Dialog Seorang Eksil dan Perempuan Tionghoa

Rika sempat berfoto dengan Bung Wardjo, seorang eksil yang saat ini tinggal di Amsterdam, di kediamannya.

Pada suatu siang yang tidak terlalu nyaman di Amsterdam, berangin dan dingin, saya memasuki sebuah apartemen kecil penuh buku. Di pintu apartemen itu tertulis nama Samardji. Namun pria 88 tahun pemilik apartemen itu lebih suka dipanggil Wardjo. Bung Wardjo, begitu saya lalu menyapanya, membawa saya memasuki lorong sejarah. Lorong itu bukan saja menyimpan perjalanan seorang eksil yang keluar dari Tiongkok ke Belanda. Pun bukan semata memori Bung Warjo atas peristiwa 1965. Lorong itu membawa saya pada perenungan pribadi sebagai seorang perempuan Tionghoa. Tentang Cina dan 1965.

“Mengapa kamu tertarik pada peristiwa 1965?” itu pertanyaan pembuka dari Bung Wardjo. Bung Wardjo bilang, pertanyaan itu selalu ia ajukan pada siapa pun yang mengunjunginya. Sayangnya bagi saya, pertanyaan itu bukan pertanyaan mudah. Saya tak bisa menjawabnya dalam satu kalimat, walaupun itulah yang akhirnya saya lakukan.

“Karena saya ingin sejarah gelap itu dibuka.”

Tapi jawaban itu sesungguhnya tak lengkap. Masih ada puluhan kalimat yang menyusul di belakangnya. Saya berutang penjelasan itu kepada Bung Wardjo. Lewat tulisan ini, saya akan menyampaikannya. Untuk itu saya harus membawa Bung Wardjo dan Anda yang membaca tulisan ini ke suatu waktu dalam lorong hidup saya.


Saya besar di keluarga Tionghoa di ujung Sumatra. Kami kelas menengah pas-pasan, kaum pedagang seperti banyak keluarga Cina lainnya di kota itu. Saya hanya tahu soal 1965 karena menonton pemutaran film Pengkhianatan G30S/PKI yang diwajibkan oleh SD saya. Di rumah, jangankan soal 1965, persoalan politik Indonesia pun jarang sekali masuk dalam percakapan keluarga.

Hanya sekali dua kali soal politik terselip, terutama dalam kalimat-kalimat bernada peringatan dari orang tua saya. Peringatan bahwa sebagai Cina, kami harus selalu berhati-hati, karena kalau terjadi “apa-apa”, orang Cina pasti akan jadi sasarannya.

Bahwa nama saya hanya satu kata karena wajib memakai nama Indonesia. Tak perlu panjang-panjang karena toh saya sudah punya nama Cina yang indah walau hanya untuk pemakaian di rumah.

Bahwa saya tak diajari bahasa Mandarin karena memang bicara Mandarin di muka umum tak dibolehkan. Bicara Mandarin di muka umum adalah menyatakan eksklusivitas sebagai Cina dan itu berarti kami tak setia pada Indonesia.

Yang menemani saya besar adalah cerita-cerita pemerasan orang Cina oleh preman di pasar, keharusan menyogok di kantor pemerintahan jika tak mau urusannya diperpanjang, kisah-kisah masa kecil orang tua saya yang tak lulus SD dan SMP karena pemerintah menutup sekolah Cina tempat mereka belajar.

Masa kecil saya dihabiskan bersama ketakutan untuk berjalan kaki seorang diri dari sekolah ke rumah. Semata-mata karena takut dipanggil amoy, Cina, makan babi, dan komunis.

Soal negeri Cina, saya diberi tahu ada dua Cina, yakni Taiwan dan RRT. Keluarga saya lebih condong ke RRT karena kakek saya berasal dari selatan Tiongkok. Dengan begitu, kami melihat orang Tionghoa lain yang pro-Taiwan dengan mengerutkan dahi. Saya belajar untuk mengagumi Mao Tse Dong karena mendapat cerita-cerita kehebatannya memimpin RRT.

Namun, saya tak pernah diberitahu apa pun tentang Partai Komunis Cina, terlebih hubungannya dengan Partai Komunis Indonesia. Tak seperti di luar rumah dan sekolah, kata komunis tak pernah ada di rumah.

Keluarga saya kerap berkeluh kesah akan ketidakadilan yang kami terima, tapi kemudian pasrah bahwa itu nasib kami di pemerintahan Orde Baru Soeharto. Saya tumbuh dengan nilai dan tradisi Cina di satu sisi (minus bahasa Mandarin tentunya), dan bagaimana caranya agar bisa dianggap menjadi Indonesia yang baik di sisi lain.

Saya harus berprestasi agar bisa mapan secara ekonomi dan menjadi lebih ‘aman’ di Indonesia. Saya menghafal butir-butir Pancasila dan UUD 1945 di luar kepala saya.

Saya bersorak bangga ketika atlet-atlet keturunan Cina memenangkan pertandingan olahraga internasional. Ikut terharu saat Susi Susanti menitikkan air mata dengan latar bendera merah putih di belakangnya.

Tentang atlet yang mengharumkan nama Indonesia, tentang pebisnis sukses, itulah antara lain topik diskusi di ruang keluarga kami. Tak ada sepatah pun percakapan tentang politik Indonesia. Saya tak pernah tahu bahwa di suatu masa dahulu, banyak orang Tionghoa yang aktif berpolitik. Tak terpikir oleh saya bahwa para pemuda Tionghoa ikut urun suara dalam rapat PPKI untuk menentukan makna nasion Indonesia jelang kemerdekaan.

Diskriminasi rasial dan hantu komunisme menemani hidup saya hingga dewasa. Sampai kemudian Kerusuhan Mei 1998 meledak. Saya menulis skripsi tentang pemberitaan media massa atas hal itu. Saya mempercayai (dan diajak untuk mempercayai) bahwa ini adalah kebencian rasial. Perbedaan budaya. Kecemburuan sosial dan ekonomi. Soal pribumi dan nonpribumi.

Baru cukup lama, bertahun-tahun sesudahnya, saya paham bahwa persoalan ini dapat ditelusuri ke Peristiwa 1965.

Memang segregasi sosial terhadap orang Tionghoa sebagai kelompok antara dengan label Timur Asing sudah dimulai sejak zaman kolonial Belanda. Pemerintah kolonial Belanda memanfaatkan sekaligus menindas orang Tionghoa. Ketika Belanda menjalankan politik etis dengan menyediakan pendidikan, orang Tionghoa tak termasuk di dalamnya.

Berbagai kekerasan rasial terhadap orang Tionghoa juga berulang kali terjadi di daerah-daerah. Juga sejumlah aturan yang membatasi gerak orang Tionghoa. PP nomor 10 tahun 1959 mendesak orang Tionghoa bermigrasi ke kota, dengan larangan Tionghoa tidak boleh berbisnis di desa.

Namun yang tidak diketahui banyak anak muda Tionghoa sebaya saya di masa itu adalah bagaimana orang Tionghoa juga bergerak.

Ada golongan Peranakan yang properjuangan kemerdekaan Indonesia. Pers Tionghoa dan sastra peranakan berkembang pesat di masa itu, ikut mendorong lahirnya pers nasional. Sesudah Indonesia merdeka, tak aneh bagi orang Tionghoa untuk ikut berpolitik. Menjadi anggota parlemen. Aktif dalam partai politik. Menjadi menteri, militer, dan profesi-profesi lainnya yang tak terbuka lagi bagi mereka pasca-1965.

Sebab setelah 1965, Cina dan orang Cina, bersama dengan komunisme, merupakan problem bagi Orde Baru. Sejak 1967, terbitlah berbagai peraturan untuk mengatasi “Masalah Cina” ini. Pers Tionghoa dan materi penerbitan apa pun yang berhuruf Mandarin dilarang. Sekolah-sekolah Cina ditiadakan. Ekspresi budaya Tionghoa tak dibolehkan lagi. Buku pelajaran sejarah tak mencatat keterlibatan Tionghoa dalam perjuangan sebelum dan sesudah kemerdekaan. Politik menjadi bidang tertutup bagi orang Tionghoa.

Orang Tionghoa pasca-1965 merupakan mahkluk ekonomi yang mesti di-Indonesianisasi-kan. Inilah kebijakan asimilasi Orde Baru yang lahir dari Peristiwa 1965.


Buku-buku milik Bung Wardjo sebagai bukti obsesi pribadi atas sejarah yang belum tuntas dari tanah airnya

Saya dan Bung Wardjo mengobrol panjang tentang masalah ini. Ia memberi saya salinan laporan tim gabungan pencari fakta untuk kerusuhan Mei 1998. Ia menceritakan apa yang terjadi di RRT ketika Peristiwa 1965 meletus dan tahun-tahun sesudahnya.

Ia membagikan kisah orang-orang Tionghoa yang tak bisa pulang ketika itu, senasib dengan para pelajar yang menjadi eksil. Dengan situasi sulit di Tiongkok, beberapa dari mereka mengambil keputusan serupa: mengungsi ke Eropa.

Bung Wardjo juga mengungkapkan sekelumit kisah tentang Siaw Giok Tjhan, pimpinan Baperki yang sempat dipenjara Orba pasca-1965. Ia meminta agar fotonya saya sampaikan kepada anak perempuan Siaw yang sudah kembali di Indonesia. Mereka berteman baik semasa sama-sama tinggal di Amsterdam.

Cerita-cerita itu mengalir bersama kisah perjalanan hidup Bung Wardjo yang ia buka semuanya kepada saya. Bung Wardjo mendapatkan beasiswa untuk bersekolah di RRT sejak tahun 1964. Ia mengambil bidang yang mempelajari pendidikan informal anak di luar sekolah. Semua yang ia pelajari menguap setelah 1965, termasuk kemampuan berbahasa Mandarin-nya. Tak ia ingat dan tak bisa digunakan lagi seiring getir perjalanannya sebagai eksil.

“Saya terlalu sedih. Itu ikut mempengaruhi pikiran saya,” tuturnya.

Saya terdiam lalu memberanikan diri bertanya.

“Apa yang paling bikin sedih? Hancurnya ideologi dan partai atau tak bisa pulang?”

Tak ada jeda sama sekali, ia langsung menjawab.

“Partai dan ideologi sudah saya relakan. Namun, tak bisa pulang ke rumah, ke tanah air, ke keluarga, adalah hal yang paling menyedihkan.”

Bung Wardjo tak mau menyerahkan paspornya ke KBRI ketika atase militer yang pro-Soeharto mengambil alih Kedutaan Besar Indonesia di Beijing pasca-1965. Tak bisa pulang, ia terus tinggal di asrama sekolahnya di Peking Normal University.

Bertahun-tahun dia bertahan dengan beasiswa yang masih diberikan pemerintah Tiongkok. Bersama dengan rekan-rekannya, ia menerbitkan majalah mingguan Suara Rakjat Indonesia yang mengabarkan berita-berita tentang Indonesia dan perjuangan kiri.


Bung Wardjo diantara tumpukan buku-buku dan kertas-kertas

Bung Wardjo keluar dari Beijing dan pindah ke Belanda pada 1976. Seterusnya ia meneruskan hidup di sana. Untuk itu, ia melanjutkan apa yang membuatnya hidup. Ia mengumpulkan buku.

Buku-buku terkait 1965, buku-buku yang dilarang Orba, dan buku-buku yang menjadi minatnya menumpuk di hampir semua ruang apartemen itu. Buku-buku itu menyambut semua tamu begitu mereka membuka pintu apartemen mungil Bung Wardjo. Hanya ada sedikit ruang di tengah, tempat kami duduk di kursi lipat.

“Ini iuran perjuangan yang bisa saya lakukan,” ujarnya menjawab keheranan saya.

Bung Wardjo bilang kepada saya bahwa ia sudah selesai bersedih dan mengutuk. Menurutnya, yang paling penting baginya sebagai eksil adalah melakukan sesuatu.

Saya kagum dengan keriangannya. Terlebih ketika ia bercerita saat ia berkesempatan pulang ke Indonesia beberapa tahun silam. Ia mengunjungi Lubang Buaya dan tertawa lebar di sana.

“Yang mengantar saya kaget kenapa saya tertawa. Saya bilang, karena ini monumen peringatan yang lucu. Monumen ini tak perlu dibongkar jika nanti kebenaran diungkap. Monumen ini menjadi monumen peringatan kebohongan Orde Baru.”

Saya berharap, hal itu segera terjadi.