Online Single Submission (OSS) Perizinan dan Tantangan Konflik Lahan

Peta Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pemerintah sedang berbenah membangun administrasi pelayanan yang efisien. Sejumlah kebijakan sudah dan sedang dipersiapkan, antara lain PP Perizinan Berusaha Terintegrasi atau Online Single Submission (PP 24/2018), Perpres Satu Peta (Perpres 9/2016), dan pada Oktober 2018, diterbitkan Perpres e-Government (Perpres 95/2018). Berbagai regulasi ini patut dibaca sebagai rangkaian perangkat infrastruktur kebijakan yang digalakkan Pemerintah menuju kebijakan satu data dan satu rumah pelayanan. Selain efisiensi, administrasi berbasis data adalah upaya membangun akuntabilitas pemerintahan. Sebagaimana dipaparkan oleh Yanuar Nugroho dalam Opini di Koran Kompas(16/10/2018), salah satu manfaat kebijakan satu data adalah meningkatkan kredibilitas pemerintahan lewat kebijakan pembangunan yang tepat, yang didasarkan pada bukti dan data, bukan pertimbangan politis, apalagi semata-mata intuisi pembuat kebijakannya.

Membangun data yang valid dan komprehensif tidaklah mudah. Pertama-tama, sistem administrasi pemerintahan membentang dari pusat di tangan seorang Presiden hingga meluas ke desa-desa di pelosok-pelosok terjauh dan melebar di antara berbagai unit kerja dan instansi. Kedua, data dan informasi tidak hanya berkenaan dengan perangkat administrasi pemerintahan, tetapi juga dunia sosial yang merupakan tempat aplikasi data dan informasi berpijak. Poin kedua inilah yang menjadi fokus artikel ini.

Sistem Perizinan Berbasis Data dan Konflik Lahan

Kehadiran sistem OSS saat ini disuguhi motivasi bagi penggunanya bahwa proses administrasi perizinan akan lebih efisien. Namun patut dicatat bahwa OSS bukan panasea, tetapi hanya perangkat yang menyediakan langkah atau cara. Dia tidak mungkin berjalan efisien jika Pemerintah tidak mempunyai data yang lengkap dan patut dipercaya. Kebijakan satu peta dan satu data diharapkan memberikan informasi seluas-luasnya mengenai lokasi yang akan menjadi obyek perizinan. Pertimbangan tata ruang dan kriteria lingkungan hidup adalah beberapa di antaranya. Singkatnya, fakta-fakta fisik dan administrasi sudah mulai dibenahi.

Yang masih jauh adalah pertimbangan sosial yang mencakup keseluruhan lansekap manusia, baik unit budaya, perangkat norma dan kebiasaan yang biasanya dijalankan hingga komposisi kemajemukan identitas yang hidup di dalamnya. Sebagaimana ditunjukan dalam berbagai tantangan pembangunan, aspek sosial ini pula yang menentukan suksesnya suatu rencana pembangunan maupun kegiatan. Kegagalan mengantisipasi ukuran sosial mengakibatkan banyak perizinan dan operasionalnya menuai konflik sosial. Masyarakat setempat merasa tidak pernah memberikan persetujuan (consent) bagi perusahaan untuk memanfaatkan lahan yang mereka klaim sebagai hak tradisional atau hak adat. Perusahaan di sisi lain, merasa telah mendapatkan izin dari Pemerintah untuk beroperasi.

Konflik lahan sulit diprediksi. Data dari berbagai organisasi pemantau menunjukan grafik yang tidak stabil; kadang naik, kadang turun, atau datar. Situs pemantauan konflik tanahkita.id mencatat angka lebih dari 130 konflik, relatif stabil sejak 2017 sampai 2019. Lembaga lain, KPA mencatat pada 2014 terjadi 472 kasus konflik agraria, tahun 2015 terdapat 252 kasus konflik, 2016 tercatat 450 konflik. Lalu pada tahun 2017 terjadi 659 kejadian konflik, dan 2018 terdapat 410 konflik. YLBHI mencatat 363 kasus konflik agraria pada 2018 yang berlangsung di 15 Provinsi. YLBIH mengindikasikan sebagian dari angka itu adalah konflik mangkrak, alias estafet dari tahun ke tahun. Di banyak organisasi pemerintah pun tersedia data konflik, bahkan dengan jumlah yang lebih banyak dari organisasi pemantau. BPN, misalnya, mencatat 2.546 konflik pertanahan pada 2018. Yang dapat diselesaikan sebanyak 1.652 kasus. Konflik yang tercatat di berbagai organisasi boleh jadi merupakan fenomena puncak gunung es. Kenyataan sesungguhnya diduga jauh lebih banyak daripada yang tercatat. Hal ini tentu menggoyahkan kredibilitas perizinan pada tingkat operasional dan administrasi pemerintahan sebagai pengambil kebijakan.

Menyediakan Sarana dan Informasi Sosial untuk Perizinan

OSS pertama-tama dibentuk untuk menangkal korupsi dan suap. Studi menunjukan adanya hubungan erat antara administrasi perizinan yang tertutup dengan korupsi. Pada 2018, KPK menyebutkan bahwa 80 % operasi tangkap tangan lembaga itu terkait dengan perizinan, terutama karena tidak adanya proses administrasi yang terbuka yang memungkinkan pemohon izin dan pemberi izin untuk berinteraksi secara tertutup. Menurut laporan KPK 2016, proses itu acapkali disertai dengan deal di bawah permukaan yang mengakibatkan mahalnya ongkos perizinan. Perkara ini diatasi dengan teknologi OSS untuk menjauhkan jarak fisik tetapi mendekatkan syarat administrasi. Hal ini pun ternyata tidak mudah, karena lokasi izin bukanlah ruang kosong.

Pertama-tama, interaksi untuk membuat layak suatu perizinan tidak hanya berlangsung antara pemohon izin dengan pemberi izin, tetapi juga dengan masyarakat sekitar yang akan menjadi tetangga pemegang HGU (Hak Guna Usaha). Desa-desa tersebut akan kedatangan tamu baru, seorang pemegang HGU. Tradisi di berbagai komunitas meyakini bahwa setiap tamu harus memperkenalkan diri, bertatap muka, agar terjadi saling pengertian dan mencegah silap kata dan tindak di kemudian hari. Pertemuan inilah yang hendak dikurangi oleh sistem OSS melalui sistem online.

Kedua, logik dibentuknya OSS yang efektif adalah tersedianya data sosial dan lingkungan yang lengkap. Sehingga, pengusul izin maupun HGU bisa yakin bahwa usulan izinnya benar-benar merefleksikan situasi lapangan seperti tergambar dalam data dan peta. Sayangnya, data kita masih sangat lemah mengenai informasi sosial. Sampai saat ini, terdapat 52.482 desa di luar Jawa yang sebagian besarnya mempunyai batas obyek lahan yang belum jelas, baik klaim ladang dan kebun warganya maupun klaim batas administrasi antardesa dan kampung-kampung dalam desa.

Staff INOBU bersama masyarakat Desa Pembuang Hulu berdiskusi tentang tutupan lahan dan wilayah hutan.

Langkah Ke Depan

Kehadiran tamu yang hendak mengisi ceruk lahan di desa tentu menimbulkan prasangka bagi warga desa. Dimana sekiranya dia beroperasi, lahan siapa yang akan diambil, limbahnya akan dibuang kemana. Semua keresahan ini tidak bisa dijawab oleh teknologi. Tetaplah diperlukan interaksi sosial terutama di tingkat kampung agar si calon pemegang izin maupun HGU dapat mengakomodasi kompleksitas sosial yang belum semuanya terakomodasi dalam data dan informasi digital.

Semangat membangun industri 4.0 yang berbasis data besar tidak bisa melupakan begitu saja proses sosial yang memang menjadi hakikat interaksi sosial. Apalagi untuk HGU yang akan beroperasi lebih dari 30 tahun bahkan 70 tahun jika diperpanjang.

Sejumlah langkah patut didorong untuk mendukung proses perizinan yang layak secara sosial. Pertama-tama, perlu menyediakan perangkat sistem yang menyediakan informasi sosial, yang mencakup identitas sosial, kelembagaan atau otoritas tradisional, kebiasaan dan norma yang berlaku dan bila memungkinkan batas-batasnya secara spasial. Kedua, menyediakan informasi lahan, klaim-klaim tradisional di atasnya, termasuk konflik-konflik yang pernah ada, proses penyelesaiannya yang pernah ada. Ketiga, mengaitkan proses-proses penyelesaian tersebut dengan kewenangan otoritas di tingkat pemerintah. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan jalan bagi para pihak mendapatkan keadilan dan mencegah para pialang konflik memanfaatkan situasi untuk kepentingan tertentu.

Persiapan-persiapan demikian ini tentu bukan satu-satunya solusi. Tetapi kita perlu memulai dari hal ini untuk memberi informasi bagi teknologi perizinan. Tanpa data dan informasi sosial, perizinan dengan sumbangan teknologi justru mendeposit konflik lahan di kemudian hari.