Pancasila yang Dibunuh dan Runtuhnya Demokrasi
Sebuah wujud demonstrasi lewat tulisan
Saya yakin semuanya sudah tahu mengenai isu yang terjadi. Tentang bagaimana sila ke-4 dalam pancasila dengan mudahnya diludahi dan dikencingi seolah itu adalah hal biasa.
Sebuah gambar berlatar belakang biru dengan tulisan “PERINGATAN DARURAT” yang tersebar hampir di seluruh platform media sosial memberita tahu bahwa putusan MK yang bersifat final dan mengikat berusaha dipukul mundur oleh pihak DPR (Dewan Perwakilan Rakyat?). Sekali lagi, apa yang DPR lakukan? Ya, mereka merespons putusan MK dan hendak melakukan revisi undang-undang. DPR menginginkan batas partai dalam pencalonan kandidat dikembalikan kepada aturan yang lama dan perihal usia kandidat dalam kontestasi mengikuti keputusan Mahkamah Agung di mana kandidat berusia 30 tahun tepat ketika dilantik.
Dengan mudahnya DPR mencoba mengubah segala putusan yang telah ditetapkan MK. Jelas bahwa hal ini memiliki suatu maksud dan bukan sesuatu yang dibuat secara tutup mata. Membuat undang-undang untuk merevisi segala hal dalam hanya waktu satu hari itu sudah termasuk definisi gila. Tanpa ada diskusi atau aspirasi rakyat? Jadi, DPR itu mewakilkan siapa? Rakyat? Atau pemimpin yang punya kuasa itu?
Tentu hal ini sudah masuk ke dalam ranah yang cacat logika. Segala keputusan yang dihadirkan oleh DPR untuk membuat undang-undang tak memiliki konteks yang jelas dan terlihat untuk menguntungkan suatu pihak. Dan setelah semua itu DPR pikir tak ada tindakan yang dilakukan oleh rakyat?
Hal-hal itulah yang menimbulkan kemarahan dari rakyat. Marah yang telah membeludak. Berbagai pihak dari segala kalangan memutuskan turun ke jalan pada tanggal 22 Agustus 2024 untuk melakukan demonstrasi.
Rakyat biasa, mahasiswa, public figure, komika, aktor, jurnalis, dan semuanya dengan solidaritas yang kuat hadir di depan gedung DPR untuk melakukan aksi unjuk rasa. Menentang dan melawan keputusan “tolol” dari dewan perwakilan rakyat itu. Rakyat, sipil, melakukan aksi bukan untuk membela satu pihak, namun untuk menghidupkan kembali ideologi Pancasila yang telah mati terkubur karena keberingasan dan ketamakan.
“Sampai jam berapa akan bertahan?” tanya seorang reporter.
“Sampai menang!” jawab ketua dari BEM UI.
Menjelang pukul 7 malam dihari yang sama, tanpa rapat revisi UU Pilkada batal disahkan. Alasan yang tertulis di beberapa media mengatakan kalau seharusnya hari ini terdapat rapat paripurna namun karena peserta rapat tidak memenuhi kuorum jadi rapat dibatalkan, dan biasanya rapat paripurna hanya dilakukan dihari selasa dan kamis, sedangkan selasa depan sudah masa pendaftaran, jadi pada akhirnya KPU memakai keputusan MK untuk menjalankan pemilihan.
Selain itu, saya tahu salah satu alasannya adalah tekanan massa, tekanan rakyat!
Kenapa perlu melakukan demonstrasi? Untuk memastikan bangsa ini tetap pada jalannya, tetap pada ideologinya. Tapi apa perlu kita melakukan demonstrasi terus-terusan untuk menyadarkan apa yang diperbuat pemimpin-pemimpin kita? Bukankah seharusnya pemimpin-pemimpin itu bekerja untuk rakyat? Mengapa jadi rakyat yang bekerja sendirian? Cari duit sendiri, mengawal hukum sendiri, terus yang di sana kerjanya apa?
Tulisan ini terbentuk juga karena kemarahan saya sebagai sipil melihat pembangkangan konstitusi. Walau saya tak bisa ikut demonstrasi, saya tidak bisa hanya duduk diam di kamar kost memantau kondisi dari layar monitor laptop, maka itu biarkan saya ikut bersuara lewat sebuah sebuah tulisan.
Tentu tidak ada yang berharap hal serupa terjadi ke depannya, tapi bila terjadi lagi tentu kondisi hukum dalam negeri ini telah mencapai ambangnya.
Pada akhirnya, biarkan saya menutup tulisan ini dengan mengingatkan kembali pada perkataan Bung Karno.
“Perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah, namun perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri.”
— Ir. Soekarno
