Pers Mahasiswa Sebagai Biang Onar

Ada dinamika yang cukup menarik apabila kita melihat sejenak kondisi pers mahasiswa di Indonesia hari ini. Pers mahasiswa yang dulunya garang dan menjadi garda terdepan dalam mengkritik pemerintah pada era Orde Baru, setelah reformasi, banyak yang berubah haluan.

Dengan terbukanya kebebasan pers di Indonesia, pers mahasiswa mau tidak mau harus kembali ke kampus; sebab ia sudah kalah telak dengan perusahaan pers arus utama. Dan mengalihkan pandangannya ke permasalahan kampus; bukan ke isu-isu nasional seperti dulu.

Dalam kerjanya, pers mahasiswa hari ini tak jarang melakukan pemberitaan terkait skandal ataupun kasus yang terjadi dalam lingkungan kampusnya. Seringkali pers mahasiswa dihadapkan pada pihak-pihak yang merasa dirugikan atas hasil pemberitaannya. Biasanya dari pihak pejabat kampus itu sendiri.

Maka tak heran apabila pers mahasiswa sering disebut sebagai biang onar kampus. Sebab laporan-laporan jurnalistik yang dihasilkannya dianggap berbahaya karena berpotensi mengganggu stabilitas kampus. Onar sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia umumnya bermakna destruktif; huru-hara, gempar, membuat keributan atau kegaduhan.

Sebagai pers mahasiswa, dua identitas yang melekat jelas menimbulkan konsekuensi logis. Sebagai pers, Ia diwajibkan menunjung tinggi prinsip-prinsip jurnalistik yang berlaku; utamanya semangat mewartakan kebenaran pada publik. Sebagai mahasiswa, Ia diwajibkan menjunjung tinggi nilai dan prinsip akademik-ilmiah dalam menjalankan kegiatannya.

Dengan dua identitas ini, Amir Efendi Siregar, menjelaskan bahwa pers mahasiswa tidak perlu takut mengangkat isu-isu nasional seperti korupsi, partai politik, maupun persoalan kebangsaan lainnya. Dengan catatan, berita yang ditampilkan tidak boleh dangkal atau hanya bersifat permukaan. Informasi yang dimunculkan mesti based on research dan mengandung bobot akademis yang tinggi (Amir Efendi Siregar, dalam Wisnu Prasetya Utomo, 2013).

Dalam konteks itu, pers mahasiswa jelas harus selangkah lebih maju ketimbang mewartakan acara kampus; menggugat kesalahpahaman bahwa pers mahasiswa ialah kepanjangtanganan divisi Humas kampus. Ia tidak melulu menjadi papan pengumuman kegiatan mahasiswa. Sebab, jika hanya mengangkat berita-berita seputar kampus, pers mahasiswa sama saja dengan mengingkari idealisme kemahasiswaannya (Amir Efendi Siregar, dalam Wisnu Prasetya Utomo. 2013).

Maka, pers mahasiswa harus hadir sebagai pembawa sekaligus pemantik wacana tandingan di kalangan mahasiswa. Sebuah tujuan yang tentunya berdampak jauh lebih luas. Dengan pemahaman seperti ini, maka respon berbagai pihak atas pemberitaan pers mahasiswa — dan label biang onar yang tersemat didalamnya — harus ditanggapi secara bijak.

Tidak dapat dipungkiri bahwa kebebasan pers juga memberikan ekses-ekses buruk bagi terciptanya konsolidasi demokrasi yang stabil pasca Orde Baru. Beberapa keluhan yang muncul diantaranya adalah kebebasan pers yang disinyalir telah melahirkan jurnalisme anarki, jurnalisme plintir, dan jurnalisme omongan (Puji Rianto, 2009).

Dalam hal ini, pers mahasiswa memang tidak kebal kritik. Setiap pihak tetap harus mengawasi dan menjamin kualitas jurnalistik dalam tiap-tiap terbitan yang dipublikasikan. Namun, pengawasan ini juga tidak secara radikal diartikan sebagai proses sensor apalagi pembredelan. Karena kedua hal tadi, bukannya menjamin mutu jurnalistik, tapi justru mematikan semangat kebebasan pers yang ada.

Sebab setidaknya, ada tiga alasan yang cukup kuat untuk melawan sensor dan pembredelan terhadap pers. Pertama, sensor melanggar hak alamiah manusia untuk berekspresi secara bebas. Kedua, sensor memungkinkan tiran untuk mengukuhkan kekuasaannya dengan mengorbankan kepentingan orang banyak. Ketiga, sensor menghalangi usaha pencarian kebenaran. (William L. Rivers, 2003).

Sayangnya, berdasarkan hasil riset yang dilakukan Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) Nasional pada bulan Mei lalu, selama periode 2013–2016 setidaknya 64 lembaga pers mahasiswa di 8 Provinsi di Indonesia pernah mengalami tindak kekerasan. Indikator yang cukup menarik dalam riset ini adalah, tindak intimidasi, kriminalisasi, pembekuan, dan pembredelan terhadap pers mahasiswa justru dilakukan oleh organisasi mahasiswa ataupun dewan mahasiswa itu sendiri.

Terkait hal ini, seorang penulis berkebangsaan Venezuela, Fernando Báez (2013), menjelaskan bahwa para pelaku pembredelan bukanlah manusia dari golongan kerdil dan tidak terdidik. Akan tetapi para penghancur buku yang terbesar dalam sejarah adalah orang-orang yang berpendidikan, berbudaya, perfeksionis, dengan bakat intelektual yang tak biasa dan cenderung depresif, tak mampu menolerir kritik, egois, mitomania, dan cenderung berada dalam lembaga yang mewakili kekuatan tertentu.

Dalam hal ini, penghancuran buku dapat ditarik ke dalam penghancuran karya-karya jurnalistik yang telah dihasilkan pers mahasiswa. Keduanya saya anggap serupa karena secara substantif, keduanya mengandung gagasan dan wacana yang diperjuangkan.

Mengandung ‘kebenaran’ dengan porsinya sendiri-sendiri. Masalahnya adalah, mahasiswa dan birokrat kampus sebagai civitas academica yang seharusnya bergerak dalam kerangka ilmiah-akademis, justru menjadi pihak yang menentang dan tidak siap atas model ‘kebenaran’ ini.

Saya ingat akan alegori gua yang dipaparkan Plato. Sebuah perumpamaan terkait persoalan epistemologi. Tentang manusia-manusia yang berjejer di dalam gua dan seumur hidupnya hanya dihabiskan dengan melihat bayangan dari berbagai objek yang ada.

Dan ketika seorang dari mereka mencoba melihat realitas, menyaksikan bahwa apa yang dilihatnya bukanlah hal yang nyata, melainkan bayangan dari objek yang asli. Maka yang terjadi kemudian adalah, orang ini dibunuh. Bukan karena Ia salah. Tapi karena Ia mengabarkan kebenaran yang belum siap diterima oleh konsensus umum. Di dunia nyata, orang-orang ini muncul dalam figur ilmuwan dan filsuf seperti Galileo, Copernicus, dan Socrates.

Lantas, menjadi ironi apabila birokrat kampus dan lembaga mahasiswa menjadi bebal dan dengan dangkalnya melihat pemberitaan pers mahasiswa sebagai sesuatu yang berbahaya dan berpotensi mengganggu stabilitas kampus. Lebih parah lagi dengan main sensor dan melakukan pembredelan hanya karena otoritas dan kekuasaan mereka di kampus.

Padahal, sebagaimana yang tertuang dalam Kode Etik Jurnalistik, tiap orang atau kelompok memiliki hak jawab untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan yang merugikan nama baiknya. Apabila memungkinkan, tiap pihak dapat membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun orang lain.

Hak jawab ini memegang peran sentral dalam memenuhi pemberitaan atau karya jurnalistik yang adil dan berimbang. Masyarakat, selain berhak untuk mendapatkan informasi yang akurat, juga berperan penting dalam mengawasi perilaku pers. Entah dalam konteks pers arus utama, ataupun pers mahasiswa. Lebih-lebih, dalam konteks akademis-ilmiah, proses dialektik memainkan peran penting dalam mengembangkan wacana yang bergulir.

Pada titik ini, label biang onar yang melekat pada pers mahasiswa tidaklah menjadi masalah. Selama Ia mampu menjadi pemantik proses dialektika di dalam kampus. Seperti seorang Heckler dalam pertunjukan komedi tunggal ataupun orasi politik. Ia bertugas mengusik otoritas penguasa dengan pertanyaan, ejekan, ataupun tantangan.

Meskipun terkesan mengganggu, heckler pada hakikatnya adalah sebuah bentuk dari suara-suara sumbang yang terbungkam. Tidak bijak apabila pihak-pihak yang terganggu atas keberadaannya langsung main pukul atau mengusirnya begitu saja. Bukannya memperbaiki suasana, hal ini justru memberikan bukti pada publik bahwa otoritas penguasa masih saja gelagapan dan tidak bisa menyelesaikan pertanyaan dan tantangan yang secara bertubi-tubi diberikan oleh seorang heckler.

Dalam hal tersebut, ada dua kemungkinan yang berlaku bagi pers mahasiswa. Pertama, iklim intelektual kampus sudah sedemikian jumud. Sehingga memerlukan pemantik dan perintis wacana-wacana tandingan yang segar dan penuh dengan kebaruan. Serta kedua, keadaan kampus yang memang tidak sedang baik-baik saja.

Kini, permasalahan yang harus direfleksikan bersama adalah, apakah pers mahasiswa mau bungkam dan memilih untuk menjadi juru penerangan kampus. Menanggalkan identitas dan idealisme kemahasiswaannya dengan menjadi papan pengumuman kegiatan kampus. Atau dengan legowo menerima label biang onar dan kembali membuat kegaduhan. Tentunya dengan argumentasi dan data yang jelas dan akurat.

Tidak semata untuk mengejar popularitas. Tapi justru untuk menggaungkan wacana tandingan di kalangan intelektual kampus. Juga menumbuhkan keresahan yang sama di kalangan mahasiswa, bahwa kampus kita hari ini tidak sedang baik-baik saja. Supaya mampu memaparkan persoalan dengan lebih gamblang dan jelas kepada para pembacanya. [Qureta]


Daftar Pustaka

Báez, Fernando. 2013. Penghancuran Buku dari Masa ke Masa. Tangerang: Marjin Kiri.

Rivers, William L. dkk. 2003. Media Massa dan Masyarkat Modern. Jakarta: Prenada Media.

Rianto, Puji. 2009. Literasi Media: Urgensi dan Signifikansinya Bagi Praktisi Humas. Dalam Wisnu Martha Adiputra (ed.) Berkawan Dengan Media: Literasi Media untuk Praktisi Humas. Yogyakarta: Yayasan Tifa

Utomo, Wisnu Prasetya. 2013. Pers Mahasiswa Melawan Komersialisasi Pendidikan. Yogyakarta: Indie Book Corner.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Faisal Nur’s story.