Telaah Kritis Kesenjangan Teknologi di Indonesia

sumber: google.com

Pendahuluan

Kesenjangan Teknologi dinilai masih tinggi Indonesia. Efeknya arus informasi ke daerah yang infrastrukturnya masih minim menjadi susah. Pemerataan informasi pun menjadi terhambat.

Pemusatan kemajuan teknologi di pulau Jawa masih menjadi permasalahan. Jika di Jawa khususnya di kota besar akses internet mudah di dapat, hal itu tidak terjadi di Indonesia bagian timur.

Namun jika Kesenjangan Teknologi dapat diminimalisir akan menjadi angka kemajuan di daerah meningkat? Tulisan ini akan mengulas tentang apa itu Kesenjangan Teknologi, penyebabnya, usaha apa saja yang sudah dilancarkan untuk menyelesaikannya, dan telaah kritis untuk penyelesaian kebijakan kesenjangan itu sendiri.

Kesenjangan Teknologi dan Usaha Pemerintah

Secara istilah kita bisa memaknai Kesenjangan Teknologi sebagai kesenjangan ekonomi dan sosial terkait akses, penggunaan, atau dampak teknologi informasi dan komunikasi (TIK).[1]

Untuk mengurangi kesenjangan ini pemerintah sudah melakukan langkah seperti membangun infrastruktur yang berkaitan secara langsung. Salah satunya pembangunan proyek Palapa Ring. Pemerintah mempunyai target pada 2019 nanti seluruh ibukota kabupaten dan kotamadya terhubung dengan layanan jaringan pita lebar atau broadband. Rudiantara, Menteri Komunikasi dan Informatika mengatakan pembangunan Palapa Ring ini sangat penting untuk mengecilkan kesenjangan layanan berbasis digital antara Pulau yang ada di Jawa dengan di luar Jawa. Dengan adanya proyek ini, maka layanan broadband diharapkan dapat dinikmati wilayah seluruh Indonesia.[2]

Sedangkan pada pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Cina pada tahun 2016, Presiden Jokowi mengatakan sedang menggenjot pertumbungan infrastruktur salah satunya di bidang Teknologi. Untuk mencapai hal itu Jokowi mengajak negara maju untuk membantu negara berkembang seperti Indonesia dalam menaikkan infrastrukturnya.[3]

Dengan pernyataan pemangku kebijakan di atas, bisa dikatakan Indonesia sekarang ini sedang gencar-gencarnya melakukan pembangunan infrastruktur di bidang Teknologi. Namun tentu pembangunan ini baru akan terasa 2–3 tahun mendatang.

Akan tetapi rencana itu tidaklah luput dari kritik. Upaya pengurangan Kesenjangan Teknologi tidaklah cukup dengan pembangunan infrastruktur saja. Pada pertemuan World Summit on the Information Society yang diselenggarakan oleh PBB telah merumuskan solusi integratif dan berkelanjutan dalam mengatasi problem kesenjangan digital, yakni dengan membangun infrastruktur TIK, membentuk masyarakat informasi, dan edukasi TIK.[4]

Pemerintah tidak bisa hanya bicara pembangunan infrastruktur saja untuk mengurangi Kesenjangan Teknologi. Namun juga mesti berbicara masyarakat yang sadar akan informasi dan teredukasi ketika berhadapan dengan Teknologi. Salah satu masyarakat yang sadar akan pentingnya teknologi sudah membuat gerakan. Diantaranya Gerakan DEMIT, adalah salah satu inisiatif yang digerakkan masyarakat desa melalui pengembangan inovasi teknologi informasi berbasis open source. Gerakan ini sukses menggerakkan lebih dari 300 desa di seluruh Indonesia untuk berpartisipasi dan terlibat aktif pembahasan RUU Desa di akhir tahun 2014 silam melalui video conference. Hingga saat ini, DEMIT terus mengkonsolidasikan diri sebagai entitas pembangunan masyarakat desa. Selain itu, salah satu inovasi yang cemerlang lainnya adalah program 1000 web desa gratis dengan domain Desa.id yang semakin gencar belakangan ini.[5]

Tentu pemerintah tidak bisa berdiam sendiri saja berserah diri pada kelompok swadaya masyarakat. Mesti ada integrasi dengan bidang lain seperti pendidikan agar kemajuan teknologi dapat memberikan efek positif.

Mengkaji Ulang Kebijakan Penyelesaian Kesenjangan Teknologi

Yang patut perlu kritisi juga adalah penyelesaian Kesenjangan Teknologi tidak bisa serta merta menyelesaikan persoalan masyarakat seperti kemiskinan dan ketidakadilan. Perbedaan tingkat pemakaian dan penerapan teknologi terletak pada soal-soal sosial, ekonomi, dll., dan bukan pada soal-soal teknologi itu sendiri. Karena itu pula, seperti halnya tingkat penggunaan dan investasi dalam teknologi amat berbeda karena perbedaan faktor sosial dan ekonomi, demikian juga kita bisa menduga bahwa tingkat pemanfaatan dan distribusi manfaatnya juga berbeda karena faktor-faktor tersebut. Selanjutnya, gagasan kesenjangan teknologi itu punya konsekuensi ekonomi-politik yang tidak sederhana karena ia justru satu menjadi salah satu senjata ideologi pasar bebas. Negara-negara miskin (seperti Indonesia), harus siap menjadi ‘tempat pembuangan limbah’ teknologi, entah teknologi lama ataupun teknologi baru. Alasannya sederhana. Negara-negara maju produsen teknologi komunikasi dan informasi butuh pasar karena daya serap pasar mereka sendiri terbatas. Karena itu, selain menghembuskan gaya-hidup modern yang karakteristiknya harus dibalut teknologi komunikasi keluaran terbaru (bagi kelas menengah ke atas), jargon digital divide itu menjadi sarana ampuh untuk membuang teknologi komunikasi yang sudah usang ke negara miskin untuk ‘pengentasan kemiskinan’. Dari total pasar teknologi komunikasi saat ini yang sebesar 2,071 triliun Euro (sekitar 1 triliun dolar AS) itu, AS menguasai 32,4%, Eropa 30,5%, Jepang 12,3%, “Macan Asia” (Hong Kong, Singapura, Korsel dan Taiwan) 3,1%. Sisanya yang sekitar 21% dibagi oleh penduduk dunia lainnya.6

Lagi-lagi kita mengkaji bagaimana pemerintah Indonesia ini berpijak. Posisi Indonesia yang tergabung pada ekonomi pasar bebas cenderung tidak menyelesaikan permasalah masyarakat. Berdasarkan data di atas, dengan dalih penyelesaian kesenjangan teknologi malah negara seperti Indonesia menjadi pasar bagi negara maju yang teknologinya sudah lebih dahulu terdepan.

Kesimpulan

Informasi yang serba bebas seolah menjadi syarat lahirnya era globalisasi. Teknologi menjadi kunci lahirnya era ini. Di sisi lain Teknologi memang menjanjikan kehadiran kebebasan Informasi bagi yang mampu memanfaatkan. Namun jika tidak mampu untuk bersaing ia akan dimanfaatkan oleh kubu yang lebih kuat.

Kuncinya ada di pemerintah kita bagaimana agar kita tetap mampu bersaing secara teknologi namun tetap berdaulat. Salah satu caranya yakni dengan melakukan pemberdayaan masyarakat akan fungsi-fungsi Teknologi. Untuk itu edukasi di bidang Teknologi memang dirasa penting selain membangun infrastrukturnya.

Referensi

1. 2016. Kesenjangan Digital. [Online]. Tersedia: https://id.wikipedia.org/wiki/Kesenjangan_digital (23 September 2016 )

2. Miftah Ardhian. 2016. Pemerintah Targetkan Seluruh Daerah Terakses Internet Cepat pada 2019. [Online]. Tersedia: . http://katadata.co.id/berita/2016/08/08/pemerintah-targetkan-seluruh-daerah-terakses-internet-cepat-pada-2019 (23 September 2016)

3. Muchammad Nafi. 2016. Jokowi Ajak Negara G-20 Garap Proyek Infrastruktur Indonesia. [Online]. Tersedia: . http://katadata.co.id/berita/2016/09/05/jokowi-ajak-negara-g-20-garap-proyek-infrastruktur-indonesia (23 September 2016 )

4. Renal Rinoza. 2016. Persoalan Kesenjangan Digital di Indonesia. [Online]. Tersedia: http://www.remotivi.or.id/amatan/222/Persoalan-Kesenjangan-Digital-di-Indonesia (23 September 2016)

5. Renal Rinoza. 2016. Persoalan Kesenjangan Digital di Indonesia. [Online]. Tersedia: http://www.remotivi.or.id/amatan/222/Persoalan-Kesenjangan-Digital-di-Indonesia (23 September 2016)

6. Yanuar Nugroho. 2016. Menggagas Kuasa Teknologi Informasi. [Online]. Tersedia: http://indoprogress.com/2006/05/menggagas-kuasa-teknologi-informasi/ (23 September 2016)