Berdamai dengan diri sendiri

Simbol perdamaian di balik setetes air. (Sumber: Flickr/John Flannery, CC BY-SA 2.0)

Dalam sebuah obrolan di WhatsApp, saya diundang menulis untuk Ingat65. Mendapat permintaan itu, saya langsung membatin, “Oh, tidak, kenapa saya harus dapat ‘tugas’ ini.”

Permintaan menulis tentang Ingat65 itu membuat saya berjengit. Entah kenapa. Meski saya tidak pernah mengalami langsung, saya seperti ingin menghindar saja dari topik sensitif mengenai 1965.

Saya takut pandangan saya tidak sama dengan orang-orang. Tapi karena editor Ingat65 bersungguh-sungguh meminta saya menulis, saya memutuskan untuk melakukannya.

Berbicara mengenai Tragedi 1965 — yang disebut G30S/PKI oleh rezim Orde Baru— tak jarang orang-orang memaknai peristiwa itu sebagai awal dari tragedi besar bangsa ini.

Menurut Amnesty International ada 500.000 hingga 1.000.000 juta orang terburuh karena dinilai merupakan anggota atau pun terlibat dalam Partai Komunis Indonesia/PKI). Organisasi internasional itu juga mencatat bahwa ratusan ribu orang ditangkap dan dipenjara tanpa diadili, bahkan ada yang sampai 14 tahun. (Amnesty International 1994: 4–6).

Membayangkan ada lebih dari 500 ribu orang dibunuh dalam periode waktu tertentu, saya, jujur, langsung merasa tidak nyaman. Tetapi di saat yang sama, saya tergerak untuk mencari tahu apa memang 1965 itu awal dari tragedi bangsa ini?

Mengapa terjadi pembunuhan massal tetapi seperti didiamkan oleh masyarakat umum? Apakah masyarakat memang sebiadab itu? Atau ada latar belakang yang membuat masyarakat melakukan pembiaran atas pembunuhan massal? Apa yang Partai Komunis Indonesia lakukan sebelum peristiwa 65?

Pencarian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu pun akhirnya menghasilkan gambaran untuk saya bahwa ada “perseteruan di masa lalu” yang berkorelasi dengan peristiwa 65.

Saya dan suami saya terkadang mendiskusikan Peristiwa 1965. Suami saya selalu berbicara bahwa peristiwa 65 itu bukan awal, melainkan akibat dari peristiwa-peristiwa sebelumnya. Yang ia maksudkan adalah peristiwa yang disebut sebagai pemberontakan PKI Madiun (1948) dan juga aktivitas-aktivitas PKI yang menguat sejak 1963.

“Tetanggaku di Solo ada yang polisi. Waktu PKI berkuasa dia itu tidur di kolong tempat tidur karena takut dibunuh. Situasinya memang mencekam saat itu. Mungkin jika PKI yang berkuasa, situasinya mungkin juga akan banyak orang yang mati,” kata Arief, suami saya.

Dari membaca beberapa literatur yang ada di sini, sini dan sini, pada periode itu, aksi saling menculik dan membunuh mulai terjadi, dan masing-masing pihak menyatakan, bahwa pihak seberang yang memulai. Banyak perwira TNI, perwira polisi, pemimpin agama, pondok pesantren di Madiun dan sekitarnya yang diculik dan dibunuh.

Menurut suami saya, salah satu pihak yang punya “dendam” masa lalu dengan PKI adalah Nahdlatul Ulama. Sebab dalam peristiwa PKI di Madiun 1948, banyak kyai NU yang tewas. Segregasi antara blok kiri yang sosialis dan komunis dan blok kanan yang diisi oleh ulama-ulama yang religius membuat bentrokan antara kedua belah pihak tidak bisa dihindari.

Saya pun mengingat sesi kuliah dengan dosen saya Pak Yosef Djakababa Phd. yang disertasinya juga mengenai peristiwa 65. Ia mengakui sebelum peristiwa 65 pecah, kekuatan-kekuatan yang dimiliki PKI dalam memengaruhi pemerintah dan agresi-agresi militer yang dilakukan membuat situasi negeri mencekam.

Meski begitu, literatur dan data-data sejarah di negeri ini yang “dikuasai” oleh satu rezim membuat masyarakat Indonesia tidak pernah bisa mendapatkan data yang valid. Jika pun valid, valid versi siapa?

Saya pun menjadi ingat dengan perseteruan di media sosial sejak pemilu legislatif dan pilpres 2014 yang terus ada hingga saat ini. Entah kubu haters, entah kubu lovers, semua seperti tidak pernah kehabisan bahan untuk menjelek-jelekan pihak yang lain. Perseteruan di era digital saat ini mungkin “bising” dan “mengganggu”, tetapi tidak sampai ada pembunuhan massal seperti di masa lalu.

Bukan, saya bukannya ingin membuat pembicaraan menjadi melebar ke mana-mana. Saya cuma ingin memperlihatkan perseteruan antarkelompok sepertinya sudah “mengakar” di bangsa kita. Selalu ada kelompok yang sakit hati akibat kelompok lain.

Kita — mungkin dalam kasus ini saya — pernah menjadi korban kekejaman atau pun ketidakdilan dari kelompok lain. Di satu sisi kita mau menggugat keadilan dan permintaan maaf dari kelompok yang menindas kita. Di sisi lain, ada pihak lain yang juga merasa sudah memperoleh perlakuan tidak adil sebesar dan sesakit yang kita rasakan.

Kapan habisnya rasa sakit hati itu? Kapan permintaan maaf itu direspons oleh pembuat sakit hati?

Mungkin jawabannya adalah kita harus berdamai dengan diri sendiri. Berdamai dengan masa lalu dan memetik hikmah dari masa lalu untuk membangun pribadi-pribadi yang lebih baik di masa depan.