Ciliwung Merdeka menjawab tuduhan Pak Ahok
Berikut adalah jawaban atas tuduhan bahwa Ciliwung Merdeka tidak didukung warga Bukit Duri. Juga macam-macam fitnah lain yang bahkan menyerang pribadi.
Di website Ciliwung Merdeka sendiri sudah ada jawaban lengkap tentang dukungan warga di tautan ini, namun tulisan ini bermaksud memberi penjelasan lain, mengenai kronologinya agar dipahami bersama bahwa upaya alternatif sebenarnya sangatlah mungkin kalau saja mendapatkan dukungan sungguh-sungguh, bukan hanya lip service apalagi hanya sekedar pernyataan yang belakangan dipakai untuk menyerang warga.
Forum Kampung Kota merasa berkepentingan menjawab dan menjelaskan duduk perkara sesungguhnya atas dua alasan ini.
Pertama, tuduhan yang didasarkan informasi sepihak tersebut telah menutup diskusi akan gagasan solusi alternatif penataan kampung. Dengan mengatakan Ciliwung Merdeka gagal mendapatkan dukungan warga, maka seolah penggusuran paksa menjadi solusi terbaik. Pemikiran sempit dan tidak kreatif inilah yang hendak kami lawan dengan bukti bahwa dengan sedikit kreatifitas, kesabaran, dan penghormatan pada orang lain, maka penataan kampung manusiawi sangatlah mungkin.
Alasan kedua lebih sederhana. Tuduhan tersebut tidak benar karena tidak berdasarkan fakta maka perlu diluruskan.
Sandyawan dan salah satu arsitek Kampung Susun Manusiawi Kampung Pulo, Yu Sing, telah mencoba menjelaskan duduk perkaranya di berbagai platform media sosial, dan di bawah ini adalah rangkumannya.
Sandyawan Sumardi, 17 September 2016:
Perlu dibedakan konsep design “Kampung Susun Bukit Duri” (KSBD), dan “Kampung Susun Kampung Pulo” (KSKP).
KSBD disetujui Jokowi dalam kunjungannya sehari sesudah diinagurasi sebagai gubernur DKI, bersama walikota, para kepala dinas, camat dan lurah tanggal 16 Oktober 2012.
Ahok mengakui pernah menyetujui KSBD, tapi tidak disetujui Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC), di depan 10 perwakilan warga Kampung Pulo yang didampingi CM di Balai Kota pada tanggal 4 Agustus 2015 (ada videonya di YouTube).
Sesudah itu, sampai detik ini, sama sekali belum pernah ada pertemuan dan pembicaraan dengan pihak gubernur soal KSBD. Karena beliau menolak berdialog.
Design konsep KSKP diajukan sebagai solusi alternatif oleh CM dan Mitra, dengan tujuan agar warga Kampung Pulo tidak kehilangan hak kepemilikannya atas tanah dan rumah mereka sehubungan dengan adanya Perda 1 tahun 2014.
Soal KSKP, di Balai Kota pada tgl 18 September 2015, CM dan Mitra (Forum Kampung Kota atau FKK) ditawari dan diundang oleh gubernur melalui Sunny [Tanuwidjaja], untuk mempresentasikan konsep design “Kampung Susun Berbasiskan Komunitas sebagai Situs Budaya Keanekaragaman Warga Jakarta di Kampung Pulo”.
Gubernur sangat kagum, bahkan meminta dibuatkan konsep design serupa untuk tiga kampung lain di Jakarta, namum partisipasi warga dan keterlibatan CM dan arsitek-arsitek FKK ditolak.
Yang akan mengerjakan JakPro dan dananya kata gubernur bukan dari APBD tapi dari kewajiban pengembang.
Rencananya groundbreaking 1 Januari 2016.
Diperintahkan Ibu Ika Lestari Kepala Dinas Perumahan DKI, untuk menindaklanjuti. (Lihat YouTube pertemuan Komunitas Ciliwung Merdeka dengan Gubernur DKI, tanggal 18 September 2015).
Kemudian hanya dua kali ada pertemuan dengan Dinas Perumahan. Tidak ada hasil/keputusan apa-apa, karena justru internal Pemprov DKI sebagian besar tidak faham dengan apa yang dimaui gubernur.
Dua bulan kemudian datang utusan gubernur, bernama Fahmi Idris, yang mengatakan bahwa soal rencana konsep design KSKP, gubernur memang telah mengeluarkan visi besarnya. Tetapi aparat pelaksana Pemprov DKI dibawahnya tidak berani melaksanakannya karena belum ada alas regulasinya.
Kemudian CM diminta membuat draft konsep Pergub Khusus pembangunan Kampung Susun Kampung Pulo. Disusun/dibuat oleh para lawyer CM.
Tapi de facto sampai sekarang tidak terjadi apa-apa, dengan rencana pembangunan KSKP. Justru berita dan fitnah yang simpang siur dikembangkan.
Baca: http://megapolitan.kompas.com/read/2016/05/18/14135611/ahok.sebut.lsm.pendukung.warga.kampung.pulo.kini.kabur.ke.bukit.duri
Dan: http://m.news.viva.co.id/news/read/821808-ahok-tuding-romo-sandyawan-penghasut-warga-bukit-duri
Sandyawan Sumardi sebagai pekerja kemanusiaan mendirikan Sanggar Ciliwung Merdeka di RT 06 RW 12 Bukit Duri, dan tinggal berumah di situ sejak tanggal 13 Agustus 2000. Ciliwung Merdeka adalah sebuah NGO resmi beraktenotaris, dan mempekerjakan beberapa arsitek, lawyer, ekonom, dan sebagainya.
Pengacara-pengacara Ciliwung Merdeka menjadi kuasa hukum resmi warga Kampung Pulo, bahkan sampai sekarang.
Entah apa tujuan gubernur mengarang cerita serupa itu, yang sepertinya justru agar Ciliwung Merdeka dan Sandyawan Sumardi ditolak, baik oleh warga Kampung Pulo, maupun oleh warga Bukit Duri sendiri.
Dari Yu Sing, 17 September 2016:
Prosedur yg disepakati mestinya Pemda turun ke warga menjelaskan soal Perda No. 1/2014 yang menggambarkan sodetan sungai Ciliwung sehingga warga Kampung Pulo keseluruhan perlu ditata (tidak hanya 1.040 keluarga tapi lebih dari 3.000 keluarga).
Karena memang itu tugas Pemda. Tidak bisa diwakilkan CM apalagi karena adu-domba warga dan fitnah-fitnah seolah-olah Perda No. 1/2014 tentang perubahan Rencana Detail Tatar Ruang di Kampung Pulo dan perubahan peruntukan serta rencana sodetan kali Ciliwung itu buatan CM beredar di lapangan, entah siapa menyebar fitnah tersebut.
Ahok tidak mau sosialisasi langsung pada warga dan jawabnya hanya: Silakan saja putar video pertemuan 24 Juli itu kepada warga. CM minta tetap mesti ada Pemda. Ditugasi Dinas Perumahan utk jelaskan aturan main dan janji gubernur soal ganti unit rusun dll. Sampai akhir beberapa kali rapat dengan Dinas Perumahan, mereka tidak pernah mau datang kepada warga.
Urusan desain terus diproses. Dan dalam kondisi tidak pasti begitu, CM masih mengadakan workshop desain utk Kampung Pulo.
Waktu itu kami tim desain mencoba mundur sejenak dan mengevaluasi sendiri desain yang dipresentasikan ke gubernur yang telah disetujui itu. Ternyata biaya konstruksi sangat mahal. Karena terjebak pola rusun yang mesti jadi bangunan tinggi.
Bila dilanjutkan juga biaya listrik dan air dan perawatan gedung akan membebani warga.
Karena itu tim desain mencoba tes desain per RT dengan ketinggian maksimum 6 lantai. Tanpa elevator. Dan ternyata bisa mencukupi kebutuhan yang ada.
Desain kasar itu dikerjakan beberapa tim.
Kami sudah usulkan agar rencana sodetan dibatalkan. Karena resiko tanggul jebol dan debit air yang jadi makin cepat ke hilir.
Gantinya sejak awal kami usulkan seluruh area Kampung Pulo sebagai lahan pasang surut/lahan banjir surut. Bangunan-bangunan di atas lahan itu seperti panggung.
Dan Pak Ahok sebetulnya setuju dan sempat bilang ke bawahannya di rapat itu agar sodetan bisa dibatalkan. Tapi tidak ada kelanjutannya.
Sandyawan Sumardi, 7 Oktober 2016, menanggap bahan kampanye tim #FaktaAhok yang menuduh CM tidak bisa kumpulkan tanda tangan warga Bukit Duri:
Hem, bohong lagi, bohong lagi.
Coba tolong tunjukkan, kapan dan di mana berupa bukti dalam bentuk video/YouTube, atau tulisan laporan di media massa dengan tanggal/bulan/tahunnya, bahwa Gubernur BTP pernah meminta Ciliwung Merdeka untuk meminta bukti tanda tangan dukungan warga untuk rencana pendirian Kampung Susun Manusiawi Bukit Duri yang telah disetujui gubernur Jokowi pada tanggal 16 Oktober 2012?
Tiga kali kami bertemu Gubernur BTP hanya itu dalam rangka usulan pembangunan Kampung Susun di Kampung Pulo, belum pernah soal Bukit Duri. Kami sama sekali belum pernah sekalipun diberi kesempatan bertemu gubernur untuk mendialogkan usulan pendirian Kampung Susun Manusiawi Bukit Duri.
Sekali lagi, kalau memang ada bukti berupa video/YouTube atau bukti tertulis, bahwa kami pernah mempresentasikan konsep design Kampung Susun Manusiawi Bukit Duri, tolong saya ditunjukkan.
Meski begitu akan kami tunjukkan, bukti berupa dukungan ratusan warga atas rencana pendirian Kampung Susun Manusiawi Bukit Duri.
Sekali lagi, untuk kasus Bukit Duri, kami warga Bukit Duri belum pernah diajak bertemu apalagi berdialog sama sekali.
Gubernur mencampuradukkan kasus Kampung Pulo dan kasus Bukit Duri.
Untuk kasus Kampung Pulo, sudah tiga kali CM bertemu dengan gubernur DKI di Balai Kota, yaitu 24 Juli 2015, 4 Agustus 2015 dan 18 September 2015. Namum hingga saat ini tak ada kelanjutan yang berarti.
(Silahkan dicek di YouTube).
Catatan redaksi Forum Kampung Kota:
Bagi kami penyebaran fitnah yang sedemikian masif di media sosial bukanlah masalah Pak Ahok vs Pak Sandyawan/CM tapi isu yang lebih serius dari itu. Fitnah ini disebar demi memenangkan satu orang dalam politik elektoral, suatu tujuan sempit jangka pendek dan tidak ada kemuliaan di sana.
Menjawab fitnah dan memahami duduk perkara sebenarnya melampaui nafsu politik. Ia adalah upaya membuka paradigma pembangunan yang tanpa tumbal dan upaya meninggalkan paradigma pembangunan a la Orde Baru yang “membunuh 2.000 di hadapan Anda demi keselamatan 10 juta orang.”
