Korupsi Timah, Rekor Kerugian Negara Terbesar
Kasus korupsi dengan nilai fantastis kembali menggegerkan Indonesia. Setelah deretan kasus korupsi seperti PT Asabri dan Jiwasraya, publik dikagetkan dengan kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk periode 2015–2022. Kasus korupsi ini menjadi rekor kerugian terbesar negara hingga mencapai Rp271 triliun. Kejaksaan Agung (Kejagung) juga mengungkapkan bahwa kemungkinan kerugian akibat kasus korupsi ini bisa bertambah.
Direktur Penyidik Jampidsus Kejagung, Kuntadi mengungkapkan hitung-hitungan kerugian negara tersebut berdasarkan Peraturan Menteri (Permen) LH Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup oleh ahli lingkungan Institut Pertanian Bogor (IPB), Bambang Hero Saharjo. Ia merinci, aktivitas tambang di Bangka Belitung yang menyeret petinggi negara serta pihak swasta yang telah membuka lubang galian dengan total 170.363,064 hektare. Total luas itu dua kali lebih banyak dibandingkan IUP yang diberikan, yaitu 88.900,462 hektare. Hal ini berarti luas galian tambang yang tidak berizin mencapai 81.462,602. Bambang mengatakan, nominal kerugian yang ia hitung berasal dari kerusakan lingkungan berdasarkan total luas galian, baik di kawasan hutan dan non-kawasan hutan. Namun, angka tersebut bukan merupakan kerugian secara keseluruhan. Dalam kasus ini, nilai kerusakan lingkungan terdiri dari tiga jenis. Pertama, kerugian ekologis sebesar Rp183,7 triliun. Kedua, kerugian ekonomi lingkungan sebesar Rp74,4 triliun. Ketiga, kerugian biaya pemulihan lingkungan mencapai Rp12,1 triliun. Kuntadi mengatakan jumlah kerugian itu akan terus bertambah. Lantaran, total Rp271 triliun yang baru dihitung tersebut baru kerugian ekonomi, belum ditambah kerugian keuangan.
Kejagung saat ini juga menetapkan dua tersangka yang turut menggemparkan publik yaitu crazy rich PIK, Helena Lim dan suami pesohor Sandra Dewi, Harvey Moeis. Sejauh ini Kejagung sudah menetapkan 16 tersangka dalam kasus korupsi PT Timah.
Modus Korupsi Timah
Koordinator Nasional Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Melky Nahar menegaskan hal utama untuk membersihkan sengkarut korupsi di pertambangan kudu dimulai dari aparat penegak hukum (APH). Menurutnya, tersangka yang ditetapkan Kejagung saat ini masih berupa ‘tikus kecil’.
“Kejagung tampak belum punya nyali untuk membongkar apa peran aparat penegak hukum, semisal Kepolisian yang diduga ikut membiarkan keberadaan tambang ilegal beroperasi, hingga kemudian terjadi proses kerja sama dengan pihak PT Timah untuk terlihat sah secara regulasi,” ucap Melky kepada CNNIndonesia.com, Senin (1/4).
Melky mengendus indikasi keterlibatan aparat dalam main kotor di tambang timah ini sudah merebak sejak 2019. Akan tetapi, tiba-tiba pemerintah kembali tertunduk seakan tak tahu. Patut dipertanyakan di mana ketegasan negara dan aparat ketika PT Timah menjalin kerja sama dengan lima perusahaan smelter. Kerja sama itu disebut untuk menampung timah dari hasil penambangan ilegal. “Kepolisian, dalam hal ini, patut dicurigai tak hanya mendapat keuntungan secara finansial, juga tampak melindungi aktor yang seharusnya diproses hukum,” tegasnya. Menurut Melky, tanpa membersihkan aparat penegak hukum ini, mustahil Indonesia bisa memutus mata rantai korupsi pertambangan.
JATAM merinci empat celah yang mungkin menjadi pintu masuk permainan para aktor korupsi ini. Pertama, sejak pra-perizinan seperti administrasi, teknis, finansial, dan urusan lingkungan. Kedua, celah dalam urusan perizinan ini bisa dilihat dari perolehan wilayah, seperti wilayah izin usaha pertambangan (WIUP), wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK), hingga wilayah pertambangan (WP). Tak sampai di sana, celah dalam urusan perizinan bisa dimasuki dari lelang wilayah untuk mineral logam dan batu bara, permohonan wilayah untuk mineral bukan logam, batuan, hingga izin pertambangan rakyat. Ketiga, pembinaan dan pengawasan, persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB); persetujuan rencana reklamasi dan pascatambang; pengawasan operasional tambang, seperti operasi produksi yang mencakup penambangan, pengangkutan, penjualan, pengolahan, dan pemurnian. Keempat, dalam urusan penegakan hukum. Melky mencontohkan bias kepentingan yang menyangkut aspek perlindungan dan jaminan keamanan perusahaan. Celah tipikor lainnya juga bisa terjadi pada proses penyusunan dan pengesahan rencana tata ruang dan wilayah (RTRW). Ada juga peraturan daerah dan lain-lain yang memberi ruang bagi tambang untuk masuk ke suatu wilayah tertentu.
Pantauan Media Massa
Dengan nilai kerugian yang fantastis, ditambah keterlibatan sosok terkait pesohor, kasus korupsi tata niaga timah ini mendapat porsi pemberitaan yang cukup masif. Dan media sosial pun intensif juga membahas topik ini.
Isu korupsi tata niaga timah mendapat porsi pemberitaan yang ramai di media massa. Melalui mesin big data Newstensity milik PT Nestara Teknologi Teradata, Jangkara memantau pemberitaan tentang korupsi timah pada periode 26 Maret- 3 April 2024. Pemilihan periode yang dimulai 26 Maret 2024 mengacu pada munculnya pemberitaan Helena Lim yang dinyatakan sebagai tersangka kasus korupsi timah.
Kata kunci yang digunakan dalam pantauan media adalah “Korupsi Timah” “Korupsi Tambang Timah” ditemukan jumlah pemberitaan mencapai sebanyak 3.692 berita. Adapun puncak keramaian berita mengenai korupsi tambang timah pada 28 Maret 2024. Hal ini dipicu oleh pemberitaan Harvey Moeis yang ditetapkan sebagai tersangka dalam korupsi tersebut.
Pemberitaan tentang korupsi timah di media massa didominasi oleh sentimen negatif sebesar 90%. Sisanya adalah sentimen positif 7% dan netral sekitar 3%. Sentimen negatif didorong oleh berita mengenai korupsi tambang timah yang disebut mencapai kerugian negara tertinggi yakni Rp271 triliun, diperkirakan jumlah kerugian dan tersangka akan semakin bertambah. Kemudian berita Helena Lim dan Harvey Moeis yang ditetapkan menjadi tersangka pada korupsi tersebut turut menyumbang sentimen negatif pada pantauan media massa ini.
Daftar tokoh terbanyak dalam pemberitaan didominasi oleh Harvey Moeis, yang dalam kasus korupsi timah ini berperan sebagai perpanjangan tangan dari PT Refined Bangka Tin (RBT). Kemudian top person kedua ditempati oleh Istri dari Harvey Moeis yakni aktris papan atas bernama Sandra Dewi. Lalu di posisi ketiga ada Helena Lim sang sosialita sekaligus manajer PT QSE yang dalam kasus ini berperan sebagai pemberi bantuan pengelolaan hasil tindak pidana kerja sama penyewaan peralatan proses peleburan timah. Top person keempat yaitu Kuntadi merupakan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung. Terakhir, Ketut Sumedana sebagai Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung yang menangani kasuus korupsi timah.
Topik mengenai korupsi tambang timah banyak disampaikan oleh media suara.com dengan jumlah hingga 154 berita yang dipublikasi. Kemudian disusul oleh media lokal tempat tambang timah berada yakni bangka.tribunnews.com sebanyak 98 berita. Lalu ada juga tribunnews.com memberitakan sama banyaknya yaitu 98 berita.
Pantauan Media Sosial ‘X’
Sama seperti pemberitaan di media massa, percakapan mengenai korupsi timah menjadi pembahasan yang ramai diperbincangkan di media sosial X atau Twitter. Jangkara memantau keramaian warganet dalam menanggapi isu korupsi timah tersebut dibantu dengan mesin big data Socindex milik PT Nestara Teknologi Teradata, dengan kata kunci “Korupsi Timah” “Korupsi Tambang Timah” pada periode 26 Maret- 3 April 2024.
Selama periode pemantauan tersebut, perbincangan tentang korupsi timah telah mendapatkan total engagement sebanyak 293.631, dengan pembicaraan mencapai 11.163 talk, perolehan applause mencapai 216.999 likes, dan jumlah audiens yang tidak sedikit, yaitu 2.426.398 audience. Buzz reach isu korupsi tambang timah berpotensi untuk lewat di linimasa 134.8 juta di media sosial X.
Puncak keramaian tentang isu korupsi timah di media sosial X terjadi pada tanggal 28 Maret 2024 dengan jumlah likes lebih dari 111 ribu dan virality mencapai 28.557. Interaksi tertinggi pada tanggal 31 Maret 2024 yang mencapai 3,630 percakapan. Setelahnya pembicaraan pun kemudian berangsur turun di hari-hari berikutnya.
Sentimen didominasi tone negatif di media sosial X. Sentimen negatif ini banyak membahas tentang kekesalan warganet terhadap korupsi tambang timah yang merugikan negara dengan nominal fantastis yakni Rp271 triliun. Aset kekayaan milik Harvey Moeis dan istri juga santer mendapatkan nyinyiran. Kemudian, berbagai spekulasi mengenai kandidat capres dan cawapres yang mereka pilih saat Pemilu 2024 pun menuai perbincangan hangat oleh warganet.
Dari grafik terlihat bahwa Presiden Jokowi menjadi top mention tertinggi. Jokowi nyatanya sampai saat ini belum mengambil tindakan tegas atas kasus korupsi timah yang merugikan negara, sehingga banyak warganet mendesak Jokowi agar segera mengambil tindakan untuk menuntaskan kasus tersebut. Posisi kedua ada nama Prabowo, ia banyak di mention mengenai framing bahwa Harvey Moeis dan istri adalah pendukung paslon 02. Padahal pada kenyataanya Harvey Moeis dan istri tidak pernah mendeklarasikan mendukung paslon manapun saat Pemilu 2024.
Perlu ditelaah kembali bahwa menurut penilaian bot score milik Socindex memperlihatkan bahwa aktivitas pada media sosial X terkait korupsi tambang timah terjadi secara tidak organik. Grafik unggahan akun terindikasi cyborg dan robot yang sering digunakan untuk menggaungkan suatu isu ternyata melebihi akun-akun asli. Hal ini mengindikasikan bahwa aktivitas terkait isu korupsi tambang timah di media sosial X banyak ditunggangi oleh akun-akun buzzer.
Akun @xquitavee yang terindikasi cyborg dalam cuitanya membuat framing mengenai Harvey Moeis dan istri adalah gerombolan Tom Lembong yang mendukung paslon 01 saat Pemilu 2024. Sedangkan @FitriYesi2 yang terindikasi akun robot membalas cuitan tersebut dengan membela bahwa Tom Lembong tidak masuk dalam lingkaran korupsi timah.
Epilog
Kasus korupsi tata niaga komoditas timah menjadi kasus korupsi terbesar di Indonesia dengan kerugian mencapai Rp271 triliun. Dampak kerusakan akibat kasus ini sangat luas. Dari sisi lingkungan, kerusakan yang ditimbulkan akibat praktik ini sangat parah. Ribuan lubang bekas galian tambang timah ditinggalkan begitu saja tanpa ada normalisasi hingga menyebabkan ekosistem lingkungan terganggu serta terdampak pada masyarakat. Karena itu, Kejagung harus mengusut kasus ini, sementara pemerintah dan juga PT Timah harus melakukan perbaikan tata kelola agar pertambangan timah yang hadir tidak menimbulkan kerugian bagi lingkungan dan juga masyarakat sekitar.
