Rumah di Tanah Gusuran

Jakarta, Rabu, 05 Oktober 2016.

Maghrib berkumandang. Saya bersama dua kawan terjebak macet di ruas jalan permukiman elit Menteng. Mobil-mobil merayap padat di jam pulang kantor. Sore itu saya usai mengikuti kegiatan Gema Demokrasi di LBH Jakarta yang ditutup dengan pernyataan sikap terhadap “Soeharto Bukan Pahlawan.” Setelahnya, Pheo (Veronica Iswinahyu) mengajak saya untuk ikut ke Bukit Duri bersama kawan-kawan lainnya. Kebetulan ada Damar Juniarto — biasa kami sapa Amang — yang membawa mobil dan mengizinkan kami menumpang untuk pergi bersama.

Di tengah kemacetan itulah kami berbincang. Terus terang, saya telat mengetahui kabar tetang Bukit Duri yang baru saja digusur. Tapi, saya mengingat status Facebook Dhyta Chaturani yang belakangan ini banyak berbagi kabar seputar peristiwa penggusuran di Bukit Duri. Terakhir yang saya lihat adalah video pendek yang merekam pembongkaran paksa tenda posko kesehatan bagi warga korban gusuran oleh petugas Satpol PP!

“Amang, jadi sebenarnya bagaimana situasi di Bukit Duri sekarang?”
Saya melontarkan pertanyaan naif yang mungkin menunjukkan juga betapa saya abai meng-update berita tentang Bukit Duri yang tengah marak di media sosial.

Amang hanya merespon sederhana: “Nanti lihat saja sendiri!”
Ia melanjutkan dengan bilang: “Sulit, ya, bercerita tentang Bukit Duri, jadi lebih enak memang datang langsung dan lihat sendiri.”

Menyinggung Bukit Duri membuat Pheo kembali getir mengingat ia dulu bersama kawan-kawan aktivis lainnya pernah pula berjuang melawan penggusuran paksa oleh aparat di Jembatan Besi. “Gue jadi ingat dulu ada preman namanya Pak Yesus. Ia pernah bilang waktu itu ‘kita kalah, tapi kita sudah melawan.’” Saya yang duduk di samping Amang yang menyetir mungkin tak bisa melihat wajah Pheo yang duduk di belakang saya, tapi ucapannya membuat saya membayangkan bahwa itu menjadi hal yang pasti amat menyedihkan untuk mengingat kembali momen tentang penggusuran di mana ia bersama kawan-kawan aktivis dan korban pernah berada di garis terdepan untuk merapatkan barisan.

Di setiap pertempuran, resikonya memang hanya dua: kalah atau menang. Tetapi, tentu kalah itu punya makna yang berbeda, sebab kalah usai berjuang, tidak bisa disamakan dengan menyerah tanpa melawan.

Kami sejenak hening pada jeda yang sedang mencari arti. Sampai akhirnya Amang memberi narasi. Sangat singkat tentang Bukit Duri yang begitu mengganggu emosi dan membuat saya berpikir tentang ke mana empati kita pergi di Jakarta hari ini! Menjadi kelas menengah yang disibukkan dengan rutinitas kantor dan hanya ingin peduli pada kesenangan sendiri. Kita bisa membeli kopi puluhan ribu sambil duduk di ruang sejuk dan menghisap rokok dengan penuh obrolan gaya muda-mudi. Sementara di luar sana, banyak hal sedang terjadi.

“Coba ya bayangkan! Bocah SD pergi ke sekolah pagi-pagi. Lalu, ketika pulang, rumahnya sudah tidak ada. Ia cuma bisa tanya pada ibunya, ‘Ibu, rumah kita mana?’ sambil ia memeluk ibunya.”

Seketika ucapan Amang membuat saya meringis dalam hati.

Bulu kuduk saya merinding mendengar ucapan Amang saat itu. Saya tak pernah bisa membayangkan bagaimana jika bocah itu adalah saya. Seorang bocah yang dengan penuh gembira dan riang berangkat ke sekolah di pagi hari bersama teman sebaya, lantas ketika pulang ke rumah, yang dilihatnya hanya puing yang tersisa — rumah sudah rata dengan tanah.

Pada penggusuran paksa di Kampung Bukit Duri, ternyata ada pula warga yang belum mendapat kabar bahwa rumahnya akan ikut tergusur. Tak ada kejelasan pasti tentang batas penggusuran, sehingga tak sedikit keluarga yang di hari itu merasa tenang dan biasa saja, justru ikut pula dikunjungi buldoser yang bertamu tanpa sopan santun.

Belakangan, penggusuran kian marak di ibukota. Jika tahun lalu Pemprov DKI menggusur 113 titik, maka di tahun 2016 ini ada 325 lokasi yang akan digusur. Saya masih ingat betapa mencekamnya suasana di sekitar Jatinegara tahun lalu ketika ratusan rumah warga di Kampung Pulo digusur dan direlokasi. Jumlah aparat gabungan (Satpol PP, satuan kepolisian, dan tentara) yang diturunkan mencapai 4.300 orang! Apakah ini perang? Bermiliar-miliar dana hibah dari Pemprov DKI pun digelontorkan hanya untuk mengerahkan militer! (SuaraJakarta.co) Setelah penggusuran dan proyek normalisasi di Kampung Pulo dilakukan, Januari tahun ini masalah sampah dan banjir masih terjadi. (Tempo.co)

Sebelum Bukit Duri, ada pula penggusuran di Rawajati, persis di samping bantaran rel Stasiun Kereta Api Duren Kalibata. Pada berita yang saya baca pada Tempo.co, Walikota Jakarta Selatan menyiapkan 300 personel Satpol PP untuk “menertibkan” masyarakat sipil dan merelokasi sekitar 60 KK. Penolakan warga untuk dipindahkan ke Rusunawa (rumah susun sewa) Marunda wajar saja karena lokasinya begitu jauh, sementara sebagian besar mereka telah tinggal berpuluh tahun dan menjadikan area di samping Apartemen Kalibata City itu sebagai sumber penghidupan. Kini, usai digusur paksa, tepian rel itu ditanami bibit pohon. Saya sulit memahami bahwa demi ketertiban dan apa yang disebut sebagai area hijau di “tanah negara” punya makna lebih penting dari kehidupan manusia.

Usai peristiwa penggusuran, selain menyayangkan prosesnya, kawan saya yang bekerja di sekitar sana juga mengeluh akan sulit cari makan siang yang enak dan terjangkau untuk kantong buruh NGO lokal karena sebagian besar warga yang digusur adalah pedagang makanan dengan gerobak dan warung sederhana.

Amang memarkir mobilnya di tepi jalan raya. Kami pun melanjutkan berjalan kaki memasuki gang-gang sempit dan kecil bagai labirin yang penuh rumah-rumah beton bertingkat yang bertetangga dengan rumah petak kontrakan maupun gubuk mungil seadanya yang beratap seng. Kami menuju lokasi sisa penggusuran di bantaran Kali Ciliwung yang sekaligus menjadi titik berlangsungnya acara malam peringatan tujuh hari penggusuran paksa Kampung Bukit Duri.

Pemandangan berbeda langsung tampak begitu kami keluar gang padat penduduk dan melanjutkan jalan kaki di setapak yang menghadap langsung ke Ciliwung. Tepian sungai yang sebelumnya dihuni apa yang kerap disebut pemerintah sebagai “permukiman liar” telah berubah jadi hamparan puing-puing. Buldoser besar masih terparkir di tepi sungai. Pertanda proses yang belum usai.

Hari sudah gelap dan di depan warung-warung atau persimpangan gang, masih tampak sejumlah warga tengah kumpul dengan obrolan seperti biasa.

“Permisi, Bapak!” kami bertegur sapa ketika melewati mereka yang sedang asyik menikmati keakraban malam. Sementara, saya terasa begitu getir menyusuri jalan beralas tanah yang kontras: sisi kiri tampak permukiman padat, sedangkan sisi kanan menghadap Sungai Ciliwung, hanya tersisa reruntuhan bangunan dan rumah. Di seberang sana adalah kawasan Kampung Pulo yang sebagian juga telah digusur dan tepiannya dibangun tembok yang katanya menjadi salah satu solusi agar Jakarta tak lagi terendam banjir.

Melodi musik semakin terdengar nyata. “Itu Marjinal sudah main!” kata Amang. Kami pun berbaur bersama kawan-kawan lain yang sebagian asyik berdiri dan duduk pada terpal biru mengelilingi Marjinal yang sedang tampil dengan lirik-lirik menyentil. Anak-anak kampung sekitar dan korban penggusuran ikut mengiringi malam dan melodi dengan gembira serta tari. Kami bersolidaritas dengan damai dan gembira.

Memori Tanah Gusuran

Tiba-tiba ingatan saya kembali ke masa kanak-kanak. Saya tinggal di perumahan kelas menengah baru di awal ‘90-an di pinggiran kota, tepatnya Jatiasih, Kota Bekasi. Kala SD, saya yang bocah perumahan senang sekali main ke perkebunan dan persawahan di perkampungan warga Betawi yang mengelilingi kompleks. Kami dikenal sebagai kelompok “anak kompleks” dan mereka yang di kampung kerap kami sebut dengan “anak kampung.” Sungguh kami tidak menyadari tentang fragmentasi sosial yang terjadi. Tapi kami tentu lekat dengan stigma terhadap anak kampung yang dekil dan anak kompleks yang kerap sedikit angkuh dengan sepatu bagus dan baju yang dicuci dan disetrika rapi oleh pembantu (pekerja rumah tangga) yang dibayar murah.

Kami mulai mengenal istilah “tanah gusuran” sebagai arena bermain. Tanah gusuran muncul ketika kami menyaksikan sendiri kedatangan buldoser di perkampungan. Mereka menggusur sawah, kebun, permukiman warga kampung, bahkan kuburan untuk kelak dijadikan perumahan baru: real estate. Permukiman yang disiapkan untuk kelas menengah baru yang jauh lebih mapan dari orangtua kami yang sekadar karyawan menengah-bawah dan pegawai kantor pemerintahan. Sore hari jadi waktu yang asyik main di gusuran karena usai tanah itu rata, ada jeda bagi kami bermain bersama rerumputan liar yang mulai tumbuh kala alat-alat berat beristirahat sejenak. Jarang anak kampung bermain di gusuran yang bekas rumah mereka. Sesekali para orangtua kampung saya ingat hanya bisa melamun sambil me-ngangon kambing dan kerbau yang tersisa untuk makan rumput.

Saat para buruh di tanah gusuran melarang kami main, itulah pertanda rumah-rumah yang lebih bagus, lebih besar, lebih modern dari rumah-rumah kami, mulai terbangun. Kami tak lagi menamainya “gusuran,” tapi real estate. Mereka punya taman bermain yang tidak kami punya. Jalanan beraspal yang halus. Dan anak-anak yang tinggal di sana ternyata jauh lebih rapih, wangi, tertib, punya banyak mainan bagus, dan terkadang ada juga yang amat angkuh. Batas perumahan kami dan real estate itu ditandai dengan dinding bertembok tebal dan lebih tinggi dari atap rumah kami yang tak bertingkat.

Baru saat beranjak kuliah, saya mengenal ada nama “gusuran” yang berbeda. Bukan sawah atau kebun yang digusur di tengah kota, tapi kampung-kampung yang selama ini saya kenal kumuh, kotor, padat, dan miskin. Pertama kali kawan mengajak saya masuk kampung di sekitar Jatinegara, saya kaget ada banyak orang hidup di ruang yang sempit dan jorok. Waktu itu kami ingin mengunjungi sanggar anak sambil bawa kado berupa alat tulis dan sekotak susu dengan roti. Kami mendongeng, bermain-main, dan menyanyi-menari bersama. Dan anak-anak tetaplah anak-anak bagi saya yang pernah juga memiliki keriangan yang mereka miliki. Saya merasakan kehidupan yang sama di kampung-kampung padat penduduk di Jakarta. Tentu dengan situasi dan perjuangan yang berbeda dengan menjadi kelompok miskin kota yang secara ekonomi-politik begitu lemah dan marjinal.

Penggusuran di kota kerap berdiri di atas dalih “tanah negara.” Tapi saya — seperti mungkin banyak dari kita — sejujurnya tak pernah diberikan pemahaman jelas pada apa itu definisi dan bukti dari tanah negara. Kelas menengah ibukota pun lekat dengan memaklumi atau memantaskan penggusuran demi ketertiban, keindahan, dan kebersihan. Kita kerap lupa pada mereka yang berkehidupan di dalamnya.

Malam itu, saya sedikit mengobrol dengan ibu-ibu yang sedang ikut berkerumun di lokasi penggusuran. Mereka tinggal di Bukit Duri, tetapi cukup beruntung karena tak ikut digusur. Setidaknya begitulah mereka mengungkapkan situasi mereka: cukup beruntung!

Pada seseorang di antara mereka, saya bertanya: “Ibu sudah tinggal sejak kapan di sini?”

“Wah, saya dari belum lahir sudah di sini. Ibu saya pertama saja tinggal di sini sejak belum kawin sama bapak saya. Merantau dari desa,” ungkapnya. Ia tinggal tidak persis di tepian Kali Ciliwung, tapi berjarak beberapa meter dari bantaran rel. “Itu rumah saya! Ya, saya, sih, sadar tinggal di tanah negara, jadi nanti kalau digusur, ya pasrah saja.”

Ia bersama orangtua sudah tinggal di sana sekitar 30 tahun dan melanjutkan tinggal masih dengan orangtua serta suami dan anak-anaknya. Suaminya bekerja sebagai penjaga dan pengurus masjid, sedangkan ia usaha warung kelontong.

“Ibu tahu apa itu ‘tanah negara’?”

“Ya, tanah punya negara. Kita kan tidak izin tinggal di sini. Ini tinggal di tanah negara, jadi siap saja kapan suatu waktu digusur.”

Nyaris tak ada perlawanan ketika penggusuran paksa terjadi di Bukit Duri karena warga berkomitmen untuk melakukan protes dengan aksi damai. Menurut warga sekitar, mereka yang digusur sebagian direlokasi ke Rusunawa di Rawabebek, sebagian lainnya masih belum tahu akan ke mana.

“Kalau ada yang punya duit bisa langsung (sewa) kontrak (rumah), yang punya motor bisa ngojek, yang ngga punya duit dan ngga punya motor ya ada juga yang ngga tahu, deh, ke mana.”

Mereka saling lempar tawa kecil seolah kesusahan itu bisa jadi hal yang cukup direspon dengan senyum.

Banyak dari warga yang tinggal di perkampungan kota adalah generasi kedua dan ketiga. Para orangtua mereka pada awalnya tak sedikit yang bekerja sebagai petani di desa-desa. Beralih ke kota untuk mencari penghidupan yang lebih baik sebagai respon dari kemiskinan di perdesaan yang terjadi bersamaan dengan mulai hilangnya tanah-tanah pertanian. Desa tak menjamin kehidupan yang lebih baik. Pekerjaan menjadi petani membuat mereka sulit membayar uang sekolah anak dan membiayai kebutuhan hidup yang dasar. Mungkin memang tak ada yang menyuruh atau mengundang mereka datang ke kota, tapi mereka seperti orangtua saya juga. Saya tak mungkin bisa menikmati segala hal dengan menjadi kelas menengah yang terdidik saat ini kalau ibu dan bapak saya tidak merantau ke kota untuk memperoleh pendidikan dan pekerjaan yang lebih baik. Ini bukan perkara orang miskin tidak mau bekerja keras memperbaiki hidup, tapi soal akses yang tak sepenuhnya bisa dinikmati setiap orang secara merata!

Di perdesaan, perebutan ruang telah lama terjadi. Ketika tanah mulai dilirik para pemilik modal sebagai aset atau investasi. Bukan lagi sumber penghidupan petani. Begitu pun yang terjadi di kota saat ini. Atas nama pembangunan, kita berdalih menyingkirkan orang-orang yang sekadar ingin hidup demi periuk nasi!

Sebelum penggusuran paksa terjadi di Bukit Duri, proses gugatan class action warga sebetulnya sedang berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bersamaan dengan gugatan pembatalan perintah pembongkaran ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Tapi, penggusuran tetap berjalan, padahal belum ada putusan tetap dari pengadilan. Alasan Pemprov DKI untuk tetap menggusur adalah target pembangunan sheet pile sepanjang 250 meter di tepi Ciliwung yang harus segera dibangun sebelum musim hujan tiba di bulan Desember. (Tempo.co)

Obor yang menjadi penerang peringatan sepekan penggusuran paksa Bukit Duri semakin meredup seiring dengan malam yang kian larut. Usai Marjinal menyuarakan perlawanan lewat lagu-lagu penyemangat, kawan-kawan lain dan warga korban penggusuran bergantian membacakan puisi dan orasi. Lalu, acara ditutup dengan tabur bunga sebagai pertanda duka.

Acara usai, dan saya permisi pulang pada kawan-kawan yang hadir di sana. Ya, pulang ke rumah yang dulunya juga adalah tanah gusuran. Pulang dengan pikiran yang berkecamuk karena “pulang” jadi kata yang amat mengganggu buat saya malam itu atau mungkin malam-malam berikutnya.