Menyoal Polemik Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Jagat media sosial dibuat ramai dengan beredarnya video yang menampakkan berdiri tegaknya sebuah uang koin di dalam kereta yang sedang melaju pesat. Video lainnya tampak menunjukkan layar di dalam sebuah kereta yang menunjukkan kecepatan kereta mencapai lebih dari 350 km/jam.
Beredarnya dua video tersebut menyusul digelarnya rangkaian uji coba Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) oleh PT Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC), perusahaan yang mengoperasikan KCJB pada Kamis, 22 Juni 2023. Sejumlah petinggi seperti Menko bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi tampak meramaikan rangkaian uji coba tersebut.
Masyarakat menyambut kabar tersebut dengan antusias. Proyek yang digadang-gadang akan menjadikan Indonesia sebagai negara pertama dengan kereta cepat se-Asia Tenggara tersebut, nyatanya berhasil melaju di atas kecepatan 350 km/jam sebagaimana yang ditargetkan.
Terkait dengan operasionalnya, Menhub Budi Karya Sumadi, mengungkap akan mendapat izin operasional paling lambat pada 1 Oktober 2023. Menhub menambahkan pihaknya akan bekerja sama dengan Perancis dalam melakukan pengamatan terhadap operasional KCJB. Sembari menunggu terbitnya izin tersebut, pemerintah berencana menggratiskan KCJB bagi masyarakat pada bulan Juli hingga Oktober mendatang.
Di tengah kemeriahan selebrasi masyarakat tentang keberhasilan KCJB melaju di kecepatan 350 km/jam, proyek ini masih menuai sejumlah polemik. Proyek ini harus berkali-kali mundur dari target operasionalnya bahkan sempat terancam mangkrak akibat biaya yang terus membengkak sampai mengharuskan penggunaan kas negara. Ancaman jebakan utang hingga boncos pun tak lewat disuarakan oleh sejumlah pihak.
Biaya Terus Membengkak
Pemerintah Indonesia bersama Tiongkok pada Februari 2023 lalu menyepakati angka pembengkakan biaya atau cost overrun proyek KCJB sebesar USD 1,2 miliar atau senilai Rp18 triliun. Kesepakatan tersebut menambah total pembiayaan proyek menjadi USD 7,27 miliar atau Rp110,5 triliun dari yang awalnya disepakati sebesar USD 6,07 miliar.
Sebelumnya, target pembiayaan kereta cepat Jakarta-Bandung sebagaimana yang ditawarkan dalam proposal awal oleh Tiongkok adalah sebesar USD 5,13–5,5 miliar. Jumlah ini meningkat dan akhirnya disepakati total investasi sebesar USD 6,07 miliar. Seiring berjalannya waktu pembiayaannya kembali meningkat.
Sebelum disepakati sebesar USD 1,2 miliar, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melalui asersi satu di awal tahun 2022 dan dua pada triwulan III-2022 lebih dulu mencatat besar cost overrun proyek KCJB. Berdasarkan hasil asersi tersebut ditetapkan cost overrun KCJB sebesar USD 1,4 miliar.
GM Corporate Secretary KCIC, Rahadian Ratry mengungkap pembengkakan biaya terjadi karena harus menyesuaikan sejumlah harga acuan yang meningkat seiring dengan penambahan waktu estimasi pelaksanaan proyek. Terkait proses pengadaan lahan misalnya, karena merupakan proses yang memakan banyak waktu, harga tanah yang harus dibebaskan turut mengalami kenaikan. Biaya pengadaan lahan menjadi bertambah seiring dengan proses pembebasan lahannya.
Hal tersebut juga disampaikan oleh Direktur Pengawasan BPKP, Aryanto Wibowo berdasarkan kedua asersi yang dilakukan BPK di tahun 2022 terkait proyek KCJB. Aryanto mengungkap penyebab cost overrun proyek KCJB di antaranya adalah adanya aturan baru yang diberlakukan serta keterlambatan proyek yang kemudian berdampak pada tax exposure.
Anggota Komisi VI DPR, Herman Khaeron, menuturkan setidaknya terdapat tiga hal penyebab kemungkinan pembengkakan biaya proyek KCJB yaitu kesalahan di perhitungan anggaran, perencanaan yang terlalu optimistis hingga situasi tidak diduga yakni pandemi COVID-19 yang berdampak langsung pada kondisi keuangan perusahaan konsorsium kereta cepat.
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyampaikan kekhawatiran terbesar terkait proyek KCJB ada pada perkiraan beban utang negara yang akan terus meningkat. Menurutnya, awal permasalahan ini ada pada studi kelayakan yang bermasalah sehingga berakibat pada biaya proyek yang membengkak. Hal ini pun memaksa pemerintah mau tak mau turun tangan melalui pengajuan pinjaman hingga pengeluaran kas negara.
Belum lagi, pemerintah nantinya ketika proyek KCJB selesai masih harus menanggung beban subsidi yang dijanjikan kepada masyarakat. Bhima pun meminta pemerintah untuk bisa bersikap tegas menetapkan skema pembiayaan baru yang tidak akan memberikan beban tanggungan kepada APBN hingga terpaksa harus mengambil pinjaman baru.
Ancaman Debt Trap
Sejak awal pembangunannya, proyek ambisius ini selalu diwarnai oleh sejumlah kritik hingga penolakan. Mulai dari pemilihan Tiongkok dalam kerja sama proyek yang dinilai akan menempatkan Indonesia pada perangkap utang (debt trap), proyek yang dinilai terburu-buru tanpa adanya analisis dampak lingkungan dan studi kelayakan yang menyeluruh hingga kritik mengenai penggunaan APBN dalam megaproyek tersebut.
Kritik mengenai ancaman debt trap sudah lebih dulu mengemuka sejak awal pemerintah Indonesia memutuskan untuk menggandeng Tiongkok dalam kerja sama megaproyek infrastruktur KCJB. Tidak diketahui pasti alasan pemerintah menggandeng Tiongkok dalam proyek ini. Keputusan pemerintah memilih Tiongkok dinilai hanya akan menempatkan Indonesia pada jebakan utang. Hal ini melihat pada situasi yang dialami oleh sejumlah negara yang menggunakan pendanaan dari Tiongkok untuk pembangunan infrastruktur negaranya.
Sri Lanka misalnya yang harus tersendat-sendat menghadapi utang proyek pembangunan Pelabuhan Hambantota senilai USD 1,3 miliar kepada Tiongkok. Sri Lanka terpaksa harus melepaskan pengelolaan proyek tersebut kepada Tiongkok selama 99 tahun lamanya sebagai kompensasi pelunasan utang.
Publik mengkhawatirkan hal yang sama terjadi pada proyek KCJB. Direktur Celios, Bhima Yudhistira, beranggapan intervensi pendanaan pemerintah ke dalam proyek KCJB bisa menjadi indikasi awal dari jebakan utang yang dilakukan oleh Tiongkok.
Bhima bahkan menyebut adanya kemiripan pola jebakan utang antara KCJB dengan Pelabuhan Hambatonta. Kemiripan pola yang dimaksud adalah terkait tambahan utang oleh kreditur dengan syarat jaminan dari APBN, permintaan perpanjangan waktu penguasaan proyek dari pihak pengelola, dan kemampuan bayar utang yang dapat berisiko bagi keuangan negara.
Seperti diketahui, PT KCIC pada akhir tahun 2022 lalu sempat mengajukan perpanjangan konsesi untuk pengelolaan KCJB dari yang awalnya disepakati 50 tahun menjadi 80 tahun. Berbagai pertimbangan termasuk adanya cost overrun proyek ini mendorong PT KCIC mengajukan perpanjangan konsesi tersebut.
Profesor Ahli Geostrategi asal New Delhi, Brahma Chellaney, mengungkap jebakan utang yang dilakukan Tiongkok merupakan langkah diplomasi negara tirai bambu tersebut. Diplomasi jebakan utang dilakukan Tiongkok dengan memberikan pinjaman jumlah besar kepada negara-negara yang rentan secara finansial untuk meningkatkan pengaruh mereka serta menjerat negara tersebut dalam perangkap utang.
Tiongkok kerap kali memberikan pinjaman dalam jumlah besar tanpa melakukan evaluasi kelayakan kredit negara peminjam terlebih dahulu. Tiongkok tidak melihat kemampuan negara peminjam terkait beban utang yang harus ditanggung melainkan pada keuntungan yang nantinya akan diperoleh Tiongkok. Semakin berat beban utang yang ditanggung oleh negara peminjam maka semakin besar pula leverage Tiongkok.
Tudingan jebakan utang oleh Tiongkok sempat ditepis oleh Menteri Koordinator Luhut Binsar Pandjaitan. Ia menegaskan segala utang yang diberikan Tiongkok kepada Indonesia bersifat produktif dan menepis adanya dugaan hidden debt oleh Tiongkok sebagaimana yang ramai diperbincangkan.
Analisis Dampak Lingkungan yang Belum Menyeluruh
Proyek KCJB dianggap oleh sejumlah pihak belum sepenuhnya lolos izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal). Izin Amdal oleh Kementerian LHK seolah dikeluarkan dengan terburu-buru demi mengejar seremonial peletakan batu pertama atau groundbreaking KCJB yang dilakukan pada 21 Januari 2016 lalu. Pemerintah dinilai terlalu memaksakan perizinan Amdal. Hal tersebut lantaran proses izin lingkungan kereta cepat yang berlangsung sangat cepat yakni hanya dalam waktu beberapa bulan saja.
Anggota Tim Penilai Amdal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Widodo Sambodo dalam rapat teknis pembahasan Amdal sempat mengungkap masih banyaknya kelemahan perizinan Amdal yang disusun oleh PT KCIC. Ia melihat Amdal seolah-olah dipaksakan untuk disahkan demi kepentingan administrasi semata.
Padahal, Widodo menambahkan studi Amdal harus dilakukan secara teliti dan idealnya dapat dilakukan selama satu tahun karena harus diuji pada dua musim. Belum lagi izin Amdal juga seharusnya dapat melibatkan berbagai disiplin ilmu seperti hidrologi, pertanian, perkebunan, perumahan hingga dampak sosial.
Selain terburu-buru sejumlah pihak juga menyayangkan kurangnya partisipasi publik dalam proses perizinan Amdal. Ketua Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Barat, Dadan Ramdan, menilai kajian atas Amdal proyek KCJB sangat bermasalah karena tidak melibatkan warga yang terkena dampak langsung dari proyek.
Sejumlah camat di Kota Bandung melalui rapat kerja yang digelar oleh Komisi C DPRD Kota Bandung pada 21 Juni 2023 lalu menyampaikan keluhan sejumlah warganya tentang dampak pembangunan KCJB. Salah satu keluhan tersebut adalah mengenai penanganan atas dampak banjir di daerah perbatasan kota.
Anggota Komisi C DPRD Kota Bandung, Asep Mahyudin, mempertanyakan kinerja PT KCIC dalam penanganan dampak pembangunan KCJB tersebut. Menurutnya persoalan tersebut merupakan masalah berulang yang sudah muncul sejak awal pembangunan KCJB.
Sementara itu, temuan Walhi Jawa Barat, mengungkap pembangunan KCJB pada kenyataannya belum mengimplementasikan pedoman AMDAL secara penuh. Hal tersebut terbukti dari kerugian dari segi lingkungan fisik maupun sosial yang harus dialami oleh masyarakat sekitar.
Di antara kerugian tersebut disebabkan oleh pembangunan terowongan yang dinilai tidak ramah lingkungan karena menggunakan alat peledak melainkan alat bor berpegas. Kegiatan tersebut juga dilakukan selama 24 jam berturut-turut yang mengakibatkan adanya pergeseran tanah hingga keretakan di daerah sekitar tempat tinggal warga.
Operasional KCJB hingga Risiko Cash Deficiency
Pemerintah menargetkan operasional KCJB mampu mengakomodir sebanyak 31.125 penumpang dalam satu harinya. Adapun pelayanan yang disediakan yakni sebanyak 68 kali per hari dari 11 rangkaian kereta (trainset) yang dimiliki dengan waktu operasi dari pukul 05.30 hingga 22.00 WIB.
Untuk tarif tiketnya, Dwiyana Slamet Riyadi menyebut besarannya dibedakan berdasarkan jarak tempuh. Harga sebesar Rp350.000 untuk rute terjauh dan Rp150.000 untuk rute terdekat. Usulan tarif tersebut disepakati berdasarkan hasil studi yang dilakukan oleh Polar Universitas Indonesia di awal tahun 2022 lalu.
Tidak sedikit pihak yang khawatir dengan penetapan tarif tersebut utamanya terkait kemampuan KCJB untuk nantinya bisa balik modal. Beragamnya opsi moda transportasi jalur Jakarta-Bandung dengan tarif yang lebih terjangkau juga perbandingan waktu tempuh yang tidak begitu signifikan menjadi perhatian.
PT KCIC telah menargetkan perkiraan waktu yang dibutuhkan untuk perusahaan bisa balik modal yaitu sekitar 38–40 tahun. Perkiraan waktu ini melihat dari nilai investasi, jumlah penumpang dan penetapan tarif tiket KCJB.
Anggota Komisi VI DPR, Amin Ak, meragukan operasional bisnis KCJB. Menurutnya secara hitungan bisnis nyaris tidak mungkin untuk KCJB bisa melakukan balik modal. Ia juga menilai operasionalisasi KCJB nantinya tidak akan membawa untung melainkan berpotensi untuk menambah beban keuangan negara.
Pandangan tersebut Ia sampaikan dengan melihat efek ekonomi proyek yang menurutnya sangat minim dan tidak bersentuhan langsung dengan perekonomian rakyat. Juga melihat dari persaingan moda transportasi rute Jakarta-Bandung lainnya. Amin melihat KCJB bisa kalah saing dengan moda transportasi lain karena keberadaanya belum tentu bisa menjadi substitusi penggunaan kendaraan pribadi atau umum lainnya.
Laporan Tempo pada awal November 2022 mengenai proyek KCJB mencatat adanya risiko cash deficiency sebesar USD 1 miliar dari megaproyek tersebut. Defisit kas ini diproyeksikan akan terjadi selama 40 tahun lebih sejak operasionalnya. Besarnya beban pengeluaran cicilan utang, bunga dari pembiayaan proyek menjadi faktor pendorong defisit kas yang diperkirakan terjadi hingga empat dekade tersebut.
Pemberitaan di Media Konvensional
Isu mengenai KCJB mengundang keramaian pemberitaan di media konvensional. Melalui alat big data Newstensity milik PT Nestara Teknologi Teradata, Jangkara memantau pembicaraan tentang topik tersebut. Adapun rentang waktu pemantauan adalah pemberitaan dari tanggal 16 hingga 26 Juni 2023. Rentang waktu tersebut dipilih melihat pada tanggal serangkaian uji coba kereta cepat dilakukan.
Dengan memasukkan kata kunci “kereta cepat” dan setelah melalui tahap penjaringan, ditemukan jumlah pemberitaan mencapai 1.116 berita. Tanggal 23 Juni menjadi puncak ramainya pemberitaan yakni mencapai 300 berita bersamaan dengan uji coba kecepatan KCJB pada hari sebelumnya, 22 Juni 2023.
Luhut Binsar Pandjaitan, Budi Karya Sumadi, dan Ridwan Kamil keluar sebagai top person dalam pemberitaan KCJB. Ketiganya bersama rombongan lainnya menjadi pihak yang mengikuti rangkaian uji coba KCJB pada tanggal 22 Juni 2023. Top person selanjutnya diikuti oleh Dwiyana Slamet Riyadi sebagai Direktur Utama PT KCIC yang turut hadir dalam rangkaian uji coba KCJB.
Sentimen positif mendominasi pemberitaan tentang KCJB yakni hingga mencapai 1.072. Hal ini didorong oleh banyaknya pemberitaan yang berfokus pada berita acara pelaksanaan rangkaian uji coba kereta cepat. Tidak sedikit pemberitaan yang mengambil sudut pandang berupa pengalaman positif sejumlah narasumber yang memuji keberhasilan KCJB melaju di kecepatan 350 km/jam.
Meski sedikit, pemberitaan bersentimen negatif turut mewarnai pemberitaan mengenai KCJB. Di antara berita negatif tersebut adalah komentar sejumlah pihak terkait pembengkakan biaya KCJB, hingga keluhan tentang dampak lingkungan yang dialami warga sekitar akibat pembangunan KCJB.
Percakapan di Media Sosial Twitter
Sama halnya dengan pemberitaan di media konvensional, percakapan mengenai KCJB menjadi pembahasan yang cukup ramai diperbincangkan di media sosial Twitter. Jangkara memantau keramaian warganet dalam menanggapi kabar tersebut dibantu dengan alat big data Socindex milik PT Nestara Teknologi Teradata, dengan kata kunci “kereta cepat” dan “kereta api cepat” di periode waktu 16–26 Juni 2023.
Dari hasil pantauan tersebut diketahui bahwa isu mengenai KCJB diperbincangkan dengan total percakapan mencapai 6.388 talks. Adapun total engagement-nya sebesar 101.740 dan diperbincangkan oleh lebih dari 17 juta akun. Isu ini juga memiliki potensi buzz reach ke sebanyak 100,4 juta akun.
Hasil pemantauan linimasa di Twitter menunjukkan pembicaraan mengenai KCJB cukup ramai diperbincangkan bersamaan dilaksanakannya rangkaian uji coba KCJB di tanggal 22 Juni 2023. Adapun puncak ramainya pembicaraan tentang KCJB jatuh di hari setelahnya yakni di tanggal 23 Juni 2023 dengan pembicaraan mencapai 1,258 cuitan. Diikuti oleh hari setelahnya di tanggal 24 Juni 2023 yang masih terpantau tinggi yakni sekitar 750 cuitan. Pembicaraan tentang KCJB pun berangsur turun di hari-hari berikutnya.
Jumlah cuitan bersentimen positif mendominasi perbincangan pada puncak keramaian perbincangan di twitter yakni mencapai 724 cuitan. Cuitan positif didominasi oleh komentar positif tentang pengalaman narasumber mengikuti uji coba KCJB. Seperti yang dituliskan oleh Ridwan Kamil melalui akun Twitter pribadinya. Dalam cuitannya tersebut, Ridwan Kamil menyertakan sebuah video di dalam kereta. Cuitan tersebut cukup mengundang atensi dari warganet, terlihat dari jumlah likes yang mencapai 2.915 likes, 873 retweets dan 498 komentar.
Mendominasinya cuitan bersentimen positif juga didorong oleh sejumlah headline berita yang ditulis melalui akun Twitter media berita. Banyak dari akun media berita tersebut memberitakan tentang kegiatan rangkaian uji coba KCJB pada 22 Juni 2023 lalu. Hal ini tampak dari top akun perbincangan mengenai kereta cepat yang tampak didominasi oleh akun-akun milik media berita seperti @tempo.co, @detikfinance, @Bisnis.com, dan lain sebagainya.
Epilog
Pemerintah terus menunjukkan optimismenya dalam pembangunan megaproyek kereta cepat. Di tengah optimisme tersebut, kemunculan kritik seperti urgensi penggunaan kas negara, hingga dampak pembangunan bagi lingkungan sudah semestinya menjadi perhatian bagi pemerintah. Bagaimanapun sebuah pembangunan yang progresif harus dibarengi dengan langkah kebijakan yang progresif pula. Agar nantinya proyek ini bisa terwujud atas dasar kepentingan masyarakat bersama melainkan mengedepankan gengsi semata.
