Rekontruksi: Pemulihan Infrastruktur Pascabencana

Mengembalikan Senyuman Mereka Pascabencana. Sumber: Detik

Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang secara geografis memiliki banyak potensi bencana. Indonesia terletak di antara pertemuan tiga lempeng benua atau lempek tektonik yang sangat besar yaitu lempeng Indo-Australia, Lempeng Eurasia, dan Lempeng Pasifik. Fakta tersebut menyebabkan Indonesia merupakan daerah yang sangat rawan dengan gempa. Selain itu terdapat lebih dari 295 sesar aktif yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, aktivitas subduksi sesar aktif ini yang kerap menjadi penyebab utama bencana gempa bumi. Juga merupakan fakta bahwa Indonesia dilalui jalur vulkanik aktif yang biasa disebut ring of fire yang menambah potensi bencana di Indonesia. Selain bencana gempa tektonik dan gempa vulkanik masih banyak potensi bencana lain di Indonesia seperti banjir, tanah longsor, puting beliung, dan tsunami, menjadikan Indonesia sebuah negara rawan bencana dengan ratusan juta penduduk yang hidup di dalamnya.

Selain itu sebagian wilayah di Indonesia juga sangat sering terdampak angin puting beliung. Angin puting merupakan salah satu fenomena gerakan angin yang pusarannya dapat mengangkat, melempar, dan menghancurkan benda yang terlewati. Karena berada di daerah khatulistiwa, yang mana arus konveksi udara panas dan dingin terjadi maka frekuensi angin puting beliung sangatlah besar. Persoalan lain, seperti banjir juga belum bisa diatasi oleh bangsa Indonesia. Berbagai upaya mulai membudayakan buang sampah pada tempatnya sampai pembangunan reservoir untuk menampung volume air yang mengalir, dirasa masih belum cukup. Bencana dengan frekuensi lumayan tinggi yaitu longsor juga masih menyimpan banyak permasalahan. Bencana alam merupakan sesuatu hal yang tidak bisa dihindari. Sudah sepatutnya kita sebagai seorang Civil Engineer melakukan berbagai upaya untuk menanggulanginya. Upaya sipil dilakukan sebagai pendesainan dan pelaksana seluruh hasil hulu pengidentifikasian sampai perencanaan kebencanaan. Keseriusan dalam pendesainan dan pelaksaanaan hal tersebut akan menjadikan infrastruktur kebencanaan mampu di minimalisir seluruh dampak yang akan terjadi.

Negeriku yang Aman dari Bencana

“Gempa tidak pernah membunuh sejiwa manusiapun, bangunan rubuh yang didesain tidak optimal lah yang membunuh jiwa-jiwa manusia tidak bersalah”-Prof.Ir. Iswandi Imran MA.Sc.,Ph.D., Guru Besar Teknik Sipil ITB

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, perlu kita pahami bersama bahwa bencana alam di Indonesia tidak mungkin dapat dihindari. Dalam 15 tahun terakhir, jumlah kejadian bencana meningkat hampir 20 kali lipat. Selama tahun 2017 bencana di Indonesia terjadi sebanyak 2.372 kali dengan dampak bencana sebanyak 377 jiwa meninggal dunia atau hilang dan 3,49 juta jiwa terdampak atau mengungsi. Selain itu, bencana alam yang tidak tepat ditangani memiliki dampak-dampak berbahaya lainnya seperti dampak psikologis dan ekonomi. Sering kita temui anak yang terpisah dari orangtuanya, suami atau istri yang terpisah dari pasangannya, ataupun keluarga yang kehilangan tempat tinggalnya. Secara psikis, banyak yang mengalami trauma karena kejadian-kejadian tersebut, bahkan hingga butuh bantuan profesional seperti psikolog. Dampak ekonomi pun dirasakan oleh rakyat biasa hingga pemerintah. Seperti pada kasus gempa, banyak harta bendanya tertelan bumi dan tidak memiliki uang sepeserpun untuk makan apalagi untuk membangun rumah yang baru. Seperti pada kasus gempa Lombok baru-baru ini, ditaksir kerugian akibat kerusakan gempa mencapai Rp. 8,8 Triliun. Tentu, bencana ini sama-sama kita benci dan ingin jauh-jauh darinya, lantas apa daya yang bisa kita lakukan?

Mengintip bencana-bencana dari negara lain. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) membandingkan jumlah korban tewas akibat gempa bumi di Kumamoto Jepang dengan jumlah korban jiwa akibat gempa-gempa di Indonesia. Setidaknya sampai sejauh ini, korban jiwa akiibat gempa 7,3 Skala Richter (SR) di Jepang masih lebih sedikit dibanding gempa di Yogyakarta pada 27 Mei 2006 dengan kekuatan 5,9 SR yang mengakibatkan korban jiwa lebih dari enam ribu orang. Begitu juga gempa 7,6 SR di Sumatera Barat pada 30 September 2009, menyebabkan lebih dari 1.00 jiwa meninggal. Sedangkan gempa di Kumamoto, Jepang pada tahun 2011 dengan kekuatan 7,0 SR mengakibatkan hanya 45 orang korban tewas. Perbandingan dengan bencana di Kumamoto, Jepang hanya sebagian dari banyaknya kasus dari banyaknya negara yang ternyata memiliki nasib yang sama dengan Indonesia. Namun, kerusakan dan kerugian di sana dapat diminimalisir dengan teknologi, bantuan pemerintah, kebijakan, pendidikan, dll. Hal ini menyadarkan kita ke suatu kesimpulan, bahwa ada yang dapat kita lakukan selain mengutuk bencana-bencana yang terjadi di negeri kita.

Baik-baik Sajakah Infrastruktur Kita?

Bangunan yang kokoh dan tahan bencana merupakan syarat mutlak untuk meminimalisir dampak dari bencana alam. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bencana tidak mengambil korban jiwa, bangunan-bangunan berkualitas buruk kita lah yang mengambil korban jiwa tersebut. umumnya rumah-rumah di Indonesia dibangun tanpa perhitungan khusus atau tanpa melibatkan tenaga ahli. Masih sedikit rumah yang mengindahkan metode pembangunan mengikuti kaidah dan syarat oleh SNI. Peraturan di Indonesia tentang bangunan tahan gempa yang di legitimasi lewat IMB (izin mendirikan bangunan) cenderung masih lemah karena kurang diperhatikannya aspek struktural pada proses pembangunan. Contohnya pada gempa Lombok baru-baru ini, banyak dari bangunan yang hancur disebabkan oleh struktur rumah-rumah yang tidak optimal. Mayoritas dari rumah-rumah yang ada di Lombok yang hancur memiliki penyaluran tulangan yang tidak baik. Alhasil balok dan kolom tidak dapat menyalurkan beban dengan maksimal sehingga ketika gempa datang struktur mudah roboh. Selain itu, terdapat pula masalah-masalah infrastruktur air khususnya penanganan banjir. Kapasitas sistim pengendali banjir yang ada seperti dimensi palung sungai, tampungan air, sistim drainasi dan lainnya kurang memadai.

Selain itu, metode pembangunan rumah seharusnya mengikuti teknis yang disyarakatkan oleh pemerintah melalui SNI. Diperlukan adanya penegasan terkait pentingnya aspek struktural pada proses pembangunan. Infrastruktur di Indonesia 4 khususnya terkait penanganan bencana gempa, longsor, banjir, dan puting beliung masih belum maksimal dan perlu dibenahi dari berbagai sisi.

Peran Pemerintah dan Regulasi yang Beredar

Indonesia sudah memiliki standar dan pedoman mengenai struktur bangunan tahan gempa, yaitu SNI 1726–2013 untuk bangunan gedung dan non gedung, serta SNI 2847- 2013 sebagai persyaratan beton struktural untuk bangunan gedung. Gedung dengan ketinggian delapan lantai atau lebih harus selalu diperiksa kelayakan dan keamanannya terhadap gempa oleh tim ahli bangunan gedung, melalui pengujian pada saat perencanaan. Sebagai contoh di Jakarta, untuk bangunan gedung delapan lantai ke atas, harus ada proses review oleh TABG (Tim Ahli Bangunan Gedung). Dari sana dilihat apakah rancangannya memenuhi ketentuan-ketentuan SNI, termasuk ketentuan terkait ketahanan terhadap gempa. Tidak benar jika Indonesia belum melakukan langkah mitigasi dan rekonstruksi pra dan pascabencana dengan baik. Di Indonesia, terdapat pengembang swasta yang memegang hak paten konstruksi jaring laba-laba yang membuat bangunan tahan gempa. Selain itu, pendekatan rekonstruksi berbasis komunitas bernama Community-based Settlement Rehabilitation and Reconstruction Project (CSRRP) –atau lebih dikenal sebagai “Rekompak”–menempatkan tanggung jawab di tangan masyarakat. Kelompok beranggotakan sepuluh hingga lima belas keluarga dibentuk untuk membangun kembali rumah mereka pasca-Tsunami Aceh 2004. Proyek membantu masyarakat membangun kembali atau merehabilitasi 15.000 unit perumahan, yang mewakili sekitar 35.000 orang (keluarga pasca-Tsunami) dan infrastruktur komunitas dasar di 176 desa. Metode “Rekompak” pun mendapat umpan balik yang sangat positif dari korban bencana.

Pemerintah sebaiknya memaksimalkan perannya dengan pengawasan dan sosialisasi syarat SNI pada perumahan rakyat. Tidak hanya pada perumahan rakyat, gedung dan infrastruktur lain — apalagi di daerah rawan gempa — harus benar-benar sesuai dengan standar struktur tahan gempa yang disyaratkan. Peran ini tidak hanya dapat dilakukan oleh pemerintah. Dosen-dosen Teknik Sipil di daerah terkait juga dapat menjadi pengawas infrastruktur dan kebijakan tahan gempa agar adanya rasa keterlibatan dan pemaksimalan stakeholder daerah terkait dalam rekonstruksi pascabencana. Pemerintah juga seharusnya menyediakan dana yang lebih besar dan mengaplikasikan dana sebaik dan seefektif mungkin untuk mitigasi, rekonsturksi, dan inovasi pra dan pascabencana. Untuk hal ini, Indonesia dirasa benar-benar harus belajar dari Jepang. Alokasi anggaran pemerintah Jepang setiap tahun dialokasikan 5 persen dari APBN mereka wajib untuk antisipasi bencana. Bandingkan dengan di Indonesia yang masih sangat minim. Alokasi anggaran untuk BNPB pada tahun 2016, hanya Rp 1,2 trilyun dari total APBN Rp 2.095 trilyun.

Adanya TABG (Tim Ahli Bangunan Gedung) yang mengawasi kualitas pembangunan gedung-gedung highrise atau gedung-gedung pencakar langit merupakan langkah yang tepat dalam meminimalisir dampak akibat bencana alam. Pasalnya, semenjak diterapkannya kebijakan TABG ini pada tahun 2010, kerusakan pada gedung-gedung pencakar langit berkurang secara drastis. Sayangnya, pemerintah dan swasta lebih melirik bangunan-bangunan yang memiliki nilai bisnis seperti gedunggedung perkantoran sedangkan perumahan kurang diperhatikan. Padahal, mayoritas bangunan yang rubuh datang dari perumahan-perumahan, Maka lebih baik selain adanya TABG ada juga TABP (Tim Ahli Bangunan Perumahan) yang khusus mengawasi struktur-struktur perumahan.

Selain itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah menggiatkan pengimplementasian teknologi RISHA (Rumah Instan Sederhana Sehat) kepada para pengembang perumahan. Teknologi RISHA akan mempermudah dan mempercepat pembangunan rumah. Selain itu, dengan teknologi RISHA, rumahrumah yang akan dibangun akan tahan gempa. RISHA sudah dibangun di daerah perbatasan dan wilayah rawan bencana, seperti Aceh dan Sinabung.

Pada dasarnya, peran pemerintah sebagai regulator perlu dijalankan untuk meminimalisir dampak yang terjadi akibat bencana alam. Pemerintah perlu membentuk sebuah tim yang meninjau terus kualitas-kualitas struktur yang sedang dibangun.

Belajar dari Negara Lain

Indonesia tidak sendiri dalam menghadapi bencana-bencana alam yang kian terasa tidak ada habisnya. Maka menjadi keputusan yang bijak untuk belajar dari negara-negara lain yang mengalami masalah yang sama. Ketika berbicara tentang negara dengan kesiapan dan metode paling baik bagi mitigasi dan rekonstruksi pra dan pascabencana, rasa-rasanya Indonesia harus sedikit-banyak belajar dari Jepang. Mitigasi bencana menjadi kurikulum wajib di sekolah-sekolah dasar di Negeri Matahari Terbit tersebut. Terdapat banyak jalur evakuasi moderen dan taman-taman yang luas untuk assembly point di seluruh penjuru kota. Subway dan reaktor nuklir otomatis tidak bekerja ketika terjadi gempa. Jalanan pun dapat diperbaiki hanya dalam seminggu setelah gempa terjadi.

Mayoritas rumah-rumah dan gedung-gedung didesain agar bisa “berteman” dengan aktivitas seismik. Hal ini terbukti oleh data bahwa 87% bangunan di Tokyo adalah bangunan tahan gempa. Perusahaan-perusahaan Jepang bersedia untuk berinvestasi dan berinovasi bagi bangunan tahan gempa. Sebanyak 51 juta dolar Amerika diinvestasikan untuk pendulum peredam getaran yang mengizinkan gedung pencakar langit dapat berayun lebih baik dan mengikuti ayunan getaran gempa. Contoh bangunan di Jepang yang dapat menjadi rujukan bangunan tahan gempa salah satunya Sky Tree Tower.

Peringatan bahaya akibat gempa pun disiarkan dengan cepat oleh Badan Meteorologi Jepang (JMA). Peringatan tsunami dikirimkan dalam waktu tiga menit sejak gempa terjadi. Early warning system bekerja jauh sebelum bencana meneror warga. Bahkan, Jepang dikatakan jauh lebih siap terhadap bencana kegempaan dibandingkan dengan Amerika Serikat. Padahal, Jepang dan Pantai Barat Amerika Serikat sama-sama dilalui oleh Cincin Api Pasifik.

Selain Jepang, untuk masalah banjir kita dapat belajar dari negara yang terletak di Benua Amerika. Di kota Curitiba, ibu kota negara bagian Parana, Brasil, tantangan ini berhasil diatasi dalam beberapa dekade terakhir dengan menggunakan sistem yang inovatif sehingga Curitiba menjadi inspirasi kota-kota lain di negara itu bahkan di dunia. Curitiba memakai pola pembangunan ‘radial segaris-bercabang’ (radial linearbranching pattern) yang melalui kombinasi pengaturan zona lahan dan infrastruktur transportasi publik berupaya mengalihkan lalu lintas dari pusat kota dan membangun perumahan, pusat layananan dan industri dalam lokasi sumbu radial. Curitiba berhasil mengatasi masalah banjir dengan mengubah area yang rawan menjadi taman dan menciptakan danau buatan untuk menampung banjir. Biaya yang dibutuhkan untuk strategi ini -termasuk untuk merelokasi wilayah pemukiman kumuh- diperkirakan lima kali lebih rendah dibanding ketika kota harus membangun saluran kanal banjir. Efek positif lain yang patut diperhitungkan; nilai properti dan penerimaan pajak di wilayah ini juga terus naik. Curitiba adalah contoh sebuah kota yang dengan perencanaannya yang cerdas berhasil menghindari kerugian sosial, ekonomi dan lingkungan akibat pertumbuhan ekonomi, sekaligus berhasil meningkatkan efisiensi, produktivitas dan kualitas hidup penduduknya.

Negara-negara dengan risiko mengalami longsor terbesar berlokasi di daerah Asia Selatan, Asia Timur, Asia Tenggara, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan. Negara maju di daerah tersebut, walaupun memiliki potensi longsor yang cukup tinggi, kejadian longsor itu sendiri cukup jarang untuk terjadi. Hal ini karena rendahnya penggunaan lahan di daerah rawan longsor, berkembangnya kemampuan untuk mengidentifikasi daerah rawan longsor dan implementasi menajemen risiko yang sesuai dengan keadaan.

Selanjutnya, negara yang menjadi contoh dalam penanganan kasus longsor adalah Hongkong. Pada 18 Juni 1972, setelah hujan berat yang terjadi selama beberapa hari, terjadi dua longsor yang sangat destruktif di daerah Sau Mau Ping dan Po Shan Road yang membunuh 183 orang. Hongkong kemudian membentuk tim Geotechnical Control Office (yang sekarang bernama Geotechnical Engineering Office) yang ditugaskan untuk mengimplementasikan suatu sistem yang komprehensif untuk menjaga keamaan lereng. Sistem keamanan lereng yang dikembangkannya terdiri dari beberapa inisiatif untuk mengurangi risiko longsor secara holistik. Komponen utama dari sistem ini adalah penegakan standar geoteknik, partisipasi masyarakat untuk keamanan lereng, sistem untuk peringatan dini dan darurat respons, serta basis data komprehensif dari kejadian longsor dan implementasi langkah-langkah mitigasi risiko. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa implementasi dari Slope Safety System ini telah mengurangi korban jiwa tahunan akibat longsor oleh lebih dari 50 persen sejak akhir 1970-an. Hingga sekarang, tidak terdapat korban jiwa.

Tentu keadaan Indonesia berbeda dengan negara lainnya dan masalah yang kita hadapibersifat unik. Namun tetap selalu ada ruang untuk belajar dan mencontoh dari negara-negara lainnya.

Kuncinya ada di Teknologi

Aspek terpenting dari pencegahan dan penanggulangan pasca bencana ada di infrastruktur itu sendiri. Pada kasus ini, tentu teknologi yang paling vital adalah teknologi konstruksi dan infrastruktur. Beberapa kemungkinan yang dapat menjadi inovasi dalam menanggapi bencana salah satunya ada di material konstruksi. Ketika gempa terjadi, struktur akan mengalami gaya gempa yang besarnya berbanding lurus dengan massa dari struktur tersebut, maka semakin berat suatu struktur semakin besar pula gaya gempa yang akan dialami. Maka dengan penerapan teknologi material konstruksi yang canggih, dalam kasus ini material konstruksi yang ringan namun kuat, dampak dari gempa ini dapat diminimalisir. Selain itu potensi dari inovasi teknologi yang dapat diterapkan di Indonesia adalah bangunan struktur modular. Bangunan memiliki komponen struktural seperti kolom dan balok, serta komponen non struktural seperti tembok. Merupakan sebuah inovasi ketika kita dapat membuat komponenkomponen non struktural ini mudah di lepas pasang (namun tetap kokoh). Sehingga pun ketika terjadi bencana dan banguna roboh, kita dapat dengan mudah menangani puing-puing berupa komponen non struktural. Masih banyak lagi potensi inovasi teknologi infrastruktur di bidang kebencanaan. Salah satunya yang sedang diteliti di ITB adalah teknologi struktur dinamis. Teknologi ini memungkinkan struktur untuk mendeteksi adanya getaran dengan sensor dan memberikan gaya dari dalam struktur untuk melawan gaya getaran tersebut. Teknologi ini mulai banyak digunakan di luar negeri seperti Jepang dan riset di ITB tentang teknologi ini menjadi yang pertama di Indonesia.

Rekomendasi dan Ajuan Solusi

Kesimpulannya, ada beberapa hal yang dapat diterapkan untuk mengatasi masalah kebencanaan dari segi infrastruktur yaitu:

1. Mengoptimalkan peran pemerintah sebagai regulator dan pengawas. Salah satunya dengan membentuk tim khusus yang meninjau kualitas tiap bangunan yang sedang dibangun. TABP semacam TABG namun khusus untuk perumahan dapat dibentuk oleh pemerintah mengingat justru lebih banyak kerugian yang terjadi akibat perumahan-perumahan yang rubuh akibat buruknya kualitas bangunan.
2. Mengadopsi kebijakan dan teknologi dari luar negeri yang dapat diterapkan di Indonesia. Banyak dari teknologi dan kebijakan dari negara tetangga yang dapat diterapkan di Indonesia. Data membuktikan bahwa negara-negara lain mengalami kerugian yang lebih sedikit akibat bencana dibandingkan Indonesia.
3. Investasi pada teknologi infrastruktur kebencanaan. Banyak potensi inovasi teknologi yang dapat mengatasi masalah kebencanaan. Struktur modular, komponan non struktural yang dapat dipasang lepas, 3D printing, struktur dinamis, sensor, dan masih banyak lagi. ITB, atau institusi dan universitas dapat menjadi yang terdepan dalam riset dan penerapan teknologi tepat guna dalam infrastruktur kebencanaan.