Baru Wacana Naik Harga, Tapi Pertalite Sudah Langka

Lonjakan harga minyak mentah dunia berimplikasi pada kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Menko Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan memberikan sinyal kemungkinan harga Pertalite dan LPG 3 kilogram akan naik menyusul harga Pertamax.

“Pertalite semua akan naik. Nggak ada yang nggak naik. Jadi bertahap kita lakukan,” ucap Menko Marves.

Namun, Pertamina justru menyatakan belum berencana menaikkan harga Pertalite. Sejauh ini, Pertamina masih menjual Pertalite sesuai dengan harga yang diputuskan pemerintah sebesar Rp7.650 per liter.

Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko menyatakan kenaikan harga Pertalite masih dikaji. Kalaupun nantinya naik, pemerintah menyiapkan bantuan untuk masyarakat yang tidak mampu.

Kelangkaan Pertalite

Kenaikan harga Pertalite belum diputuskan. Namun, kelangkaan Pertalite sudah terjadi di sejumlah SPBU. Ini terjadi setelah harga Pertamax naik mulai 1 April 2022. Kenaikan harga Pertamax cukup besar dari semula Rp9.000 menjadi Rp12.500-Rp13.000 per liter. Para pengguna Pertamax ramai-ramai migrasi ke Pertalite yang lebih murah.

Media melaporkan sejumlah kelangkaan Pertalite di berbagai wilayah.

Di Jakarta Barat, para pengemudi ojol di wilayah tersebut terpaksa harus mengantre cukup lama demi membeli Pertalite tepat setelah penyesuaian harga Pertamax diumumkan. Kejadian serupa juga terjadi di Bandung. Para supir ojol, sopir angkot hingga kurir terpaksa membeli Pertamax karena stok Pertalite kosong di beberapa SPBU di Kota Bandung pada 2 April 2022. Beberapa pengemudi kendaraan memilih putar balik alias tidak jadi mengisi bahan bakar.

Sejumlah SPBU di Pantura, Subang, Jawa Barat juga kekurangan pasokan BBM jenis Pertalite. Satu SPBU di Jalan Raya Pantura harus tutup karena kurangnya pasokan pada 3 April 2022. Tak hanya itu, di SPBU Warung Nangka Kecamatan Ciasem terlihat antre para pengendara sepeda motor. Ini karena Pertalite kosong dalam dua hari terakhir. Pengendara sepeda motor terpaksa beralih ke Pertamax.

SPBU di Kendari Sulawesi Tenggara juga memasang informasi habisnya stok Pertalite sejak kenaikan harga Pertamax diumumkan. Praktis sejumlah SPBU di Kendari tidak dapat melayani Pembelian Pertalite hingga 3 April 2022.

Stok Pertalite di wilayah Pasuruan Jawa Timur dilaporkan langka yang membuat konsumen terpaksa membeli Pertamax pada 3 April 2022. Konsumen mengaku telah berkeliling ke sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) demi mendapatkan Pertalite, namun semuanya kosong. Akhirnya konsumen membeli Pertamax daripada kehabisan bahan bakar.

Kekosongan stok Pertalite juga terjadi di beberapa SPBU di Kecamatan Karangasem Bali pada 4 April 2022. Para pengendara memilih putar balik lantaran tidak mendapatkan yang diinginkan. Menurut petugas SPBU, Pertalite sudah kosong per 1 April 2022.

Warga mengeluhkan minimnya stok Pertalite sejak harga Pertamax di Lampung naik. Terbatasnya stok BBM jenis RON 92 ini dipicu migrasi konsumen Pertamax ke Pertalite pasca diumumkan penyesuaian harga terbarunya. Pertalite di Kasongan, Kabupaten Katingan Kalimantan Tengah (Kalteng) mulai langka atau sulit dicari.

Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menyebut kenaikan harga Pertamax berpotensi membuat masyarakat kelas menengah beralih ke Pertalite. Direktur CELIOS Bhima Yudhistira menilai pemerintah belum siap untuk menambah alokasi subsidi Pertalite jika lonjakan konsumsi terjadi.

Meski demikian, diperkirakan migrasinya masih dalam batas kewajaran dan jumlahnya tidak besar. Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan memprediksi shifting Pertamax ke Pertalite hanya sekitar 20 hingga 25% karena masyarakat sudah memahami penggunaan BBM berkualitas sesuai spesifikasi kendaraan saat ini.

Beban Subsidi

Pemerintah sudah menetapkan Pertalite sebagai Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) menggantikan BBM Premium (RON 88). Dengan demikian, Pertalite resmi berstatus sebagai BBM subsidi sehingga kuotanya ditetapkan oleh pemerintah. Kementerian ESDM menetapkan kuota Pertalite untuk tahun 2022 sebesar 23.050.092 kiloliter (kl).

Pemerintah belum memutuskan penambahan kuota Pertalite setelah terjadinya lonjakan permintaan. Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Subholding Commercial & Trading Pertamina Alfian Nasution mengaku belum ada usulan penambahan kuota JBKP Pertalite sejauh ini.

Yang pasti, penambahan kuota Pertalite akan membawa implikasi pada penambahan subsidi. Pada APBN 2022, pemerintah mengalokasikan total anggaran subsidi sebesar Rp206,9 triliun. Anggaran itu dibagi untuk subsidi energi sebesar Rp134 triliun dan untuk subsidi non-energi Rp72,9 triliun. Jika diperinci lagi, anggaran subsidi energi dalam APBN 2022 dialokasikan untuk subsidi jenis BBM tertentu sebesar Rp11,3 triliun, subsidi LPG 3 kg Rp66,3 triliun, dan subsidi listrik Rp56,5 triliun.

Subsidi ditetapkan dengan asumsi ICP sebesar US$ 63 per barel dan nilai tukar rupiah Rp14.350 per dolar. Sementara ICP pada Maret 2022 sudah menyentuh US$ 114,55 per barel.

Dengan ICP yang sudah menjauh dari asumsi, harga Pertalite saat ini sudah melebihi nilai keekonomiannya. Penentuan harga BBM nasional termasuk Pertalite mengacu pada harga Mean of Platts Singapore (MOPS) atau Argus sesuai Keputusan Menteri ESDM Nomor 62/2020

Perhitungan BBM di bawah RON 95 dan solar CN 48 menggunakan rumus MOPS atau Argus + Rp1.800/liter ditambah dengan margin 10% dari harga dasar.

Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan mencontohkan perhitungan harga Pertalite menggunakan rata-rata Januari 2022 dengan kurs Rp14.394 per dolar, maka diperoleh harga dasar Pertalite Rp7.608 per liter. Ditambahkan dengan konstanta Rp1.800 dan margin 10%, maka harga Pertalite menjadi Rp10.349 per liter di luar pajak. Apabila ditambah dengan PPN 10%, PBBKB 5%, serta PPh 3%, maka harga Pertalite menjadi Rp12.220 per liter.

Dengan harga Pertalite yang saat ini masih Rp7.650 per liter, maka ada selisih hingga Rp4.570 per liter yang harus ditanggung Pertamina dengan menjual Pertalite.

Ekonom Bank Permata Josua Pardede memperkirakan dengan asumsi harga minyak Brent rata-rata US$ 100 per barel dan rata-rata kurs rupiah Rp14.350 per dolar, maka total subsidi untuk Pertalite bisa mencapai Rp116,1 triliun.

Hingga saat ini, pemerintah belum memutuskan apakah Pertalite akan diberikan kompensasi penuh seperti halnya BBM Premium sebelumnya atau hanya diberikan kompensasi sebesar 50% tergantung dari kandungan Premium di campuran Pertalite ini. Berdasarkan Perpres №117/2021 terkait pendistribusian dan harga jual eceran BBM, pemerintah hanya memberikan kompensasi sebesar 50% untuk kandung Premium di Pertalite.

Pantauan Media

Kabar tentang kemungkinan kenaikan harga Pertalite langsung menghiasi media massa. Selama periode 28 Maret hingga 6 April 2022, terdapat 1.532 berita dengan kata kunci “Rencana kenaikan Pertalite”, “Harga Pertalite naik” dan “Harga Pertalite”.

Dari jumlah itu, 345 atau 23% pemberitaan memiliki tone negatif. Sentimen negatif pemberitaan berkaitan dengan kritik atas rencana kenaikan harga Pertalite yang dikhawatirkan akan semakin memberatkan masyarakat di masa sulit. Kabar negatif juga berasal dari kelangkaan Pertalite yang terjadi setelah harga Pertamax naik.

Pemberitaan dengan sentimen positif didominasi oleh penjelasan Pertamina seputar alasan kenaikan harga Pertamax.

Grafik 1. Sentimen pemberitaan seputar rencana kenaikan harga Pertalite (Sumber: Newstensity)

Pemberitaan seputar rencana kenaikan harga Pertalite mencapai puncaknya pada 1 April 2022 dengan 264 pemberitaan. Pemberitaan diramaikan dengan kenaikan harga Pertamax yang diikuti dengan kelangkaan Pertalite di berbagai daerah.

Pemberitaan sempat melandai, sebelum akhirnya naik lagi setelah Pertamina mengeluarkan pernyataan seputar ketersediaan stok Pertalite.

Grafik 2. Linimasa pemberitaan seputar rencana kenaikan harga Pertalite (Sumber: Newstensity)

Menko Luhut menjadi top person atau yang paling banyak disebut di media dengan 498 pemberitaan. Disusul Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga SH C&T, Irto Ginting sebagai top person kedua yang paling banyak dikutip media. Luhut banyak dikutip sehubungan dengan pernyataannya seputar rencana kenaikan harga Pertalite dan LPG 3 kg.

Grafik 3. Top person untuk topik rencana kenaikan harga Pertalite

Dari analisis word cloud “harga”, “pertamax”, “pertalite” sebagai isu utama. Keyword “Luhut” muncul paling menonjol sebagai aktor individu, yang pertama kali menyampaikan wacana kenaikan harga pertalite dan gas LPG 3 kg. Selain itu keyword yang merujuk pada ketersediaan pasokan bahan bakar jenis pertalite, “stok” dan “beralih” cukup banyak muncul terkait dengan perpindahan konsumsi dari bahan bakar Pertamax ke Pertalite karena imbas kenaikan dari Pertamax.

Grafik 4. Analisis word could pemberitaan seputar rencana kenaikan harga Pertalite (Sumber: Newstensity)

Pemberitaan juga terjadi secara masif dan merata, muncul di berbagai wilayah Indonesia.

Grafik 5. Persebaran pemberitaan seputar rencana kenaikan harga Pertalite (Sumber: Newstensity)

Di media sosial, percakapan tentang rencana kenaikan Pertalite dan terjadinya kelangkaan juga cukup masif. Di Twitter, terdapat 4.147 total talk dengan sentimen negatif 50%, netral 34%, dan positif 17%. Di Facebook, terdapat 37 unggahan dengan 308 total talk dengan sentimen negatif 45%, netral 47%, dan positif 8%. Sedangkan di Instagram, terdapat 672 total talk dengan 48% memiliki sentimen negatif, 44% netral, 8% positif.

Grafik 6. Data percakapan sosial media seputar rencana kenaikan harga Pertalite (Sumber: Newstensity)

Epilog

Kenaikan harga Pertamax menyebabkan masyarakat migrasi ke Pertalite dan hal ini memicu kelangkaan. Apalagi muncul wacana akan ada kenaikan harga Pertalite, meski kemudian pemerintah menegaskan rencana itu masih dihitung.

Pemerintah juga memastikan Pertalite akan disubsidi agar tidak membebani masyarakat. Subsidi diberikan karena harga keekonomian yang sudah melebihi harga jual saat ini. Yang kini patut dipertanyakan adalah, sejauh mana kemampuan pemerintah memanggul subsidi BBM?