Warga Kota Bisa Apa?

Sebuah Catatan Atas Diskusi Wacana Anti Otoritarian Warga Kota

Kemarin malam, saya menghadiri diskusi yang diselenggarakan kawan-kawan Arena, pers mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tema yang diangkat cukup menyeramkan buat saya, yaitu Wacana Anti Otoritarian dalam Gerakan Warga Kota. Agak lebih menyeramkan lagi ketika tahu kalau pembicaranya adalah Ucok mantan personel Homicide, dan Dicky Ermanda, penulis kolom Logika di Indoprogress.

Bertempat di Nemo Kafe, sebuah kedai kopi dan susu di bilangan Nologaten. Diskusi ini rupanya cukup banyak dihadiri oleh berbagai kalangan. Saya melihat beberapa awak pers mahasiswa lain. Beberapa dari aktivis agraria. Ada juga kawan dari Anarkis.org. Mas Tomi Wibisono, pentolan majalah Warning, juga terlihat mendampingi bang Ucok. Mungkin habis wawancara.

Kiri-Kanan. Ucok, Dicky, Moderator

Dicky, memulai diskusi dengan sebuah pengantar yang cukup sederhana. Mengenai titik awal kemunculan kota dan definisi warga kota itu sendiri. Menurutnya, sebuah kota baik itu di Eropa ataupun di Indonesia, biasanya hadir dan berkembang seiring dengan masuknya industri dan perdagangan. Dua hal ini, menggantikan peran desa-desa feodal, khususnya di Eropa. Ciri lain yang jelas kentara ketika kita membicarakan kota adalah adanya komodifikasi ruang publik .

Berbagai sarana dan fasilitas ruang publik menjadikan ruang-ruang ini semakin terprivatisasi. Penggunaannya jadi tidak bebas dan semakin dibatasi oleh berbagai aturan dan kebijakan. Sampai pada akhirnya, ujung-ujungnya cuma pemilik modal yang punya akses ke ruang-ruang publik ini. Kita bisa lihat contoh paling dekatnya di Malioboro. Ketika ruang publik menjadi terprivatisasi, warung-warung dan pedagang kaki lima milik warga digusur dengan alasan kenyamanan pejalan kaki. Padahal, di saat yang sama, pusat perbelanjaan dan baliho-baliho besar milik perusahaan iklan dapat dengan mudah kita lihat di sepanjang jalan ini.

Mahasiswa S2 jurusan Antropologi UGM ini juga menambahkan, bahwa sebelum membahas soal wacana anti otoritarian di warga kota, kita perlu memilki definisi yang jelas mengenai apa dan siapa yang dimaksud dengan pihak-pihak otoriter. Karena, pun sampai hari ini, dalam wacana anti otoritarian itu sendiri masih belum ada literatur yang punya definisi teknis yang jelas.

Kalau sebelum reformasi Indonesia punya Soeharto yang disimbolkan sebagai pemimpin yang otoriter, pada hari ini keadaannya tidak sejelas itu. Semuanya serba bias dan kabur. Dan naif sekali kalau misalnya kita menghubungkan semua yang terjadi di warga kota sebagai imbas dari tindakan-tindakan yang otoriter. Maka, sekali lagi, siapa yang bisa dikategorikan sebagai pihak-pihak yang otoriter? Menurutnya, semua pihak yang memonopoli berbagai kewenangan dan kepentingan warga kota adalah orang yang tepat digolongkan ke definisi ini.

Lantas kemudian, pertanyaan yang muncul adalah apa yang seharusnya dilakukan warga kota?

Menurutnya, jauh sebelum melakukan tindakan-tindakan perlawanan, terlebih dulu perlu dilakukan pembacaan atau analisis kelas. Dicky sendiri lebih menggunakan term “pembacaan struktur ekonomi-politik”. Entah dengan alasan apa. Intinya, yang urgent menurut dia adalah benar-benar memahami apa dan siapa yang akan kita lawan.

Kemudian, bang Ucok masuk dan memberikan pengantar soal pengalamannya menggerakkan warga kota Bandung. Agak flashback ke tahun ‘90-an di masa-masa awal anak muda Bandung baru mengenal wacana anti otoritarianisme dari berbagai zine yang dikirimkan kawan-kawan dari luar negeri. Ucok juga menjelaskan periode-periode awalnya ketika berkecimpung dalam tubuh Partai Rakyat Demokratik, sebuah partai yang cukup radikal dan aktif menyuarakan kritik terhadap pemerintah pada era Orde Baru. Di PRD, gerakan kawan-kawan di Bandung semakin memiliki dasar yang jelas. Sistem pendidikan dan kaderisasinya, sampai hari ini, masih memiliki pengaruh besar ketika kita membicarakan gerakan warga kota di Bandung.

Namun, dari sekian banyak kisah-kisah manis itu, Ucok juga menceritakan awal mula perpecahan dalam tubuh PRD. Menurutnya, saking ortodoksnya kawan-kawan PRD, maka gagasan-gagasan anarkisme yang diusung Ucok dan kawan-kawan di Bandung coba diberangus habis-habisan oleh partai. Puncaknya adalah, ketika Faisal Reza, salah satu tokoh partai itu, membikin pernyataan bahwa “Anarkisme sama haramnya dengan kapitalisme.”

Dari situ, Ucok dan kawan-kawan mulai memisahkan diri dari gerakan-gerakan besar dan mulai fokus pada isu-isu di daerah. Mereka belajar untuk membuat jejaring sendiri lewat sel-sel kecil dan aliansi kota. Sampai pada akhirnya, berhenti untuk melabelkan gerakan dan mulai fokus pada esensinya saja. Pria berdarah sunda ini juga menjelaskan bahwa, belajar dari kegagalan-kegagalan gerakan warga kota di Bandung, mestinya gerakan anti otoritarian berfokus pada semangat berjejaring. Tidak hanya narsis dan membanggakan panji-panji ideologisnya sendiri.

Gerakan anarkis mesti melihat peluang untuk berjejaring dan bekerja sama dengan gerakan-gerakan kiri lain. Meski keduanya secara ideologis jelas bertentangan, namun untuk kemaslahatan masyarakat luas, mestinya perbedaan-perbedaan ideologi itu bisa dikesampingan barang sejenak. Pun gerakan-gerakan ini juga tidak boleh berhenti pada lingkaran intelektual dan aktivis. Ia juga mesti berjejaring dengan kelompok dan elemen masyarakat lainnya.


Pada sesi tanya jawab, mas Kus Sri Antoro aktivis Jogja Darurat Agraria, ikut masuk dalam pembahasan diskusi ini. Ia menjelaskan bahwa beberapa kawan-kawan mahasiswa biasanya membayangkan bahwa keadaan masyarakat yang ia perjuangkan sama persis dengan apa yang digambarkan di buku-buku yang ia baca. Padahal kenyataan berbicara lain. Sering kali, gagasan untuk hidup bebas secara kolektif digulirkan. Padahal, kita sering lupa untuk melihat keadaan bahwa hampir tidak mungkin untuk menjalankan gagasan-gagasan kolektifitas di masyarakat yang hidup dari relasi majikan-buruh. Maka ia mempertanyakan, dalam wacana anti otoritarian, konsep ekonomi macam apa yang bisa diterapkan. Karena, menurutnya, kalau sekedar kolektif, sistem koperasinya Hatta pun kolektif.

Peserta diskusi telihat cukup serius menyimak pemaparan materi

Menyambung mas Kus, Yudi dari Needle and Bitch, sebuah kolektif yang berfokus pada isu-isu kesetaraan gender dan hak atas tanah di Yogyakarta, juga mengajukan pertanyaan serupa. Ia mempersoalkan cara penerapan gagasan anti otoritarian di masyarakat yang masih mengenal tradisi hierarkis seperti di Indonesia.

Dicky merespon pertanyaan mas Kus dengan mengamini sistem ekonomi mandiri. Entah berupa patungan atau arisan sebagai strategi taktis sebuah gerakan. Jadi pekerja upahan pun menurutnya tidak masalah. Meskipun hal yang muncul biasanya, ketika sudah jadi pekerja upahan, adalah ikut-ikutan berhenti mengorganisir massa. Nah, ini yang menurutnya harus diubah. Harusnya semangat untuk mengorganisir massa harus tetap dijaga dan tidak boleh hilang.

Kita harus melek pada berbagai kemungkinan yang ada. Kalau misal saat mahasiswa kita aktif di lingkaran intelektual kampus. Mestinya saat bekerja, kita juga bisa mengorganisir massa dengan membikin serikat pekerja. Jadi, orang-orang yang biasa ikut gerakan ini tidak benar-benar hilang. Tapi hanya pindah komunitas.

Menyambung pertanyaan Yudi, ia mencatat satu pelajaran berharga yang muncul dari gerakan anti otoritarian. Menurutnya, kesadaran bahwa setiap hierarki dibuat dan muncul oleh suatu kondisi tertentu, merupakan satu pemahaman yang khas. Hal ini, menjadi sangat berharga di masyarakat yang memegang berbagai hierarki yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Gerakan anti otoritarian mesti sedikit demi sedikit mempengaruhi dan mengedukasi masyarakat soal hal in. Tapi jangan sampai gerakan anti otoritarian memukul rata bahwa seluruh struktur itu jahat.


Di akhir sesi diskusi, hampir tidak ada closing statement yang disimpulkan baik oleh pembicara ataupun moderator. Mungkin terlalu asik menggoda bang Ucok untuk tampil membawakan satu dua lagu — walaupun ditolak mentah-mentah olehnya. Dicky sedikit memberikan penutup dengan penegasan soal keberpihakan gerakan-gerakan, apapun itu, dalam berbagai persoalan di masyarakat.

Meskipun begitu, yang paling bisa saya simpulkan dalam diskusi ini justru soal urgensi berbagai gerakan yang ada untuk terus berjejaring dan melepaskan sekat-sekat identitas apalagi ideologi. Karena kalau masih mau batu-batuan di dua hal itu, gerakan apapun itu pasti jadi tidak efektif. Sebab penindas itu punya satu komando yang jelas. Mereka setiap hari membicarakan berbagai hal dalam masyarakat. Kalau kita cuma bisa gerak sendiri-sendiri dan komunikasi seminggu sekali bersama orang yang itu-itu aja, yasudah, mati aja gerakan warga kota.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Faisal Nur’s story.