Silaturahmi Keluarga di Panggung Politik Indonesia (1)

Oleh Mohammad Andi Perdana

Tanpa Aisyah Ulfa Syafii, pemilihan kepala daerah Kabupaten Kediri mendatang tak lebih dari sekadar reuni keluarga. Dua dari tiga calon yang akan mendaftarkan diri sebagai bakal calon Bupati Kediri adalah istri pertama dan ketiga mantan bupati, Sutrisno

Sulit membayangkan suasana makan malam di rumah Sutrisno jika ia benar-benar pernah mengumpulkan ketiga istrinya. Lima tahun lalu, ia membuat suasana kompetitif (atau entah mencoba bersikap adil) bagi dua istrinya. Ia mengizinkan keduanya untuk bertarung demi menggantikannya sebagai kepala daerah.

Dalam sebuah debat, diceritakan dua istri ‘solehah’ itu terlibat perang dingin. Bahkan karena tak mau menjabat tangan istri tua, selir Sutrisno yang pertama, Nurlaila sempat dilempari botol plastik oleh pendukung sang permaisuri.

Wanita pertama di hati Sutrisno itu, Haryanti kelak terpilih dalam pemilihan 2010 dengan mengantungi suara lebih dari 50 persen. Tak hanya punya lebih banyak massa, Sutrisno pun terkesan lebih mendukungnya. Tak aneh bila Nurlaila usai kalah ‘hanya’ mendapat pesan singkat dari Sutrisno. SMS yang menenangkan itu, mengutip Kompas, membuat Laila legawa.

“Seperti biasa, Bapak tak pernah membicarakan soal pilkada. Kalau SMS ke saya, ya isinya terkait saling mengingatkan, misalnya, apakah sudah minum vitamin. Yang lain-lain ya enggak usah saya ceritakan isinya,” — Nurlaila kepada Kompas, 2010.

Kejadian lima tahun lalu diprediksi berulang tahun ini. Mungkin tak lagi lewat SMS, tapi bila berkaca pada 2010, harusnya pesan singkat kembali melayang. Alasannya, kini Haryanti harus kembali berduel dengan wanita lain di hati Sutrisno, bukan Nurlaila, melainkan istri ketiganya, Sayekti. Bisa dikatakan, setelah era reformasi, kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur ini tak ubahnya bak kerajaan, kekuasaan diwariskan, bukan jadi amanat bagi yang terbaik.

Namun bisa jadi tahun ini, Sutrisno harus mengirim ‘pesan menenangkan’ ke dua nomor berbeda. Seperti lima tahun lalu, klan Sutrisno tak bisa berpesta demokrasi dengan tenang. Sebab muncul kandidat lain yang juga punya pamor, ditaksir banyak partai, aktivis sosial, anak tokoh masyarakat pula, Aisyah. Ia punya satu tujuan pasti, menumbangkan dinasti politik Sutrisno yang telah berkuasa selama 15 tahun di Kediri.

Melanggengkan dinasti kekuasaan akan seperti raja raja kecil di daerah, dan ini tak sejalan dengan konsep pemilu yang demokratis yang tidak memberikan kesempatan bagi rakyat kecil untuk bisa ambil bagian dari dinasti kekuasaan,” — Aisyah

Dibanding dua calon lain — satu lainnya adalah istri ketiga Sutrisno, Sayekti — Aisyah hanyalah ‘rakyat biasa’. Namun ia punya trah dari kalangan religius, ayahnya adalah tokoh masyarakat Syafii Thoyib. Nama ayahnya ini jadi salah satu nama jalan di Kediri. Selain itu, sehari-hari ia beraktivitas sebagai Direktur Eksekutif Gerakan Orang Berzakat Infak dan Sedekah (GOZIS). 15 tahun menunggu, ia tak ingin menyedekahkan lagi kesabarannya Sutrisno dan istrinya (kelak juga mungkin anak-cucunya).

“Kita harus berani dan keluar dari zona kejenuhan untuk membuat perubahan yang konstruktif bagi Kediri,” ujar Aisyah dalam wawancara dengan Detik.com. Pertanyaan pertama, selama 15 tahun dinasti politik Sutrisno berkuasa, perubahan apa yang terjadi di Kabupaten Kediri?

2

Dari data Badan Pusat Statistik Kabupaten Kediri, indeks sejumlah elemen sosial memang mengalami peningkatan. Secara keseluruhan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Kediri naik dari 70,85 (2008) menjadi 73,09 (2013). Secara rata-rata di Jawa Timur pada periode yang sama juga mengalami kenaikan 70,38 menjadi 73,54. Dari statistik singkat ini saja bisa diambil asumsi awal, terjadi perlambatan pertumbuhan IPM di Kabupaten Kediri di masa kepemimpinan istri Sutrisno.

Indeks pembangunan sebuah daerah memang tak bisa diukur dari sekadar transisi gubernur. Saya terka di daerah lain yang berganti kepemimpinan, meningkatkan kesejahteraan manusia bukan perkara mudah. Mau itu dilakukan oleh istri, adik, atau anak kepala daerah maupun ‘warga biasa’ seperti Aisyah. Baik itu dalam situasi tekanan politik dinasti, atau menyusup lewat pesta demokrasi.

Namun mendengar kata ‘politik dinasti’ tentu mengingatkan kita pada Ratu Atut Chosiyah, mantan Gubernur Banten. Silsilah politik keluarga besar Ratu Atut menggurita di tiap lembaga dan daerah seluruh penjuru Banten. Seolah-olah semua yang berkerabat dengannya harus ikut memegang jabatan. Ujung-ujungnya, Atut divonis bersalah tujuh tahun penjara oleh Mahkamah Agung. Ia dianggap bersalah karena terbukti bersalah menyuap Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar terkait sengketa di Pilkada Lebak. Sebisa mungkin ia gunakan segala cara agar jagoannya menang di Kabupaten Lebak.

Akan sangat mudah menemukan sentimen negatif dalam setiap pencarian frasa ‘Pembangunan Banten’ lewat Google. Salah satu indikasi awal yang sangat panjang untuk ditelusuri hingga kita bisa menyimpulkan: politik dinasti menyesangrakan rakyat dan memperlambat pembangunan.

Jadi ingat pada 2013 pernah berkunjung ke makam ayah Ratu Atut di Kecamatan Pabuaran, Serang, Banten. Makam keluarga yang cukup megah di dalam sebuah kampung yang tenang. Desa Pabuaran ini berjarak sekitar 30–40 kilometer ke arah tenggara pusat kota Serang. Makamnya biasa saja, namun akses dan perlakuan di pemakaman keluarga itu terbilang spesial. Tapi di sisi lain, makam ini juga mencerminkan borok pemerintahan Ratu Atut.

Ketika Hikmat Tomet, suami Ratu Atut mangkat pada 9 November, akses jalan menuju kampung tersebut disulap habis-habisan. Permak dilakukan karena banyak tokoh nasional juga ikut berziarah, antara lain Aburizal Bakrie dan Gubernur Banten saat ini, Rano ‘Si Doel’ Karno.

Gara-gara hal tersebut, pembangunan jalan menuju Pabuaran dikebut, sehingga terkesan dikerjakan secara serampangan. Hal ini terlihat dari hanya mulusnya jalan di satu lajur menuju pemakaman, namun di lajur sebaliknya, lubang menganga hampir tiap 100 meter. “Dikebut aja ini yang sebelah buat tamu-tamu (pemakaman)-nya Pak Hikmat,” ujar salah seorang pekerja jalan.

Di pemakaman terlihat pemandangan ‘menakjubkan’ lain. Seorang santri melafalkan ayat-ayat suci Al-Quran. Padahal sudah jelang seminggu usai kepergian suami Ratu Atut, “Tapi pengajian jalan terus, setiap hari, 24 jam, kami ganti-gantian, ada delapan orang yang diminta tolong sama Ibu (Atut),” ujar salah seorang pengaji, Nawawi yang mengaku mendapat upah Rp 500 ribu per bulan untuk ‘kerja sampingan’-nya itu.

Ayah Atut yang juga ‘jawara’ Banten, Chasan Shohib memang lahir di Pabuaran, ia juga dimakamkan di sana. Semasa hidup, orang-orang sekitar mengenalnya sebagai jawara yang ‘gantung golok’ menjadi pengusaha dan politikus. “Kalau nggak ada Pak Chasan, nggak bakalan ada Provinsi Banten,” ujar salah seorang warga, Sukari.

Ia mengenal Chasan sebagai sosok yang terhormat dan juga rupanya gila wanita. “Istrinya tujuh, semuanya dibiayai. Satu persatu dikasih rumah dan mobil,” ujarnya. Baginya, Chasan dikenal sebagai sosok yang punya uang tak terbatas, namun ketika ditanya apakah tokoh Banten itu juga royal ke masyarakat sekitar, ia butuh waktu lama untuk menjawab, berpikir setengah bingung, ia menjawab, “Hmm, iya sering juga ngasih uang ke orang sini,” ujarnyaa terkesan penuh tekanan.

Padahal Kota Serang letaknya tak terlalu jauh dari DKI Jakarta. Tapi cerita intimidasi ala Orde Baru masih sering terjadi di sana — terutama ketika Atut masih berkuasa. Sejumlah aktivis anti-korupsi mendapat ancaman, kantor tempat mereka beraktivitas pun pernah dilempari bom molotov. Mengutip salah seorang teman yang berdomisili di sana, “Pak Harto mah nggak pernah mati di Banten, gentayangan terus!”

Mungkin itu yang hendak dicegah oleh Aisyah, trauma masa lalu kaum marjinal dan kesenjangan yang hanya dinikmati orang-orang di sekeliling kekuasaan. Kabupaten Kediri tak bisa terus digerus dari dalam istana. Di luar pagar tinggi menjulang, rakyat tak bisa terus diperas tenaganya tenpa pernah mencicip sejahtera.

“Saya kira harus dikembangkan pola strategis untuk merubah kondisi sosial masyarakat yang kurang menjadi cukup bahkan lebih, yang lemah menjadi kuat, tak berdaya menjadi berdaya dan yang kelebihan materi membantu yang kekurangan, sehingga mengurangi jurang pemisah antara si kaya dan si miskin, sehingga akan terwujud keadilan, kesejahteraan, kemandirian dan kedamaian,” — Aisyah.

3

Dua kenangan saya akan Kediri adalah sebidang monumen dan sebuah video. Pada 2008, dengan obsesi memindahkan Paris ke Kediri, Sutrisno membangun Arc de Triomphe di Simpang Lima Gampengrejo, atau lebih dikenal dengan Proliman Gumul (SLG).

Monumen megah ini jadi satu dari sekian hal yang tak lekang dari ingatan saya ketika melintasi Jawa-Bali dengan sepeda motor pada akhir 2008. Dalam benak saya kala itu, “Ini apa-apaan sih?!” Monumen megah bergaya Eropa di simpang jalan sebuah kota yang mungkin lebih ingin dikenang dengan kejayaan Jenggala dan Panjalu. Monumen yang terkesan ‘maksa’, entah tujuannya apa dibalik besarnya dana pembuatan yang menelan biaya Rp 300 miliar itu.

Lucunya, pembangunan monumen ini ternyata menuai polemik. Rp 38,9 miliar dari total biaya pembangunan monumen ini tak jelas pertanggungjawabannya. Polda Jatim pada 2011 sempat akan menangani dugaan kasus korupsi yang pada akhirnya bermuara pada satu nama, Sutrisno. Seperti monumen tersebut, hingga kini penangangan kasus korupsinya …tidak jelas.

Ingatan kedua tentang kediri adalah sebuah video Youtube yang cukup sensasional (dilihat hampir 50 ribu orang), ‘Kediri Death Metal’. Seperti itulah mungkin ya, kondisi politik di Kediri, “Mungkinkah, …politik, toketnya gak nobege!” Mungkinkah Sayu! Mungkinkah Johnny Cage!” …tidak jelas.

4

Kekalutan ini sebenarnya tak perlu terjadi andai Mahkamah Konstitusi memutuskan Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah, tetap konstitusional. Namun sebaliknya, putusan MK malah memberi angin segar bagi dinasti politik. “Pasal tersebut melanggar hak konstitusi warga negara untuk memperoleh hak yang sama dalam pemerintahan,” kata hakim konstitusi Anwar Usman dalam putusan yang dibacakan Rabu, 8 Juli 2015.

Bagi MK, melegalkan politik dinasti dengan alasan hak asasi manusia seperti menelan ludah sendiri. Sebabnya Mahkamah Konstitusi sebelumnya menolak uji materi pernikahan beda agama. Apapun itu landasannya, bila hasrat berkuasa bisa dibela dengan dalil hak asasi manusia, apalagi hasrat untuk mengasihi? Bila siapa saja boleh berkuasa, siapapun juga boleh memilih siapa yang ia nikahi, bukan begitu?

Termasuk Sutrisno, jelas saya tak akan protes ia beristri tiga. Harusnya pun tak boleh protes bila tiga istrinya kelak akan menggantikannya sebagai bupati. Seperti kata MK, itu hak asasi tiap orang. Apalagi mereka dipilih berdasarkan pemilihan umum yang ‘demokratis’.

Tapi setiap konsekuensi dari sebuah kekuasaan adalah kebijakan, dan tiap kebijakan haruslah jadi kebajikan bagi banyak orang. Jutaan rakyat di Kediri juga punya hak asasi yang seperti Sutrisno, tiga istrinya, dan juga Aisyah. Pada dasarnya mereka ingin hidup tenang dan bahagia, syukur-syukur bisa lebih sejahtera. Dari hal tersebut saya jadi berpikir, betapa menyenangkannya tinggal di Indonesia jika tiap kepala daerah yang maju di pemilu memiliki hasrat yang sesederhana itu: hasrat untuk membangun dan membahagiakan, bukan sekadar hasrat untuk berkuasa, :).

EDIT: Yekti Murih Wiyati (sebelumnya ditulis Sayekti) membantah dua kabar. Pertama, ia bantah menjadi istri ketiga Sutrisno. Kedua, ia membantah akan mengikuti Pilkada Kabupaten Kediri — via Tempo.co.

— Ditulis oleh Mohammad Andi Perdana di Jakarta, 14 Juli 2019 —
Credits: Pattern by Natalia de Frutos. Photo by 1 — Andhika Dwi, 2 — Detik.com