Saya Generasi Millennial, Saya Mendukung Pengadilan Rakyat 1965

Generasi Millennial atau Me Me Me generation memang lebih kritis akibat iklim informasi yang dua arah. Mereka mudah menguasai teknologi, dan lebih mencengangkan lagi, Generasi Millennial ini lebih sedikit menggunakan kekerasan sebagai penyelesaian masalah karena mereka lebih mementingkan untuk berjejaring. Source: https://unsplash.com/@timstief)

November tahun lalu International People’s Tribunal 1965 atau Pengadilan Rakyat atas Peristiwa 1965 diselenggarakan di Den Haag. Isu tentang G30S dan pembantaian massal sesudahnya kembali diangkat.

Tidak semua senang dengan adanya Pengadilan Rakyat tersebut. Yang paling anti adalah para pejabat yang menyokong naiknya Orde Baru dan para orangtua yang masih takut dengan pelekatan stigma “PKI”. Mereka amat alergi dengan apapun yang membawa embel-embel PKI.

Ketakutan tersebut nampak dalam penggunaan istilah “Komunis Gaya Baru” oleh pejabat era Orde Baru. Istilah tersebut dibuat demi mewariskan rasa takut ke generasi selanjutnya. Generasi yang lahir di luar cengkeraman Orde Baru, ditakut-takuti dengan ancaman yang sama.

Ketakutan yang dirasakan oleh para orangtua yang dibesarkan dibawah pemerintahan Orde Baru menutup mereka terhadap informasi yang sebenarnya dalam Pengadilan Rakyat Internasional 1965 ini. Mereka terlalu takut dengan peristiwa 1965 sehingga menolak untuk mengetahui dan memahami tujuan dari Pengadilan Rakyat Internasional 1965 itu sendiri.

Hal ini terlihat dari ucapan yang keluar dari wakil presiden kita Jusuf Kalla:

“Justru orang Pemerintah itu terbunuh. Jendral itu terbunuh, kan? Masak pemerintah minta maaf karena para jendral terbunuh.”

Demikian ungkapan wakil presiden kita. Ini menjadi indikasi bahwa pemerintah tidak berniat meminta maaf atas pelanggaran hak asasi manusia di tahun 1965 tersebut.

Entah Bapak wakil presiden kita, memang tidak mengetahui atau berpura-pura tidak mengetahui pelanggaran HAM berat yang terjadi terhadap satu juta rakyat Indonesia karena dituduh PKI tersebut.

Lantas sebenarnya apa International People’s Tribunal 1965 itu?

Pengadilan Rakyat Internasional 1965

Pengadilan Rakyat Internasional adalah pengadilan rakyat yang digagas oleh pejuang hak asasi manusia, keluarga korban dan ahli juga praktisi hukum Internasional. Pengadilan ini tidak terkait dengan lembaga pengadilan internasional manapun atau badan hak asasi manusia tertentu di PBB, apalagi dengan negeri Belanda.

Pengadilan ini hanya kebetulan dilaksanakan di Souterrain, Nieuwerkerk, Den Haag, Belanda. Tak ada sangkut paut dengan negara tersebut. Hakim maupun jaksa pengadilan ini juga berasal dari berbagai kewarganegaraan, dari mulai Kanada hingga Afrika Selatan.

Pengadilan ini hanya menghadirkan kesaksian, pengalaman kolektif rakyat yang mengalami ataupun menjadi korban, serta para saksi ahli untuk membuktikan bahwa terjadi kejahataan kemanusiaan yang dilakukan Negara di tahun 1965.

Pengadilan ini membeberkan sembilan dakwaan kepada Negara Indonesia, terutama angkatan bersenjata di bawah Jendral Soeharto, yang meliputi pembunuhan massal, kerja paksa, pemenjaraan, penyiksaan, kekerasan seksual, penganiayaan dan eksil, penghilangan paksa, propaganda, kejahatan karena kebencian, serta keterlibatan negara lain. Juli tahun ini, pengadilan ini memutuskan negara Indonesia bersalah atas 10 kejahatan HAM berat.

Apa yang dilakukan oleh Nursyahbani Katjasungkana, Todung Mulya Lubis, dan kawan-kawan ingin mengingatkan bahwa tidak hanya peristiwa G30S 1965 saja yang perlu diingat sebagai memori kolektif bangsa ini, tetapi juga hal-hal yang terjadi setelahnya seperti pembantaian, penahanan tanpa peradilan, kekerasan seksual, dan pengucilan kepada rakyat Indonesia sebagai dampak dari peristiwa tersebut.

Mengorbankan jutaan rakyat sebagai tumbal kenaikan Orba, ibarat menanam kepala anak kecil demi membangun sebuah jembatan seperti dalam cerpen berjudul Anak-Anak Masa Lalu karya Damhuri Muhammad. Baik anak-anak maupun rakyat, tidak memiliki kekuasaan seperti yang dimiliki para angkatan bersenjata.

Dengan adanya pengakuan kejahatan yang dilakukan oleh negara, diharapkan negara tidak lagi melakukan hal yang sama di masa depan.

Tapi masa depan milik siapa? Ketika Orde Baru runtuh diganti reformasi, para pejabat penyokong Orde Baru menjadi tua dan anak-anaknya melahirkan anak-anak lagi. Kondisi sosial-politik berubah seiring dengan aktor-aktor di dalamnya. Maka ada baiknya kita mencermati pemilik masa depan. Generasi baru yang lahir dan besar pada masa reformasi, Orde Media.

Warisan untuk Generasi

Awal teori Generasi barangkali dimulai oleh William Strauss dan Neil Howe yang merumuskan empat generasi dalam sejarah Amerika dengan karekteristik khasnya masing-masing. Teori generasi ini kemudian berkembang dengan klasifikasi nama yang berbeda-beda.

Yang paling popular adalah pengelompokan empat generasi yakni: (1).Generasi Baby Boomer, lahir 1946–1964, (2). Generasi X, lahir 1965–1980, (3). Generasi Y, lahir 1981–1994. (4). Generasi Z, lahir 1995–2010. Majalah Time pada 20 Mei 2013 menggunakan istilah untuk generasi Y dan Z sebagai Millennials, The Me Me Me Generation.

The Me Me Me Generation (Time)

Orde Baru yang berdiri selama 32 tahun “mencetak” orang-orang yang mewariskan kepatuhan dan ketakutan terhadap ideologi tertentu, terutama ideologi Komunis. Generasi Orde Baru masuk pada kelompok generasi X yang besar dengan doktrin dan informasi satu arah.

Sepertinya ada kecenderungan untuk mencetak lagi generasi yang patuh oleh orang-orang tua dari generasi X dalam tulisan Rhenald Kasali. Time telah memprediksi ketakutan yang diungkapkan professor FEB UI tersebut.

Generasi Millennial atau Me Me Me generation memang lebih kritis akibat iklim informasi yang dua arah. Mereka mudah menguasai teknologi, dan lebih mencengangkan lagi, Generasi Millennial ini lebih sedikit menggunakan kekerasan sebagai penyelesaian masalah karena mereka lebih mementingkan untuk berjejaring.

Ketika para orangtua masih menyebarkan ketakutan pada Komunis Gaya Baru, Generasi Millennial justru dengan keterbukaan akses informasi yang luar biasa ini akan mencari tahu sendiri tentang apa itu komunisme.

Agen sosialisasi norma dan nilai pada generasi milenial bukan lagi orangtua atau guru di sekolah, melainkan dunia virtual. Mungkin ini yang menjadi kekhawatiran para orangtua, karena anaknya lebih sering menghabiskan waktunya dengan bersosialisasi di dunia virtual. Tidak lagi melalui tatap muka dengan orangtua dan guru. Hal ini mengesankan bahwa generasi ini menjadi tidak patuh dan terlalu banyak menghabisakan waktunya bersama gadget.

Era reformasi memang memberikan kesempatan untuk penafsiran sejarah yang lebih demokratis. Ada tempat untuk penafsiran baru, yang tidak hanya menjadikan sejarah sebagai alat legitimasi pembangunan yang nasionalistik, heroik, dan maskulin.

Narasi-narasi baru dilahirkan dalam iklim demokrasi. Dan semoga saja Pengadilan Rakyat Internasional 1965, Aksi Kamisan yang dilakukan ibu-ibu korban kejahatan HAM tidak akan sia-sia, terutama melalui peran generasi Me Me Me yang senantiasa mencoba mencari tahu, bukan sekedar generasi yang hanya mampu berwacana.

Nampaknya memang anak muda generasi Me Me Me kini menolak warisan, warisan trauma dan dogma.


Esai ini diadaptasi dari tulisan penulis berjudul “Generasi Y Menolak Warisan”, terbit pertama kali di Qureta. Baca tulisan aslinya di sini.