Bima Versus Pemprov Lampung, Netizen Ramai-Ramai Pasang Badan

Indra Buwana
Binokular
Published in
9 min readApr 18, 2023

Pembangunan yang tidak berjalan dengan baik bisa menjadi bahan kritikan warganya. Itulah yang dilakukan pemuda asal Lampung yang kini sedang belajar di Australia, Bima Yudho Saputro melalui video yang ia unggah di akun TikToknya @awbimaxreborn.

Video yang diunggah pada tanggal 7 April 2023 itu mengkritik pembangunan dan ketertinggalan yang terjadi di Lampung. Bima seperti sedang melakukan presentasi membawakan isu “ALASAN KENAPA LAMPUNG GAK MAJU-MAJU” di video tersebut. Presentasinya pun dilakukan dengan pembawaan yang pedas dengan penyebutan Lampung sebagai provinsi yang “dajjal”.

Beberapa poin yang disoroti Bima adalah infrastruktur yang terbatas, sistem pendidikan yang lemah dengan kecurangan di sana-sini, tata kelola yang lemah terutama masalah penegakan hukum, dan ketergantungan pada sektor pertanian.

Video Bima di TikTok menjadi viral. Video itu telah ditonton sebanyak 16,6 juta kali, mendapat 1,8 juta likes, dan 33,6 ribu komentar pada 17 April 2023. Sekilas melihat kolom komentar, ada beberapa orang yang mengaku dari Lampung mengamini pendapat Bima.

Tidak semua orang bisa menerima kritikan Bima tersebut. Gindha Ansori Wayka melaporkan Bima ke Kapolda Lampung, Irjen. Helmy Santika pada tanggal 10 April 2023. Laporan Gindha adalah terkait ujaran kebencian bahwa Lampung adalah provinsi “dajjal”. Untuk pasalnya, terlapor dikenakan Pasal 28 ayat 2 juncto Pasal 45 A ayat 2 UU ITE yang di dalamnya merupakan ujaran kebencian yang mengandung unsur SARA.

Gindha menganggap narasi Bima sangat menyesatkan karena membangun opini publik tanpa riset lebih dahulu. Opini Bima dituding tidak didasari dengan data konkret dan merupakan upaya untuk menyebar kebohongan.

Bola panas menggelinding lebih jauh. Kritikan Bima terdengar hingga ke telinga pemerintah daerah setempat. Melalui Instagram, Bima bercerita bahwa orang tuanya diminta menghadap Bupati Lampung Timur, Dawam Rahardjo. Ayah Bima, Juliman, yang seorang PNS dipanggil Dawam dan diduga mengalami intimidasi. Bima juga mengungkapkan bahwa kantor ibu Bima, Sringatun, didatangi polisi. Bima diminta untuk tidak lagi melakukan kritik terhadap Lampung.

Tak lama, Bima melakukan klarifikasi bahwa yang ditemui ayah Bima adalah Wakil Bupati Lampung, Azwar Hadi. Sedangkan pihak yang melakukan intimidasi kepada ayah Bima adalah Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi. Arinal mengintimidasi ayah Bima melalui saluran telepon yang disambungkan oleh Azwar.

Intimidasi itu pun dibenarkan oleh kedua orang tua Bima. Bambang Kuncoro yang merupakan paman Bima dan bertindak sebagai juru bicara keluarga Bima mengaku bahwa pihak keluarga merasa ketakutan karena proses hukum terhadap Bima tetap akan dilanjutkan. Bambang menyayangkan adanya sikap berbeda pemda terkait persoalan infrastruktur ini karena pernah juga diangkat oleh media nasional, tapi tidak viral. Ketika Bima yang mengangkat isu tersebut dengan gaya komunikasi yang pedas, malah berujung viral dan berakhir dengan pelaporan.

Netizen Pasang Badan

Respons pemerintah daerah yang tidak mampu menerima kritikan dengan baik itu pun membuat netizen berang. Netizen menolak permainan kekuasaan yang menekan kebebasan berpendapat, terutama mengenai pelayanan publik yang sudah seharusnya dijalankan dengan baik.

Gambar 1. Tangkapan layar video jalan rusak di Provinsi Lampung (sumber: Twitter)

Beberapa netizen melaporkan kondisi infrastruktur Lampung yang tidak beda dari apa yang disampaikan Bima melalui videonya. Misalnya, @pleasenotice17 mengumpulkan video-video yang menampilkan jalanan rusak yang ditengarai ada di Lampung. Video-video tersebut memperlihatkan kondisi jalanan yang buruk, tergenang air, dan bahkan ada yang tidak beraspal. Di beberapa video juga ditampilkan truk-truk yang lalu lalang di jalan rusak yang berarti bahwa ruas jalan itu termasuk jalan utama.

Gambar 2. Foto bangunan Kota Baru, Lampung (sumber: Twitter)

Selain kondisi jalan, proyek ambisius Kota Baru yang mangkrak juga terekspos. Kota Baru yang sedianya akan dijadikan pusat pemerintahan Provinsi Lampung yang baru hanya menjadi daerah kosong tanpa adanya aktivitas pembangunan berarti. Proyek mangkrak itu kini tidak terawat dan ditumbuhi ilalang. Beberapa bagian bangunan pun mengalami kerusakan.

Tak hanya kondisi infrastruktur di Lampung, pihak-pihak yang menekan Bima dan keluarganya pun tak luput dikuliti netizen. Gindha Anshori yang melaporkan Bima pada pihak kepolisian dituding akun @PartaiSocmed memiliki hubungan dengan Gubernur Arinal sebagai bagian dari Tim Hukum Gubernur Lampung. @PartaiSocmed juga menuding bahwa mobil milik Gindha diduga pernah terlibat dalam kejadian tabrak lari yang merenggut satu korban jiwa.

Kegeraman netizen juga mengarah ke Arinal. Akun @chintyaaasari mengecek harta kekayaan Gubernur Lampung itu melalui portal Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK. Dari situ diketahui bahwa Arinal melaporkan kekayaan yang mencapai Rp22 miliar, termasuk ke dalam 10 kepala daerah terkaya di Indonesia. Akun @amandasah__ mengunggah foto-foto pernikahan mewah putri Arinal yang mengundang beberapa penyanyi terkenal nasional. Arinal tidak segan untuk mengeluarkan uang banyak untuk hajatan keluarganya.

Akun @mazzini_gsp mengunggah tangkapan layar judul berita tentang Arinal yang pernah mengaku sebagai mantan preman. @mazzini_gsp menuding intimidasi yang dilakukan Arinal pada keluarga Bima tak lepas dari kehidupan premanisme Arinal di masa lalu. Serta akun @logikapolitik yang menyoroti dugaan money politics dalam pencalonan Arinal sebagai Gubernur Lampung dan hubungannya dengan sebuah korporasi sebagai penyandang dana.

Bupati Lampung Timur, Dawam Rahardjo juga tak luput dari sorotan. Cuitan @mazzini_gsp mengungkap Dawam pernah diperiksa KPK terkait kasus suap penerimaan mahasiswa baru di Universitas Lampung (UNILA) yang menyeret mantan Rektor UNILA, Karomani. Dawam mengaku pernah menyumbang Rp100 juta untuk pembangunan Gedung Lampung Nahdliyin Center. Putri Dawam kini berkuliah di Fakultas Kedokteran UNILA.

Perburuan netizen pun tidak terbatas pada pihak yang mengintimidasi keluarga Bima. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Reihana diungkap @PartaiSocmed telah menduduki posisinya kini selama hampir 14 tahun. Reihana ketahuan memiliki gaya hidup yang mewah yang terlihat dari foto-fotonya yang menenteng tas mahal dan memakai banyak perhiasan.

Pemantauan Media

Grafik 1. Statistik keyword “lampung” periode 10–17 April 2023 (sumber: Socindex)

Kritikan Bima yang viral membuat nama Lampung ramai dbicarakan di Twitter. Selama 10–17 April 2023, pemantauan terhadap keyword “lampung” menggunakan Socindex mencatatkan statistik yang tinggi. “lampung” mendapatkan 2.007.708 engagement, 79.604 talk, 1.649.372 applause, dengan audience yang mencapai 19.235.234 akun. Karena viralitasnya, tweet yang mengandung keyword “lampung” berpotensi untuk lewat di linimasa 167,7 juta akun.

Grafik 2. Engagement keyword “lampung” periode 10–17 April 2023 (sumber: Socindex)

Socindex mendapati grafik engagement keyword “lampung” mencapai puncaknya pada tanggal 14 April 2023. Tanggal tersebut bertepatan dengan mulai bertebarannya isu bahwa orang tua Bima mengalami intimidasi dari Gubernur Lampung yang kemudian semakin memicu netizen untuk melakukan kritik terhadap penyelenggara pemerintahan di Lampung. Sebelumnya, grafik engagement naik pada tanggal 12 April 2023 karena isu Gindha melaporkan Bima kepada pihak kepolisian.

Grafik 3. Bot score keyword “lampung” periode 10–17 April 2023 (sumber: Socindex)

Bot score Socindex menyimpulkan bahwa proporsi percakapan cyborg (dikategorikan sebagai percakapan yang bisa dilakukan oleh akun asli atau bot) menjadi yang terbanyak. Percakapan oleh akun bot menjadi yang kedua terbanyak. Sedangkan percakapan oleh akun asli menjadi yang paling sedikit. Salah satu penyebab tingginya pecakapan cyborg dan bot adalah banyaknya pihak yang memanfaatkan keyword “lampung” yang sedang viral untuk melakukan promosi jualan dengan format ketikan yang mirip antara satu tweet dengan tweet yang lain.

Grafik 4. Top tweet by likes keyword “lampung” periode 10–17 April 2023 (sumber: Socindex)

Tweet teratas berdasarkan likes dicuitkan oleh J.S Khairen @JS_Khairen yang mendapat 94,8 ribu likes. Cuitan dengan format utas yang cukup panjang tersebut mengkritisi sikap para pejabat Lampung yang susah menerima kritikan dan mengandalkan intimidasi untuk membungkam suara-suara kritis. Akun base Tanyarl @tanyarl menampilkan cuitan dari sender yang menginformasikan bahwa banyak orang Lampung yang sudah bersuara.

Unggahan lainnya masih dari @tanyarl memperlihatkan infrastruktur jalan rusak yang harus dilewati warga Lampung tiap harinya. Lalu ada Mazzini @mazzini_gsp yang bercuit bahwa Bupati Lampung Timur, Dawam Rahardjo pernah diperiksa KPK karena diduga terlibat kasus suap penerimaan mahasiswa Universitas Lampung.

Grafik 5. Volume berita harian isu “Kritikan Viral TikToker Bima terhadap Pembangunan Lampung” periode 10–17 April 2023 (sumber: Newstensity)

Di media, pemantauan Newstensity menggunakan keyword “lampung” yang digabungkan dengan keyword “bima” untuk pencarian yang lebih mengerucut. Hasilnya, selama 10–17 April 2023 didapati ada 3.931 berita terkait kritikan Bima terhadap pemerintahan di Provinsi Lampung. Puncak pemberitaan terjadi pada tanggal 17 April 2023 yang dipicu oleh sorotan terhadap Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi untuk mengkonfirmasi isu intimidasi yang dilakukan olehnya pada keluarga Bima.

Grafik 6. Top person isu “Kritikan Viral TikToker Bima terhadap Pembangunan Lampung” periode 10–17 April 2023 (sumber: Newstensity)

Top person sekaligus aktor utama untuk isu ini adalah si pengkritik pemerintahan di Lampung, Bima Yudho Saputro. Dari pihak Pemprov Lampung ada Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, pengacara dan pelapor Bima pada polisi Gindha Ansori Wayka, dan Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim. Lalu, ada pihak eksternal yaitu Pengacara Hotman Paris Hutapea yang telah menyatakan dukungannya pada Bima.

Grafik 7. Sentimen berita isu “Kritikan Viral TikToker Bima terhadap Pembangunan Lampung” periode 10–17 April 2023 (sumber: Newstensity)

Sentimen negatif mendapatkan porsi terbanyak untuk pemberitaan kritikan viral Bima. Sebanyak 2.672 berita atau 66% mendapatkan label negatif dari pemilahan Newstensity. Beberapa penyebabnya adalah kritikan tersebut tidak ditanggapi dengan baik oleh Pemerintah Provinsi Lampung dan banyaknya ulasan media terhadap infrastruktur rusak yang ada di Lampung.

Untuk sentimen lainnya ada berita positif sebanyak 1.035 berita (26%) dan berita netral ada 224 berita (6%). Berita dengan sentimen positif dan netral kerap muncul dari berita tidak relevan yang disisipkan tautan tentang berita kritikan Bima.

Grafik 8. Top media “Kritikan Viral TikToker Bima terhadap Pembangunan Lampung” periode 10–17 April 2023 (sumber: Newstensity)

Tribunnews.com menjadi porta berita online yang terbanyak memberitakan isu kritikan Bima terhadap pemerintahan di Lampung dengan 134 artikel. Sedangkan untuk media cetak, koran lokal Lampung Radar Lampung menjadi yang terbanyak memuat isu kritikan Bima dengan lima artikel.

Viral Menjadi Kontrol Pemerintah

Salah satu pemicu mengapa kritikan Bima menjadi viral adalah sikap antikritik yang dipertontonkan Pemprov Lampung dalam menanggapi kritik Bima. Langkah Gindha yang melaporkan Bima dengan UU ITE sebenarnya tidak perlu dilakukan untuk menghindari atensi massa yang lebih besar. Pemprov Lampung bahkan tidak perlu memberikan tanggapan apa-apa dan membiarkan kritikan Bima berlalu begitu saja.

Pelaporan terhadap Bima yang mengkritik pembangunan di Provinsi Lampung seperti tidak memiliki esensi. Alih-alih berfokus pada materi kritikan, Gindha malah menekankan pada kata “dajjal”. Lebih buruk lagi, sikap intimidatif Pemprov Lampung yang mengirimkan personel polisi ke rumah keluarga Bima dan gertakan Gubernur Arinal pada orang tua Bima.

Padahal, akun TikTok Bima, @awbimaxreborn, memiliki basis massa yang besar, bahkan sebelum kritikannya viral. Sehingga aduan Bima pada netizen berpotensi viral. Bisa dikatakan Pihak Pemprov Lampung gagal mengantisipasi potensi viral kasus ini dengan tetap bersikap keras.

Menariknya, hal tersebut malah memicu netizen untuk mengungkap borok-borok yang ada di Pemprov Lampung sebagai bentuk dukungan terhadap Bima. Mulai dari penampakan infrastruktur yang buruk, kesaksian atas sistem pendidikan di Lampung yang memaklumi kecurangan, Gubernur Arinal yang mantan preman, dan lain sebagainya.

Sekilas apa yang dilakukan netizen terkesan sebagai upaya doxing. Lebih-lebih dengan adanya akun-akun seperti @PartaiSocmed dan @logikapolitik yang belakangan cukup sering melempar isu panas dan profil pribadi pejabat, tapi susah diverifikasi kebenarannya.

Namun, upaya ini bisa menjadi kontrol publik terhadap pejabat agar tidak berlaku seenaknya dalam menyelenggarakan pemerintahan. Pejabat pemerintahan perlu sadar bahwa posisinya memiliki hal yang dipertaruhkan jika sudah berhadapan dengan publik, entah itu jabatan, kekayaan, citra, dan sebagainya.

Kasus dugaan pencucian uang mantan Kepala Bagian Umum DJP Kanwil Jakarta Selatan, Rafael Alun Trisambodo pun terkuak karena netizen lantaran Rafael memiliki harta yang tidak masuk akal untuk seorang pegawai pajak. Terlebih dengan adanya campur tangan media yang melakukan peliputan sehingga isu dapat teramplifikasi lebih luas.

Survei Litbang Kompas terhadap 501 responden menemukan bahwa 60,8% responden menganggap pengawasan masyarakat terhadap jalannya pemerintahan kini semakin baik. Sebanyak 35% responden menyatakan sebaliknya dan 4,2% menyatakan tidak tahu.

Sementara itu, pengawasan yang dilakukan masyarakat sipil dalam bentuk kebebasan dalam mengekspresikan pemikiran atau pendapat di berbagai platform, termasuk media sosial, menjadi sarana kontrol terhadap pemerintahan yang paling efektif.

Survei Litbang Kompas mendapati 81,5% responden menyatakan bentuk tersebut efektif dan sangat efektif. 14,4% sisanya menyatakan tidak efektif atau sangat tidak efektif. Artinya, publik makin sadar bahwa kontrol pemerintah dapat dilakukan semudah bercuit atau memenuhi kolom komentar di unggahan akun media sosial. Kasus Bima menjadi cerminan akan hal tersebut.

Penutup

Proses hukum terhadap Bima telah dihentikan pada tanggal 18 April 2023 karena tidak ada unsur pidana. Namun, apa yang telah ditunjukkan Pemprov Lampung masih memperlihatkan sikap antikritik. Dengan demikian, kontrol terhadap pemerintahan perlu dilakukan dengan militan untuk isu-isu yang benar-benar perlu mendapat perhatian, tapi tetap dengan esensi yang berdasarkan fakta. Tidak ada jaminan bahwa pemerintah akan menurut. Meskipun begitu, menyuarakan kepentingan publik adalah hak rakyat yang telah dijamin konstitusi. Pemerintah tak boleh berdiam atau bahkan merespons negatif kritik yang sifatnya membangun.

--

--