Interaksi Nilai Formal dan Informal dalam Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan

Peter Paul Rubens’ painting: The Rape of the Daughters of Leucippus (1615–17) http://irwgs.columbia.edu/files/irwag2/content/28mythol.jpg

Tak dapat dipungkiri bahwa Indonesia memiliki masalah kekerasan terhadap perempuan. Pada tahun 2015 terdapat 321.752 kasus kekerasan terhadap perempuan dan 6.499 kasus kekerasan seksual. Namun, data di atas belum mencerminkan angka kekerasan terhadap perempuan yang sesungguhnya — patut diduga bahwa angka ini tidak merefleksikan seluruh kasus kekerasan terhadap perempuan dikarenakan banyaknya kasus yang tidak dilaporkan sama sekali ke aparatur hukum negara maupun terhadap Komnas Perempuan. Menurut survei yang dilakukan Lembaga Sintas Indonesia pada tahun 2016, 93 persen dari korban pemerkosaan tidak melaporkan kejahatan yang mereka alami. Bahkan untuk yang melaporkan sekalipun, 50 % memilih untuk melakukan mediasi dibandingkan penyelesaian di jalur hukum. Maka, dapat disimpulkan bahwa 300.000 lebih kasus kekerasan terhadap perempuan itu tidak lebih dari sekedar ujung dari gunung es yang masih belum menunjukan ukurannya yang sebenarnya.

Februari kemarin Badan Legislasi DPR telah mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual untuk kemudian dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan sebagai inisiatif DPR. Tentu hal ini patut dirayakan sebagai keberhasilan pembelaan hak wanita yang tak kenal lelah selama bertahun-tahun hingga akhirnya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual menjadi Prolegnas 2016 dan sekarang telah disahkan. Beberapa terobosan yang ada di RUU tersebut antara lain : santunan terhadap korban kekerasan seksual, pengakuan terhadap perbedaan nuansa di antara kekerasan seksual yang berbeda, rehabilitasi pelaku kekerasan seksual, dan pemberatan hukum bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, ibu hamil, dan penyandang disabilitas. Ini adalah perkembangan yang besar dibandingkan hukum terdahulu. Contohnya, peraturan lama tidak memberikan layanan psikologi pada korban yang melapor, padahal kondisi psikologi korban adalah vital untuk memastikan bahwa dia bisa memberikan kesaksian yang konsisten di pengadilan. Dengan hukum yang lebih komprehensif, diharapkan korban kekerasan seksual bisa lebih mudah difasilitasi dan pelaku tidak mudah kabur dari penegakan hukum seperti yang terjadi sekarang. Reformasi hukum di US tahun 1970 mengenai pemerkosaan misalnya, terbukti mendorong lebih banyak korban pemerkosaan untuk melaporkan pemerkosaan yang mereka alami sejak perlawanan dari korban menjadi beban pembuktian terjadinya pemerkosaan dan kegiatan seksual korban di masa lalu tidak diperbolehkan menjadi bukti di pengadilan.

Namun adalah naif jika kita menganggap penyusunan undang-undang penghapusan kekerasan seksual sudah cukup untuk memberikan perubahan berarti untuk menghapus kekerasan seksual. Peran nilai informal seperti budaya, norma, dan agama bisa jadi berbeda dengan hukum formal, dan bahkan bisa jadi lebih berpengaruh dari hukum. Bagaimana korban bereaksi dan bagaimana individu dan komunitas bereaksi terhadap kekerasan terhadap wanita, bukanlah diatur dalam hukum formal melainkan oleh nilai-nilai informal.

http://www.nst.com.my/news/2017/04/227239/rape-victims-can-have-good-life-if-they-marry-their-rapists-tasek-gelugor-mp

Penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan sebab akibat antara nilai yang dianut dengan langgengnya perilaku kekerasan. Lelaki yang memiliki nilai gender yang kaku, tradisional, dan misoginis cenderung lebih mungkin melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Lelaki yang mendukung rape myth — mitos bahwa pemerkosaan terjadi karena kesalahan sang korban — lebih mungkin untuk melakukan pemaksaan dalam relasi seksualnya dan melakukan kekerasan seksual. Tak perlu jauh-jauh untuk mengobservasi fenomena ini, cukup melihat bagian komentar berita online di Facebook saja sudah cukup untuk melihat masih banyaknya lelaki dan perempuan yang memiliki kepercayaan bahwa pemerkosaan terjadi karena ada perempuan yang memakai pakaian terlalu seksi, memiliki perilaku genit, atau “sering pulang malam”. Tentu adalah hal yang mengkhawatirkan melihat salah satu tolak ukur kecenderungan untuk melakukan kekerasan seksual dapat begitu dekat dan begitu banyak kita lihat sehari-hari

Dalam hal ini, penelitian konsisten menunjukan bahwa lelaki yang memiliki kepercayaan bahwa kodrat lelaki adalah lebih tinggi daripada perempuan (kedengaran familiar?), lebih mungkin untuk mempercayai rape myth tersebut dan lebih mungkin juga untuk melakukan kekerasan seksual. Kepercayaan bahwa lelaki memiliki hirarki yang lebih tinggi dibandingkan perempuanlah yang menjadi pembenaran kekerasan sebagai tindakan disipliner dari suami kepada istri. Hal ini merupakan akar permasalahani mengapa hak perempuan untuk menyetujui atau menolak hubungan seksual dapat tidak dihiraukan demi pemenuhan nafsu seksual lelaki. Sialnya, kepercayaan seperti ini bukanlah kasus spesial namun sangat dominan di Indonesia. Hal ini berarti bukan hanya faktor signifikan terjadinya kekerasan seksual tertanam dalam-dalam di budaya Indonesia, namun juga berdampak pada rendahnya dukungan masyarakat terhadap korban kekerasan seksual.

Dukungan masyarakat dan komunitas menjadi penting untuk mendorong penyelesaian kekerasan terhadap wanita di jalur hukum. Tanpa adanya dukungan dan perubahan nilai informal itu, perempuan malah akan menganggap bahwa kekerasan yang dia alami adalah tindakan disipliner yang memang layak dia terima dan dia memang patut disalahkan. Kasus ini sangat relevan terjadi di negara-negara yang menganut nilai-nilai gender tradisional. Di Rwada contohnya, 96% perempuan percaya bahwa kekerasan dalam rumah tangga bisa dibenarkan, begitu juga 2/3 perempuan di India dan Afrika Selatan.

Sex, war and beauty: Milo Manara’s History of Mankind illustrated http://eggwhitelab.com/sex-war-and-beauty-milo-manaras-history-of-mankind-illustrated/
Sex, war and beauty: Milo Manara’s History of Mankind illustrated http://eggwhitelab.com/sex-war-and-beauty-milo-manaras-history-of-mankind-illustrated/

Sekalipun perempuan itu telah menyadari bahwa kekerasan yang dia alami adalah salah, perempuan cenderung menghindari untuk melaporkan kekerasan yang dia alami karena takut terkena stigma negatif. Dalam hubungan suami istri, sang istri cenderung menghindari meninggalkan suami yang melakukan kekerasan karena stigma negatif terhadap perceraian, di mana terkadang keluarga si perempuan sendiri yang mendorong agar kasus kekerasan itu tidak dibawa ke jalur hukum untuk menghindari malu. Tekanan dari masyarakat menjadi penting sebagai penentu apakah perempuan dapat mencari keadilan dari kekerasan yang dia alami. Selama masyarakat tidak berubah, yang akan terjadi adalah hal-hal omong kosong seperti korban pemerkosaan yang dipaksa oleh orang tuanya menikahi pelaku pemerkosaan dan kelanggengan kekerasan psikis dan fisik dalam hubungan antara lelaki dan perempuan.

Mungkin di sini kita bertanya, bukankah meskipun faktor informal itu ada, adanya hukum formal akan dapat mendorong proses tergerusnya nilai-nilai patriarki yang sangat merusak tersebut?

Sayangnya, terdapat sedikit kesepakatan mengenai hubungan sebab-akibat ini. Penelitian terakhir menunjukkan bahwa mungkin hukum formal dapat menggerus nilai-nilai informal yang mendorong kekerasan terhadap perempuan namun di sini nilai-nilai informal juga dapat mempengaruhi institusi hukum formal tersebut. Hal ini berarti mengubah nilai informal dalam institusi hukum juga perlu dilakukan agar institusi hukum formal dapat mempengaruhi nilai informal yang ada di masyarakat.

Pada akhirnya, bahkan institusi hukum yang menyatakan diri menegakkan keadilan secara tidak memihak sebenarnya juga terpengaruh oleh norma gender. Faktanya, sekitar 40 % kasus kekerasan seksual berhenti di kepolisian dan hanya 10 % yang dibawa ke pengadilan. Sebuah fakta yang dengan nyamannya menguntungkan lelaki yang menjadi mayoritas pelaku kekerasan seksual. Kenyataan bahwa sampai sekarang masih terdapat hakim yang menyalahkan korban pemerkosaan atas apa yang dia alami, bahkan di negara seperti Inggris dan Kanada adalah bukti bahwa penyusunan hukum tak pernah cukup, perlu adanya perubahan kelembagaan yang menggerakkan institusi tersebut untuk sadar atas dinamika gender yang terjadi di masyarakat.

Dalam hal ini, menurut saya akan sangat relevan untuk menganalisa bagaimana sebuah institusi dapat berubah melalui pendekatan feminis institusional. Pendekatan feminist institusional menganalisa bagaimana norma gender beroperasi di dalam kelembagaan untuk mempengaruhi kehidupan berpolitik dan menciptakan peraturan formal dan informal di dalam institusi tersebut. Selain itu, pendekatan ini juga menganalisa bagaimana keterikatan institusi terhadap norma gender dapat diubah dengan menciptakan kesadaran gender di institusi tersebut.

Salah satu studi kasus yang relevan untuk melihat bagaimana pendekatan feminis institusional dalam konteks penghapusan kekerasan seksual melalui jalur hukum dapat kita lihat dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di Extraordinary Chambers in the Court of Cambodia (karena namanya ribet mari kita selanjutnya sebut ini ECCC). Di Kamboja, ECCC adalah institusi khusus untuk memroses pelanggaran hukum di pemerintahan Khmer Merah. Dalam prakteknya, terdapat banyak bukti yang merekam lambatnya ECCC dalam menyelesaikan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan. Bagaimana tidak? Dalam 10 tahun ECCC hanya memberikan keputusan hukum untuk satu saja tindakan kekerasan seksual, walaupun terdapat bukti-bukti bahwa kekerasan seksual terjadi secara masif.

Bagaimana ceritanya institusi yang punya kata “Extraordinary” ini bisa begitu payah dalam menangani kasus kekerasan seksual?

Salah satu yang menjadi masalah adalah tidak diakuinya keberagaman bentuk kekerasan seksual dalam hukum internasional pada saat Khmer Merah berkuasa. Saat Khmer Merah berkuasa, hukum internasional tidak mengikutkan kekerasan seksual dan kekerasan terhadap perempuan yang lebih luas sehingga berdasarkan prinsip non-retroactive, adalah tidak adil untuk menghakimi Khmer Merah dengan hukum yang dibuat setelah tindakan itu dilakukan. Hanya pemerkosaan yang saat itu diakui sebagai kejahatan kepada kemanusiaan, sementara pemerkosaan diyakini bukanlah tindak pidana yang dominan di pemerintahan Khmer Merah (meskipun ternyata penyelidikan yang lebih lanjut menunjukan bahwa hal itu tidaklah benar). Walaupun demikian, sejatinya kekerasan terhadap perempuan dapat dituntut dengan delik yang lebih netral seperti penyiksaan. Rendahnya jumlah kasus yang diputus oleh ECCC menunjukan bahwa itu bukanlah prioritas yang dimiliki baik penuntut maupun hakim ECCC dan tidak merefleksikan semangat untuk menindak kekerasan terhadap perempuan seperti yang telah disepakati oleh hukum internasional yang lebih modern seperti Statuta Roma.

Sebenarnya Dewan Keamanan PBB (UNSC) telah menyatakan bahwa kasus kekerasan seksual dan kekerasan terhadap perempuan adalah penting untuk diselidiki. Namun ECCC adalah lembaga dengan kontrol dari pemerintah Kamboja dalam menyusunan peraturan formal dan pelaksanaannya. Dalam kasus ini perlu dipahami bahwa persepsi awal dari pemerintah Kamboja adalah bukanlah kekerasan seksual dan kekerasan terhadap perempuan yang merupakan tindakan kriminal utama yang dilakukan Khmer Merah, melainkan pembunuhan. Hal ini menyebabkan kesadaran gender yang dimiliki institusi hukum internasional tidak terwujud di ECCC baik dalam penyusunan hukum maupun prosedur penyelidikannya.

Selain itu ECCC juga mengalami masalah rendahnya representasi perempuan di badan ini. Di jajaran staff, jumlah perempuan hanya mencapai 17 % dan hanya terdapat 4 perempuan dari 23 hakim yang ditunjuk di ECCC. Lebih krusial lagi, kepakaran mengenai masalah gender tidak menjadi kriteria untuk menjadi bagian dari ECCC. Kebanyakan hakim dan penuntut tidak memiliki pengalaman berhadapan dengan kasus kekerasan seksual atau kekerasan terhadap perempuan, hal ini membuat hakim dan penuntut cenderung kurang mempunyai inisiatif untuk melakukan penyelidikan dan proses peradilan untuk kekerasan terhadap perempuan.

Tekanan finansial terhadap ECCC juga sangat membatasi dana dan memaksa ECCC untuk menentukan skala prioritas. Secara alami, kesadaran gender yang rendah di badan ini membuat proses hukum untuk kekerasan terhadap perempuan menjadi prioritas nomor ke sekian. Tak ada aktor yang memiliki dedikasi untuk memperjuangkan standar yang tidak ‘wajib’ mereka penuhi.

Dalam situasi yang menyedihkan ini, pada tahun 2014 ECCC berhasil berubah dan mengalami perkembangan yang berarti. April 2014 lalu mereka menyatakan akan mempertimbangkan untuk melakukan tuntutan untuk pernikahan paksa dan kekerasan seksual di pernikahan paksa. Menunjang hal ini, pendanaan dari pemerintah telah berhasil diperoleh pada bulan Mei 2014 sehingga kasus tersebut akan ditindak pada tahun itu juga.

Hal ini bisa terjadi bukan karena perubahan hukum formal atau perintah yang dikontrol dari atas, namun karena adanya aktor-aktor eksternal penting yang mendorong perubahan perilaku dalam institusi. Dorongan perubahan tersebut adalah keterlibatan pengacara sipil yang memiliki pengalaman lebih banyak dalam kasus kekerasan terhadap perempuan dan 60% nya terdiri dari perempuan. Perjuangan pembelaan yang tak kenal lelah dari pihak sipil, pengumpulan bukti adanya kekerasan terhadap perempuan, dan perubahan di internal staff ECCC (yang mungkin sedikit banyak terjadi karena isu perempuan adalah isu yang dapat menaikkan profil staff di institusi internasional), menyebabkan perubahan perilaku yang memungkinkan kekerasan terhadap perempuan mendapat perhatian dan tindak lanjut lebih besar di ECCC.

Kasus ini mengilustrasikan bahwa untuk menciptakan institusi hukum yang efektif untuk mengatasi isu gender, perlu ada nilai informal dari institusi tersebut yang mendorong perilaku para aktor untuk memahami dinamika gender dalam kasus yang mereka hadapi. Komnas Perempuan telah melakukan hal yang tepat dalam mendorong diikutkannya anggota dewan yang secara historis memahami isu wanita untuk bergabung di panitia khusus RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Hal ini tentu saja penting karena seperti yang kita lihat di kasus ECCC, tidak adanya pakar yang memahami dan peduli dengan masalah gender membuat penyusunan hukum yang tidak menaruh fokus yang cukup terhadap kekerasan terhadap perempuan. Dalam kasus ini adalah mungkin panitia khusus (pansus) yang memiliki nilai informal yang tidak selaras menyusun hukum yang kurang komprehensif atau malah berlawanan dengan semangat yang dimiliki RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Contohnya, dalam RUU Pangan sama sekali tidak disebutkan persoalan keadilan gender padahal secara historis perempuan mengalami diskriminasi sistematis di sektor pertanian. Namun bahkan setelah hukum selesai disusun pun masih banyak hal yang harus diperjuangkan untuk menyukseskan tujuan utama undang-undang ini untuk menghapuskan kekerasan seksual.

Salah satunya adalah memperjuangkan keterwakilan perempuan di pengadilan. Saat ini partisipasi perempuan masih sangat minim. Di Pengadilan Negeri, keterwakilan perempuan di kalangan hakim hanya sekitar 16 % dan di Mahkamah Agung bahkan lebih kecil lagi yaitu 15 %. Kejaksaan memiliki persentase yang lebih baik karena memiliki sekitar 30 % jaksa perempuan. Tentu saja memiliki hakim atau jaksa perempuan tidak menjamin adanya kesadaran gender, namun memiliki hakim atau jaksa yang memiliki pengalaman diskriminasi gender lebih mungkin membuat proses peradilan lebih mempertimbangkan faktor gender.

Selain itu adalah hal penting untuk memastikan pendanaan untuk pelaksanaan hukum ini diberikan dalam jumlah yang cukup. Penyusunan hukum tanpa adanya sarana untuk melaksanakan hukum tersebut tidak akan membawa hasil yang signifikan. Evaluasi yang berlanjut terhadap pelaksanaan UU Penghapusan Kekerasan Seksual, terutama dalam fasilitas rehabilitasi yang dilakukan terhadap korban kekerasan seksual adalah vital agar anggota DPR tak bisa seenaknya memotong dana yang menyebabkan pelaksanaan UU tak dapat dilakukan.

Penghapusan kekerasan seksual tak akan selesai ketika kebijakan atau hukum baru diresmikan. Peran gender tradisional yang menempatkan perempuan dibawah lelaki sebagai akar permasalahan kekerasan terhadap perempuan tak akan berhenti hanya karena itu dan harus terus dilawan sampai lenyap tak bersisa. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual adalah kejadian penting yang patut dirayakan, tapi itu hanyalah sebuah sarana untuk tujuan utama dari feminisme yaitu menghancurkan patriarki.


Charlie Sanjaya adalah mahasiswa Agribisnis IPB yang seharusnya sudah lulus tapi belum karena malas skripsian. Kritik dan saran bisa dikirim ke charliesanjaya48j@gmail.com


Sumber bacaan:

World Health Organization. 2012. Understanding and addressing violence against women: Intimate partner violence.

Flood, M., & Pease, B. 2009. Factors influencing attitudes to violence against women. Trauma, violence, & abuse, 10(2), 125–142.

Palmer, E., & Williams, S. 2017. A “shift in attitude”? Institutional change and sexual and gender-based crimes at the Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia. International Feminist Journal of Politics, 1–17.

Ali, K. (2016). Catatan Tahunan 2015. Jakarta: Komnas Perempuan.

Salazar, L. F., Baker, C. K., Price, A. W., & Carlin, K. 2003. Moving beyond the individual: Examining the effects of domestic violence policies on social norms. American journal of community psychology, 32(3–4), 253–264.

People v. Taylor, Court of Appeals of New York, 1990 75 N.Y.2d277, 552 N.T.S.2d 883, 552 N.E.2d 131 (1990)

Mackay, F., Kenny, M., & Chappell, L. (2010). New institutionalism through a gender lens: Towards a feminist institutionalism?. International Political Science Review, 31(5), 573–588.

Farhang, S., & Wawro, G. (2004). Institutional dynamics on the US court of appeals: Minority representation under panel decision making. Journal of Law, Economics, and Organization, 20(2), 299–330.

Cambodian Defenders Project. 2012b. Women’s Hearing: True Voices of Women Under the Khmer.

Rouge. Report on the Proceedings of the 2011 Women’s Hearing on Sexual Violence Under the Khmer Rouge Regime, Phnom Penh, Cambodia, December 7–8. http://gbvkr.org/wp-content/uploads/2013/01/Report-on-2011-Womens-Hearing_Phnom-Penh.pdf

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Charlie Sanjaya’s story.