Kota Tanpa Telinga
“Lo kira kucing, main usir aja?” — NN
Penggusuran terjadi lagi. Kali ini di tempat yang punya pengaruh kepada diri saya. Tempat itu memang bukan pemberi nafkah atau tempat bersandar. Melampaui itu semua, tempat itu pernah menghangatkan sebagian dari diri saya yang mengalami kekosongan khas pendatang di metropolitan. Bukit Duri dirobohkan. Saya sedih dan marah. Saya coba menulis dengan sabar. Berharap ujung-ujungnya tidak kemudian membangun arena nostalgis di memori kepala saya, mencoba meraih simpati, atau membakar amarah.
Penggusuran berulang ini jelas menggelisahkan. Biasanya, pengulangan membuat manusia jengah lalu lupa, tapi soal penggusuran ini, keberulangannya seperti tai mata yang lompat-lompat di pelupuk mata. Mengganggu dan membuat saya berpikir “Ini tak bisa dibiarkan.”
Ini bukan kali pertama saya menulis tentang pembangunan kota. Pembangunan yang bukannya jadi kerja bersama seluruh elemen warga kota, namun malah mengubur kedaulatan penghuninya. Mengganggu nurani, sih. Penggusuran sudah lazim di Jakarta, itu fakta. Proyek pembenahan sungai serta pembersihan Jakarta dari pemukiman kumuh dan illegal, itu agenda. Supaya kota rapi, maka mesti dikelola. Harus ada yang jadi korban. Bukit Duri adalah salah satu korbannya.
Kalau saya tidak kenal Bukit Duri, saya akan berpikir,
“Dibenahi kok malah mewek?” Lha ya tentu saja. Percayalah, warga Bukit Duri sudah berseru, bahkan memohon supaya bisa ikut membangun kotanya, tapi mereka tidak didengar, tidak dianggap. Mereka malah melulu jadi korban. Apa sebabnya? Adakah DKI Jakarta sebetulnya merupakan ‘kota tak bertelinga’?
Menurut Gubernur Basuki Tjahaja Purnama, pemprov sebetulnya selalu membuka pintu bagi siapapun yang ingin berdialog. Namun dengan catatan, Basuki tidak mau berdialog dengan warga yang menolak saran pemerintah. Sebab, Basuki menduga warga tersebut tidak memiliki niat baik (Kompas.com 14 April 2016).
Saya merasa harus tertawa melihat pernyataan itu. Kita tentu tidak amnesia. Indonesia adalah negara demokrasi. Nyawa yang sesungguhnya dari demokrasi adalah diskursus. Menurut Jürgen Habermas, diskursus mengandaikan adanya 1) ruang refleksi, 2) pengutamaan kesahihan-kesahihan, 3) upaya saling pengertian atau konsensus.
Pertama, pemikiran tentang kota perlu kita refleksikan lebih lanjut. Pada forum diskusi publik di Pasar rakyat 2 April 2016, sejarawan JJ Rizal menyatakan bahwa konsep “Jakarta Kita Bersama” merupakan konsep yang diinginkan semua warga DKI Jakarta. Bersama, berarti kota yang bukan hanya milik aristokrat politik saja, “Jakarta menjadi milik orang miskin juga, dengan begitu Jakarta akan menjadi kota yang manusiawi.” Ujar JJ Rizal. Dalam forum itu, secara historis, ia menjabarkan pula kelekatan warga Jakarta dengan sungai Ciliwung; kelekatan warga dengan tanah nenek moyangnya.
“Ya Alloh, ka… Ga pernah nyangka kampung di mana kita dilahirkan dan dibesarkan udah rata dengan tanah.”
Hal-hal seperti inilah yang tidak direfleksikan oleh pemprov. Sibuk? Ah, ya… Di tengah kejar target ‘Jakarta bebas banjir’, refleksi memang butuh waktu yang panjang.
Kedua, tentu dalam berbagai pemberitaan, kita tahu bahwa proses penggusuran banyak melibatkan personil POLRI dan TNI. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas pokok POLRI adalah (a) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; (b) menegakan hukum; dan © memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
Adakah penggusuran yang terjadi selama ini berlangsung sahih dan sesuai dengan azas-azas yang tersurat? Tidak. Warga pemegang hak-hak telah diteror oleh institusi yang semestinya jadi pengayom dan pelindung mereka. Di Bukit Duri kemarin, pengacara warga Bukit Duri membagikan sebuah foto yang membuat saya bagai tertembak di dada — hampir dalam arti sebenarnya.
Inilah distingsi kawan-lawan yang pernah saya sebut-sebut di tulisan saya. Menghadapi 150 kepala keluarga yang tinggal di Bukit Duri, sniper dikerahkan. Diayomi bagian mananya, coba? Warga kota berubah jadi penjahat yang harus diwaspadai.
Ketiga, segala upaya ‘membangun kota’ itu minim pengertian dan simpati. Tak ada konsensus. Bahkan di meja sidang, pengertian — dalam arti sesungguhnya — tidak ada. Proses hukum yang sedang berlangsung diterabas. Mungkinkah Pak Gubernur tidak mengerti hukum? Sesungguhnya, yang lebih tidak bisa dimengerti adalah jalan pikiran beliau.
Banyak hal yang telah hilang dari bentuk dialog dalam kamus pemprov. Hubungan intersubjektif, otonomi dan kebebasan manusia, inklusifitas, telah kikis. Demi pembangunan yang diidealkan, warga dicabut dari tanah asalnya, tanpa kesempatan refleksi bersama. Kota seakan-akan tanpa warga; tanpa jiwa. Kota hanya milik aristokrat; milik si pemberi perintah.
Lagak-lagaknya, Bukit Duri bukan akhir. Di berita tadi sore, Pak Gubernur meyakinkan bahwa penggusuran akan terus berjalan meski ia cuti untuk kampanye pemilihan gubernur. Jakarta kini tengah digempur upaya pembangunan. Warga terlunta-lunta di kotanya sendiri. Sejauh ini, pembangunan yang dimaksud adalah sebuah pembangunan tertutup berbasis dominasi. Bayangkan, dominasi di sebuah negara demokrasi!
Ditulis oleh Aura Asmaradana. Terbit perdana di blog pribadi dengan judul yang sama. Diterbitkan ulang dengan izin penulis, untuk tujuan pendidikan serta solidaritas #CahayaTanahGusuran.
