menit 29 detik itu, Edy Mulyadi tampak duduk bersama Azam Khan dan Ahmad Khozinudin membicarakan proyek pemindahan ibukota baru. Keduanya, baik Azam maupun Ahmad adalah pengacara FPI (organisasi yang sudah dibubarkan pemerintah) dan terafiliasi dengan Persaudaraan Alumni 212 (PA 212).

Malahan, Ahmad adalah Direktur Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), organisasi yang juga sudah dibubarkan pemerintah, Azam sendiri disebut sebagai simpatisan HTI. Bisa dikatakan, ketiga orang tersebut berasal dari organisasi yang sama. Azam sendiri juga berkontribusi dalam penghinaan yang dilontarkan Edy. Azam ketahuan menyebut ‘hanya monyet’ saat Edy menanyakan siapa yang mau tinggal di Kalimantan.

Terlepas dari kontroversi yang dibuatnya, Edy berhasil meraih atensi publik (dan meningkatkan trafik ke akun Youtube-nya). Pasalnya, setelah pihak-pihak yang ia senggol mulai marah, Edy langsung meminta maaf. Permintaan maaf itu disampaikan melalui saluran Youtube miliknya sendiri bernama Bang Edy Channel.

Melalui video tersebut, Edy menyatakan permintaan maafnya setelah menyebut Kalimantan sebagai tempat jin buang anak. Dalam pembelaannya, istilah tersebut diartikan sebagai tempat yang sangat jauh, bukan secara harfiah tempat berkembang biak mahluk halus. Untuk semakin memperkuat suasana, Edy juga menggandeng pihak-pihak yang diklaim sebagai tokoh pemuda Kalimantan dalam video itu.

Gambar 2. Tangkapan layar komentar warganet di video Edy

Sayangnya, amarah publik terlanjur meluas dan permintaan maaf Edy tidak bisa meredakan kekacauan yang dibuatnya. Hal itu terefleksi dari komentar warganet di video permintaan maaf Edy. Warga Kalimantan terlihat tidak bisa menerima permintaan maaf Edy kecuali yang bersangkutan mengikuti proses hukum.

Dari berbagai proses panjang ini, yang menarik adalah engagement video Youtube milik Edy. Setelah video penyebutan Kalimantan sebagai tempat jin buang anak viral, tercatat ada empat video lanjutan tentang IKN di akun Youtube Bang Edy Channel. Salah satunya tentang permintaan maaf Edy yang dirilis 24 Januari 2022.

Video permintaan maaf dan video saat Edy menghina Kalimantan tercatat mendapatkan trafik yang cukup tinggi. Masing-masing memperoleh 245 ribu views dan 187 ribu views saat tulisan ini dibuat. Berbeda dengan video Edy yang lain tentang ibukota negara, dalam video yang tidak memuat kontroversi jumlah views hanya mencapai 64 ribu dan 55 ribu. Perbandingan angka yang signifikan dengan dua video sebelumnya.

Gambar 3. Video-video tentang IKN di akun Bang Edy Channel

Apakah Edy sengaja membuat kontroversi agar channel Youtube miliknya laku keras? Tidak ada yang tahu. Yang pasti, history jumlah penonton video di salurannya rata-rata di bawah angka 50 ribu views. Setelah mendapat atensi publik dengan pernyataan yang kontroversial, video permintaan maaf Edy langsung menembus angka 200-ribuan dalam waktu kurang dari 24 jam.

Pantauan Media

Sebenarnya video yang dianggap berisi penghinaan oleh Edy Mulyadi sudah tersebar di Youtube pada 18 Januari 2022 oleh akun MimbarTube. Video serupa juga dirilis oleh akun pribadi Edy, yaitu Bang Edy Channel di hari yang sama. Namun, video baru viral belakangan setelah diunggah akun Twitter @MurtadhaOne1 pada 22 Januari 2022. Video yang diunggahnya mendapat 449 retweets dan mulai tersirkulasi ke platform media sosial lain.

Momentum diraih setelah tersebar di Instagram melalui unggahan Arya Permadi (@permadiaktivis2). Arya mengunggah video itu di akun miliknya pada 23 Januari 2022, unggahannya meraih 24.021 likes dan 3.865 komentar. Proses selama dua hari terakhir inilah yang mematangkan penggorengan isu Edy Mulyadi di media sosial dan media massa.

Grafik 1. Linimasa pemberitaan di Newstensity

Hal itu dibuktikan dengan peningkatan volume berita tentang Edy Mulyadi yang mulai beranjak naik sejak 22 Januari 2022 setelah dipantau oleh Infogram Data Lab menggunakan big data dari Newstensity. Diawali dengan dua berita pada 22 Januari 2022, lalu melonjak tajam dengan 905 berita pada Senin, 24 Januari 2022 sekaligus menjadi puncak pemberitaan.

Grafik 2. Aktivitas di Twitter

Perdebatan lebih ramai terjadi di Twitter yang dipantau menggunakan Socindex. Tagar #TangkapEdiMulyadi dan #WargaKalimantanBukanMonyet menghasilkan ribuan aktivitas lebih banyak ketimbang media massa. Secara total, isu ini melibatkan 71.943 audience, menghasilkan 3.433 cuitan unik, 50.019 likes, dan 21.924 total talk (retweet dan reply).

Grafik 3. Detil aktivitas di Twitter

Sama dengan pemberitaan di media massa, momentum di Twitter juga terjadi pada 24 Januari 2022 setelah video Edy Mulyadi mulai berseliweran di berbagai media sosial. Pada tanggal tersebut, isu ini dibcarakan hingga 19.855 kali (total talk).

Awalnya, setelah marah mendengar pernyataan Edy Mulyadi dan Azam Khan, tagar #WargaKalimantanBukanMonyet bergema di seluruh Twitter termasuk menjadikannya tagar teratas dalam isu kali ini. Banyak warganet yang berasal dari Kalimantan merasa marah dan terhina, sekaligus menyebut warga Kalimantan tidak memiliki otoritas perihal pemindahan ibukota.

Grafik 4. Top hashtag

Tagar #WargaKalimantanBukanMonyet dibicarakan hingga disebut hingga 21.924 kali atau 32,62 persen dari seluruh percakapan. Setelah, narasi mulai bergeser ke arah yang lebih politis dengan kemunculan tagar #IndonesiaTanpaPKS dan #TangkapEdyMulyadiPKS. Partai PKS belakangan disebut setelah latar belakang Edy sebagai mantan caleg PKS mulai diketahui publik. Terjadi pergeseran dalam perkembangan tagar ini, yang semula membahas pro-kontra pemindahan ibukota kemudian justru mengarah dalam pembahasan politik yang sempit.

Gambar 4. Tagar #IKNProyekOligarki sempat menjadi trending

Sementara itu, kelompok yang kontra dengan pemindahan ibukota baru menelurkan tagar #IKNProyekOligarki. Tagar ini awalnya digencarkan oleh kelompok pro lingkungan lembaga think tank yang mengkritisi pemindahan ibukota tanpa kajian mendalam, begitu juga urgensinya yang dianggap tidak terlalu mendesak. Salah satu sasaran kritik adalah naskah akademik yang dirilis DPR RI. Naskah itu dikritik banyak pihak karena dianggap tidak mencerminkan kemampuan berpikir intelektual secara matang. Belakangan, tagar ini ditunggangi kelompok yang pro dengan Edy Mulyadi dan organisasi yang terafiliasi dengan dirinya.

Grafik 5. Top mentions di Twitter

Sementara itu, akun @Divhumas_Polri menjadi akun yang paling banyak disebut hingga 2.495 kali setelah warganet mendesak kepolisian untuk menangkap Edy Mulyadi. Jika tidak segera ditangkap, beberapa elemen masyarakat Dayak menyebut akan bertindak secara adat untuk menyelesaikan masalah ini.

Gambar 5. Tangkapan layar unggahan @wukir2011

Adapun akun @wukir2011 menjadi akun yang paling banyak dicuit ulang dengan 892 retweets. Unggahan itu memuat pernyataan Panglima Tambak Baya, pimpinan perang tertinggi suku Dayak Kalimantan yang secara terbuka menantang Edy Mulyadi untuk bertarung dan mempertanggungjawabkan ucapannya yang menghina warga Kalimantan. Selain itu, Panglima Tambak Baya juga mengoreksi Edy dengan meminta Edy protes kepada pemerintah tentang pemindahan IKN, bukan malah menjelek-jelekkan Pulau Kalimantan dan penduduknya.

Penutup

Sikap kritis tentang pemindahan ibukota negara memang diperlukan. Kajian tentang migrasi penduduk, dampak sosial ekonomi, dan biayanya harus diperhatikan secara mendetail. Sayangnya, Edy berbuat kesalahan dengan menghina Pulau Kalimantan beserta seluruh penduduknya. Terlepas dari kontroversi ini, pemindahan IKN dan segala proses yang menyertainya harus diperhitungkan dengan sangat cermat. Jangan sampai proyek yang menelan dana hampir Rp500 triliun itu berakhir mangkrak karena salah perhitungan.

--

--