Sengkarut Pengelolaan Mandalika
Kerugian yang diderita oleh PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) sebagai pengelola The Mandalika menjadi perhatian media dalam beberapa hari terakhir. BUMN tersebut juga harus menanggung utang sebesar Rp4,6 triliun karena pengembangan kawasan The Mandalika sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), termasuk pembangunan Sirkuit Mandalika. Rinciannya, ITDC menanggung utang jangka pendek sebesar Rp1,2 triliun dan utang jangka panjang sebesar Rp3,4 triliun.
Induk ITDC, PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney menyebut kerugian juga berasal dari penyelenggaraan dua event otomotif global seperti World Superbike (WSBK) dan MotoGP. Kedua event yang diharapkan menjadi ladang cuan justru menimbulkan kerugian sebesar Rp100 miliar dari gelaran WSBK Mandalika dan Rp50 miliar dari MotoGP Mandalika. Oleh karena itu, InJourney berniat menghapus gelaran WSBK Mandalika, tetapi tetap mempertahankan gelaran MotoGP.
Berdiri di Atas Rapuhnya Utang
Sebelum menggarap The Mandalika yang memunculkan beban utang, ITDC awalnya bernama Bali Tourism Development Corporation (BTDC) yang mengelola The Nusa Dua di daerah selatan Bali. Kesuksesan mereka dalam menyulap lahan tandus menjadi destinasi wisata berkelas internasional membuat pemerintah menunjuk BTDC mempercepat pembangunan The Mandalika sebagai KEK dan Destinasi Wisata Prioritas (DSP). Sekaligus mengubah entitas ini menjadi ITDC seperti yang dikenal sekarang.
Dalam masterplan pengembangan, The Mandalika memiliki luas pembangunan hingga 1.175 hektare di atas lahan perbukitan di Kecamatan Pujut, Lombok Tengah. Rencananya, ITDC akan membangun hotel, resor, area komersil, dan taman hiburan. Area Mandalika terbagi menjadi 3 zona dengan ikon di tiap zona yang berbeda. Zona Barat dengan ikon Kuta Beach Park, Zona Tengah dengan ikon Sirkuit Mandalika dan Zona Timur dengan ikon destinasi MICE dan taman hiburan (theme park).
Fasilitas yang dibangun untuk mewujudkan pariwisata terintegrasi dimulai dengan pembangunan infrastruktur dasar berupa akses jalan kawasan, Utility Duct, Water Treatment Plant, Waste Water Treatment Plant, Jaringan Listrik dan fasilitas pendukung lainnya, serta Jalan Kawasan Khusus (JKK) atau yang saat ini dikenal dengan nama Pertamina Mandalika International Circuit.
Lewat keterangan tertulisnya, Direktur Utama ITDC Ari Respati menjelaskan, dalam pembangunan kawasan The Mandalika antara tahun 2015 hingga 2020, ITDC telah memperoleh dukungan pemerintah melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) secara tunai dengan total nilai Rp750 miliar. Di luar PMN, ITDC mendapat pinjaman pembiayaan dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), Himpunan Bank Negara (Himbara) dan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) dengan total pinjaman yang telah dimanfaatkan adalah sebesar Rp3,4 triliun. Sementara dana yang dibutuhkan diproyeksikan mencapai Rp9,6 triliun hingga 2026.
Di luar fasilitas dasar, uang negara juga dikucurkan untuk pembangunan Sirkuit Mandalika. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan mengungkapkan dana sebesar Rp2,49 triliun dikucurkan untuk membiayai pembangunan sirkuit. Dana itu dialirkan lewat PMN dan nontunai kepada Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) berupa lahan dan pembiayaan pembangunan infrastruktur dasar senilai Rp1,3 triliun. Kedua, alokasi APBN melalui anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) untuk pembangunan sarana dan prasarana di sekitar sirkuit Mandalika sebesar Rp1,18 triliun. Terakhir, pemberian fasilitas kepabeanan dan perpajakan impor barang modal senilai Rp12,75 miliar.
Sejak 2017, ITDC rutin meraih laba bersih setiap tahun. Pada 2017 ITDC meraup laba bersih Rp 62,9 miliar, lalu pada 2018 senilai Rp76,5 miliar. Angkanya kemudian menurun pada 2019 dan 2020, menjadi Rp37,04 miliar dan Rp37,5 miliar, separuh dari capaian laba tahun 2018. Uniknya penurunan laba bersih ITDC mulai terjadi pada 2019, saat kawasan Mandalika mulai dibuka untuk umum dengan penyelenggaraan Festival Bau Nyale pada 17–25 Februari 2019. ITDC juga menjalin kerjasama dengan Dorna selaku pemilik merek WSBK. Artinya, penyelenggaraan event untuk mengundang pengunjung serta kerjasama gelaran WSBK tidak memperbaiki ITDC, bahkan menjadi rugi.
Berbagai fasilitas, modal, dan dukungan dari pemda dan negara rupanya tidak serta merta membuat Mandalika mereguk keuntungan seperti yang diharapkan. Performa buruk ITDC sebagai pengelola The Mandalika terefleksi dalam laporan keuangan ITDC tahun 2021. Kombinasi pandemi Covid-19 dan naiknya beban usaha membuat ITDC mencatat kerugian Rp171,743 miliar pada laporan keuangan 2021. Angka itu mewakili penurunan kinerja hingga -557,65% dari periode tahun 2020 saat ITDC meraup laba bersih senilai Rp37,527 miliar.
Event Bikin Boncos
Direktur Utama PT InJourney Dony Oskaria dalam paparannya saat rapat bersama Komisi VI DPR RI pada Jumat (16/6) menyebutkan, utang ITDC berasal dari pinjaman untuk pembangunan kawasan The Mandalika dan penyelenggaraan event yang masih mencatatkan kerugian. Dua event yang digelar, WSBK dan MotoGP kompak mencatatkan kerugian masing-masing Rp100 miliar dan Rp50 miliar bagi ITDC. Dony menyebut ajang WSBK rupanya tidak menarik banyak sponsor sehingga ITDC harus tombok cukup banyak.
Belum ada laporan keuangan terbaru yang diluncurkan ITDC selain tahun 2021. Pada laporan tersebut, ITDC menjalin kerjasama penyelenggaraan dengan pemilik merek WSBK, DORNA WSBK ORGANIZATION SRL untuk menggelar WSBK Mandalika tahun 2021 hingga 2025. ITDC diwajibkan membayar biaya penyelenggaraan setiap tahun senilai 3 juta euro hingga 3.649.518 juta euro atau sekitar Rp49,19 miliar hingga Rp59,84 miliar setiap tahunnya kepada Dorna.
Angka itu di luar biaya lain-lain untuk setiap gelaran WSBK, sebab fee promotor hanya 25% dari keseluruhan biaya penyelenggaraan. Tak ayal ITDC masih merugi dalam menggelar WSBK Mandalika. Sebab dalam laporan tahunan 2021, beban pokok penyelenggaraan event WSBK Mandalika menyentuh angka Rp200,9 miliar. Rinciannya meliputi biaya untuk penyelenggaraan, fee ke Dorna, perawatan sirkuit, dan lain-lain. Jauh dari pendapatan event yang meliputi penjualan tiket dan sponsorship senilai Rp70,17 miliar. Ada kekurangan Rp130,73 miliar yang harus ditanggung ITDC dalam menyelenggarakan WSBK tahun 2021.
Hingga tiga kali penyelenggaraan sampai 2023, manajemen ITDC rupanya masih saja merugi setiap kali menyelenggarakan WSBK Mandalika. Sebab, gelaran WSBK memang kalah populer dibanding MotoGP yang juga digelar di Sirkuit Mandalika. Beberapa media bahkan menyebut gelaran tahun 2023 adalah yang paling sepi dibandingkan gelaran WSBK Mandalika di tahun-tahun sebelumnya. Malahan, rendahnya animo diduga karena Pemprov NTB maupun pemkab sekitar tidak mengarahkan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk turut serta membeli tiket seperti yang dilakukan pada tahun 2022.
Direktur Utama (Dirut) Mandalika Grand Prix Association Priandhi Satria menyebut hal itu sebagai pekerjaan rumah yang harus dilakukan untuk lebih mengenalkan WSBK kepada masyarakat. Di sisi lain, Komandan Lapangan WSBK Jamaludin Malady menyebut, sepinya penonton karena hari penyelenggaraan pada Jumat dan Sabtu sehingga masih banyak pelajar yang sekolah maupun masyarakat yang ibadah. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno juga sudah memprediksi sepinya pengunjung, sebab WSBK Mandalika 2023 digelar pada awal tahun yang bukan menjadi peak season liburan.
Kerugian serupa juga ditemukan dalam gelaran MotoGP meski tidak sebesar kerugian saat menggelar WSBK. Harus diakui, lebih mudah mendatangkan penonton MotoGP ketimbang WSBK karena MotoGP relatif lebih populer di masyarakat. Dony Oskaria menyebut biaya operasional penyelenggaraan MotoGP sudah tertutupi meski menurut InJourney masih membukukan rugi Rp50 miliar.
Meski merugi, ITDC menyebut ada efek turunan dari WSBK dan MotoGP bagi ekonomi NTB. Dampak ekonomi MotoGP 2022 mencapai Rp3.570 miliar bagi perekonomian NTB dan Rp4.500 miliar bagi perekonomian nasional. Penyelenggaraan MotoGP 2022 mencatat jumlah penonton mencapai 102.801 orang, serapan tenaga kerja 4.600 orang, estimasi belanja penonton Rp545,22 miliar, perputaran uang penonton Rp697,88 miliar, promosi Rp25.860 juta, akomodasi Rp42,7 miliar, dan UMKM Rp23,08 miliar.
Belakangan, opsi menghapus WSBK Mandalika muncul dari InJourney selaku induk usaha ITDC setelah tiga kali penyelenggaraan tidak ada perbaikan. Namun, rencana ini keburu dikritik Gubernur NTB Zulkifliemansyah dan Bupati Lombok Tengah Lalu Pathul Bahri. Zulkifliemansyah menyebut kerugian dari WSBK karena ITDC dianggap tidak serius dalam mengelola sirkuit. ”Kalau ini dikelola dengan benar dan baik, menurut saya, mereka tidak akan rugi dan pasti untung,” kata Zul kepada media. Zulkifli malah meminta pengelolaan sirkuit diambil alih Pemprov NTB untuk memaksimalkan potensinya. Senada, Lalu Pathul Bahri juga mengkritik rencana InJourney sebab pemkab sudah berkorban dengan memindahkan makam ratusan nenek moyang untuk merealisasikan sirkuit sesuai arahan Presiden Joko Widodo.
Ancaman sepinya penonton di Sirkuit Mandalika sudah diingatkan jauh-jauh hari oleh pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio. Alasannya, Sirkuit Mandalika dibangun di atas bukit yang cukup jauh dari akses masyarakat. Dengan biaya perawatan yang tinggi, tentunya sulit menutup biaya perawatan dari gelaran MotoGP dan WSBK saja sehingga opsi menyewakan kepada masyarakat umum menjadi salah satu pilihan. Namun, lokasi yang jauh dari pusat kota membuat Sirkuit Mandalika kurang atraktif bagi masyarakat yang ingin menyewa.
Di sisi lain, kurangnya penginapan dan akses yang representatif menjadi kendala bagi penonton yang datang dari luar Lombok. Jika ada kamar kosong pun harganya cukup mahal. Managing Director Dorna Sports Carles Ezpelata sejatinya pernah mengingatkan hal ini pada ITDC usai gelaran perdana MotoGP Mandalika 2022. Saat itu, ia meminta otoritas di Mandalika untuk memperbanyak hotel karena jumlah yang tersedia masih jauh dari mencukupi.
Pengalaman itu sempat dialami warganet yang datang dari Jakarta untuk menyaksikan MotoGP Mandalika 2022. Akun @andreOPA mengeluh tidak mendapat hotel dan rental mobil karena sudah penuh. Akhirnya, beberapa warganet dengan pengalaman serupa terpaksa membayar hotel dengan harga berapapun dan berlokasi cukup jauh dari sirkuit.
Pantauan Media
Isu pengelolaan Sirkuit Mandalika yang menanggung utang Rp4,6 triliun dan merugi dari gelaran event WSBK muncul ke publik setelah Direktur Utama InJourney Dony Oskaria melakukan rapat bersama Komisi VI DPR RI pada Kamis (15/6). Hasil monitoring Newstensity terhitung sejak 14 Juni hingga 19 Juni 2023 ada 1.102 berita terkait Mandalika yang muncul di media.
Dalam rapat tersebut, Dony memaparkan utang ITDC untuk pembangunan kawasan The Mandalika termasuk sirkuitnya sebesar Rp4,6 triliun. Ia juga menyampaikan rencana mengajak swasta untuk mengelola 1.200 hektare tanah dengan cara memecahnya menjadi beberapa kelompok, rencana menghapus WSBK dari Mandalika, dan permintaan InJourney untuk mendapat PMN. Poin utang dan penghapusan WSBK yang paling banyak mendapat reaksi publik. Pembahasan masih berlanjut hingga Sabtu (17/6) saat para pengamat mulai membandingkan gelaran Formula E yang tidak didukung pemerintah, tetapi meraih keuntungan daripada event WSBK.
Hal itu tampak dari analisis word cloud pemberitaan di media. Beberapa kata kunci seperti rugi dan utang muncul sebagai topik yang paling banyak disebut masing-masing dengan 161 dan 177 kali. Selain itu, topik penghapusan WSBK juga muncul dengan frekuensi yang tinggi hingga 321 kali.
Dari sisi media sosial, kata kunci “Mandalika” menghasilkan 269.415 engagement, 54.480 talk (post dan retweet), 196.045 likes, yang semuanya berasal 4.610 author cuitan. Adapun pembahasan ini berpotensi mampir ke 94,8 juta akun.
Serupa dengan linimasa di media massa, isu ini terus merangkak naik hingga mencapai puncaknya pada Sabtu (17/6). Pada tanggal tersebut ada 72.568 engagament dari warganet tentang Mandalika. Fokus percakapan pun melebar hingga menyenggol gelaran Formula E Jakarta yang meski tanpa bantuan pemerintah masih bisa membukukan keuntungan Rp5,29 miliar, menurut PT Jakarta Propertindo.
Warganet tercatat paling banyak memberikan likes pada cuitan kompas.com yang memuat keterangan Bupati Lombok Tengah Lalu Pathul Bahri. Bupati Lalu mengkritik rencana InJourney untuk menghapus gelaran WSBK sebab pihaknya mengaku sudah berkorban dengan memindahkan ratusan makam lama untuk pembangunan sirkuit. Penghapusan event akan dianggap tidak menghargai upaya Pemkab Lombok Tengah.
Sementara cuitan yang paling banyak dikomen adalah unggahan berita Koran Tempo di Twitter dengan 605 komentar. Mayoritas mengkritik pembangunan sirkuit yang sejak awal tidak pantas menjadi prioritas di tengah masyarakat NTB. Terlebih, biaya pembangunan berasal dari utang yang akan menjadi beban bagi ITDC jika tidak ada event menarik di Mandalika.
Penutup
Pembangunan sebuah proyek dengan didanai utang sejatinya merupakan hal yang lumrah, apalagi sebuah proyek infrastruktur yang baru akan mencapai titik impas untuk jangka waktu yang panjang. Yang menjadi persoalan adalah jika pembangunan ternyata proyek tersebut di kemudian hari ternyata tidak menghasilkan pendapatan sesuai dengan perkiraan, sehingga membebani perusahaan. Seperti yang dialami ITDC. Dalam hal ini, dana sudah keluar, utang sudah ditanggung. Yang harus dipikirkan adalah, bagaimana merombak semua proyek tersebut agar tidak membuat ITDC tenggelam dalam kubangan utang. Mulai dari menggelar event yang menguntungkan, dan membangun infrastruktur dan akomodasi yang bisa mendukung. Tentunya bukan hal yang mudah karena langkah tersebut akan membutuhkan biaya lagi. Perencanaan yang lebih matang diperlukan agar ITDC tidak mengalami beban kerugian babak kedua.
