Benang Kusut Staf Khusus Milenial

Terbitan Surat Andi hingga Pengunduran Diri Belva

Published in

Gööp Kampus

4 min readApr 22, 2020

Staf khusus presiden merupakan lembaga nonstruktural yang dibentuk guna memperlancar tugas presiden di luar cakupan tugas kementerian dan instansi pemerintah lainnya. Pada pemerintahan presiden Jokowi periode 2019–2024, Jokowi mengangkat 14 staf khusus presiden yang sering disebut sebagai stafsus milenial. Dari 14 stafsus tersebut mereka terbagi menjadi tiga gugus tugas.

Gugus tugas komunikasi dengan media massa diisi oleh Fadjroel Rachman, Dini Shanti Purwono, Arif Budimanta, dan Angkie Yudistia.

Gugus tugas komunikasi dengan kelompok-kelompok strategis diisi oleh Sukardi Rinakit, Diaz Hendropriyono, Aminuddin Ma’ruf, dan Anggit Nugroho.

Kemudian, gugus tugas gagasan inovasi diisi oleh Adamas Belva Syah Devara, Putri Indahsari Tanjung, Andi Taufan Garuda Putra, Ayu Kartika Dewi, dan Gracia Billy Mambrasar.

Keberadaan stafsus milenial akhir-akhir ini menjadi sorotan lantasan dinilai memanfaatkan jabatan stafsus untuk kepentingan perusahaan masing-masing.

Pasalnya, empat di antaranya masih menjabat sebagai pendiri ruang guru (Adamas Belva Syah Devara), CEO dan Founder Creativepreneur (Putri Tanjung), pendiri dan CEO fintech Amartha (Andi Taufan Garuda Putra), dan pendiri Thisable Enterprise (Angkie Yudistia).

Sejak awal penunjukannya, keberadaan stafsus milenial ini dinilai rawan konflik kepentingan. Hal ini karena mereka masih berurusan dengan bisnis saat memiliki akses kekuasaan.

Kekhawatiran itu pertama kali terjawab saat Andi Taufan menerbitkan surat berkop Sekretaris Kabinet berisi meminta para camat untuk membantu relawan dari PT Amartha Mikro Fintek dalam program Relawan Lawan Covid-19.

Tindakan penerbitan surat oleh Andi dinilai menyalahi kewenangan stafsus yang seharusnya hanya sebatas memberi saran dan pertimbangan kepada presiden, serta tidak berurusan dengan birokrasi daerah. Tindakan tersebut juga dinilai memiliki konflik kepentingan karena perusahaan yang dimaksud merupakan perusahaan yang terkait dengan perannya.

Menyadari kesalahannya, Andi menarik kembali surat tersebut dan meminta maaf. Tidak hanya Andi, stafsus milenial lain, Angkie Yudistia dan Billy Membrasar juga mendapat sorotan terkait postingannya di media sosial. Terakhir, kabar mundurnya Adamas Belva Syah Devara dari jabatan stafsus presiden menjadi bukti tidak stabilnya jabatan stafsus milenial.

Pada 21 April 2020, melalui instagram miliknya @belvadevara mengkonfirmasi pengunduran dirinya sebagai staf khusus presiden.

“Berikut ini saya sampaikan informasi terkait pengunduran diri saya sebagai Staf Khusus Presiden. Pengunduran diri tersebut telah saya sampaikan dalam bentuk surat kepada Bapak Presiden tertanggal 15 April 2020, dan disampaikan langsung ke Presiden pada tanggal 17 April 2020. “ tulisnya.

Belva juga menegaskan bahwa proses verifikasi mitra kartu prakerja sudah berjalan sesuai aturan yang berlaku dan tidak ada konflik kepentingan. Ia menyatakan bahwa keputusan pengunduran dirinya diambil karena tidak ingin polemik tentang stafsus menjadi berkepanjangan.

Ia juga mengucapkan terima kasih dan dukungannya kepada Jokowi. Menanggapi hal itu, Sekretaris Kabinet, Pramono Agung membenarkan pengunduran diri Belva dan mengatakan bahwa Jokowi telah menerima pengunduran diri Belva.

Sebelum pengunduran diri Belva dari jabatan stafsus presiden, banyak asumsi mengenai proses pemilihan mitra untuk kartu prakerja dan kaitannya dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan.

Belva sebagai pendiri ruangguru dinilai tersangkut konflik kepentingan karena platformnya menjadi bagian pelatihan online kartu prakerja. Namun, melalui akun twitter pribadinya, Belva menyatakan bahwa dirinya tidak ikut dalam pengambilan keputusan di program prakerja.

“saya TIDAK IKUT dalam pengambilan keputusan apapun di program prakerja termasuk besaran anggarannya maupun mekanisme teknisnya. Semua dilakukan independen oleh Kemenko Perekonomian dan Manajemen Pelaksana (PMO).” tulis Belva melalui akun twitter pribadinya, @AdamasBelva.

Dirinya juga menegaskan bahwa ia menerima posisi stafsus milenial karena ia tidak perlu mundur dari perusahaan yang dirintisnya dan tidak mencakup wewenang pembuat keputusan.

Carut marut jabatan stafsus milenial Jokowi ini menunjukkan bahwa publik resah terhadap posisi-posisi strategis pemerintahan yang dapat memunculkan berbagai konflik, terutama konflik kepentingan.

Jabatan staf khusus presiden juga dinilai tidak tegas karena masih mengijinkan pelaku usaha turut menduduki jabatan itu.

Meskipun pada dasarnya jabatan ini tidak ditujukan untuk membuat kebijakan, namun pada kenyataannya terjadi penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan asumsi negatif publik.

Meskipun demikian, polemik di tengah pandemi ini semoga tidak membuyarkan fokus pemerintah dan tetap mengawal kebijakan dengan penuh tanggung jawab.

Bagaimana pendapatmu mengenai polemik keberadaan staf khusus presiden ini? Utarakan pendapatmu dan bagikan pemikiranmu!