Ora Nek Pram!

Tanda tangan penulis Pramoedya Ananta Toer (Sumber Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.5)

Ora, ora nek Pram!” Enggak, enggak kalau Pram! Wajah Tuti, sebut saja demikian, sontak panik. Saya kaget dibuatnya. Penyebabnya, teman saya se-fakultas itu bilang kepingin pinjam buku-buku saya. Yang novel-novel saja, begitu katanya.

“Pram gimana?” tanya saya.

Siang itu adalah satu hari di tahun 2002 atau 2003. Baru dua tahunan saya mengenal buku-buku. Dan salah satu buku-buku awal yang membuat saya kenal bacaan bagus ya Pram. Terang saja, pilihan atas Pram dibentuk oleh lingkungan kiri-kanan, teman-teman di fakultas, juga para senior di pers kampus. Jadilah kalau belum baca Pram ya rasanya belum gaul, nggak ikut tren, dan nggak keren.

Sialnya, Pram memang keren. Sehingga bukan sekadar latah saja kalau saya menawarkan Pram sebagai “silabus awal” bacaan untuk Tuti.

Tapi Tuti malah panik begitu.

Wahahahaha Tuti wedi dadi pe ka iiii….!” Saya yang agaknya sudah digariskan Tuhan sebagai tukang buli ini tiba-tiba keceplosan menertawakan Tuti. Satu celetukan yang sedetik kemudian membuat saya sangat menyesal. Ya, sebab wajah Tuti langsung beku. Diam. Cemberut. Tidak tertawa, tidak ngomel-ngomel, dingin, tapi tetap tanpa membantah. Dia pasti tersinggung, namun juga tidak menolak ceplosan dari mulut saya: bahwa Tuti ogah baca Pram karena takut jadi PKI.

Hasta Mitra

Tuti tidak sendiri. Entah ada berapa ribu anak muda Indonesia yang seperti dia, takut membaca karena takut dipengaruhi pikiran-pikiran yang dikhawatirkan sesat dan menyesatkan. Bahkan, jujur saja, pada mulanya pun saya tak bedanya dengan Tuti. Minimal, pada awal mula membaca Pram, saya sudah dalam segenap kesiap-siagaan, bahwa Cerita dari Blora dan Arus Balik (ini dua buku Pram pertama yang saya baca) akan penuh berlimpah dengan ajaran-ajaran komunis, sikap-sikap anti-Tuhan yang menghalalkan segala cara, dan yang begitu-begitu.

Malang, saya tak menemukan muatan-muatan bahaya laten semacam itu di lembar demi lembar tulisan Pram.

***

Tak cuma kepada Pram. Dua-tiga tahun selepas reformasi, marak penerbitan buku-buku yang mustahil boleh terbit selama kekuasaan Suharto.

Sebenarnya, gairah anak-anak muda atas bacaan alternatif sudah meletup-letup dengan amat menggembirakan. Hingga kemudian di Jogja, yang konon merupakan Kota Pendidikan, peristiwa itu terjadi. Sweeping buku. Ya, sweeping buku.

Sekelompok orang yang mengaku sebagai gerakan anti-Komunis menyisir toko-toko buku, dan lapak-lapak pedagang buku pinggir jalan. Buku-buku yang dianggap berbau Komunis diambil paksa, dan dibakar. Jelas saja mereka menyatakan bahwa tujuan dari itu semua semata demi menjaga ideologi bangsa dari bahaya laten Komunis.

Yang bikin ngakak, salah satu buku yang paling diincar untuk mereka musnahkan adalah buku karya Romo Frans Magniz Suseno, Karl Marx: Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme. Sampul buku itu memang begitu menggoda dan sukses menciptakan kesan pertama. Warna merah berpadu putih, dengan gambar pria berambut ikal tebal dan bercambang lebat. Marx.

Itu hebat sekali. Sebab buku sasaran favorit aksi sweeping tersebut justru merupakan kritik mendasar atas Marxisme, dan sama sekali bukan puja-puji atasnya. Tapi ya namanya saja buku yang membedah pikiran Karl Marx, wajar saja to kalau di sampulnya dipajang wajah Marx? Mosok mau pasang foto Pak Taufiq Ismail?

***

Saya pribadi bukan pemuja PKI. Tanpa bermaksud menjustifikasi kejahatan kemanusiaan oleh negara pada 1965–1966, saya pun tidak meyakini bahwa pada 50 tahun silam PKI murni cuma korban. Masih terlalu banyak pertanyaan dan misteri yang berjejalan di kepala saya tentang ontran-ontran besar itu.

Namun, yang nyata menyedihkan, jejak-jejak ledakan besar pada 1965–1966 begitu menumpulkan keberanian banyak manusia Indonesia untuk belajar. Kita tumbuh jadi bangsa yang takut untuk mengetahui sesuatu.

Maka, pemahaman banyak orang (bahkan dari kalangan terdidik sekalipun) atas Marxisme, Komunisme, Sosialisme, begitu minim. Padahal, tanpa memahami bagaimana pemikiran-pemikiran kiri, kita mustahil mencerna sejarah secara adil. Kita juga mustahil memahami dunia. Ingat, separuh Bumi pernah dibentuk oleh pemikiran-pemikiran itu.

Tapi ya bagaimana bisa memahami pemikiran kiri sedikit saja, jika bahkan sikap yang dipancangkan adalah mengambil jarak sejauh-jauhnya, seanti-antinya, sebagaimana kisah kawan saya Tuti dan cerita kelompok anak muda pembela bangsa yang saya nukil di atas tadi?

Dan akibat lanjutan dari rasa “takut untuk tahu” ternyata memang berlapis-lapis. Yang pasti, kita juga jadi takut untuk memahami sejarah diri kita sendiri, dan gagal paham kenapa Indonesia sampai di titik sekarang ini. Kita tak berani membongkar semuanya, mengakui semuanya, bahwa ada luka yang begitu menganga dan masih terus menyisakan anyir hingga hari ini. Bayangkan saja, langkah semoderat Simposium 65 saja masih disebut sebagai upaya membangkitkan kembali Komunisme. Aduh.

Lebih jauh, kita pun jadi sangat sulit membuka diri untuk menyadari, bahwa Tragedi 1965 dan segenap trauma lanjutannya diciptakan oleh kekuatan raksasa, dalam pertarungan global antara Barat dan Timur. Kita menutup diri untuk memahami, bahwa trauma berlebihan atas Komunisme diciptakan sebagai skenario manis agar negeri kita telentang pasrah, mau disedot sampai habis oleh Imperium Amerika dan wadyabalanya. (Boro-boro tahu bahwa pada 1967 pesta syukuran atas tragedi terbesar Indonesia dirayakan dengan mencacah-cacah seisi alam Nusantara buat perusahaan-perusahaan multinasional, lha wong cuma baca Pram saja takut setengah edan.)

Kita, pada ujungnya, juga jadi bangsa yang terlalu gampang menelan jargon.

Jangan lupa, selama 32 tahun kita dibentuk oleh stigma template bahwa segala kekacauan terjadi karena bahaya laten PKI. Tak peduli bagaimana peta persoalan sosial yang sesungguhnya, keributan apa pun terjadi karena bahaya laten PKI. Kita jadi sangat terampil melihat persoalan yang pelik dengan cara norak, gampangan, dan mentahan.

Maka buahnya terus kita panen sampai sekarang. Ketika membaca konflik-konflik di dunia, misalnya, kita mangap saja, percaya bahwa negara anu dan anu bertempur karena perkara agama. Kita tak pernah beranjak maju dengan pemahaman lebih lanjut, bahwa pola-pola semua peristiwa itu tak bedanya dengan apa yang terjadi di negeri kita setengah abad silam, dengan apa yang terjadi di Chile, di Iran, di Ekuador, di Panama, bahkan di Irak, Afghanistan, Libya…

Itu baru cara kita mencerna persoalan-persoalan di luar. Bagaimana dengan stempel ini-itu, yang telanjur akrab di telinga kita, karena dengan mudahnya dijadikan instrumen marketing oleh para pedagang politik di negeri sendiri? Ah, terlalu banyak. Terlalu banyak.

Dengan warisan berupa rasa “takut untuk tahu”, selamanya kita akan terus jadi mainan. Sampai kapan?