Beyond the Power: Democracy in the “Police-State” of Indonesia

Polisi dan Peran Barunya dalam Pengawasan Dana Desa

Dengan nama Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Indonesia 2017: Transisi Menuju “Negara-Polisi”

Aku berlindung kepada Tuhanku yang Maha Adil dan Maha Berkuasa, melalui perantaraan hukum-hukum yang dibuat oleh makhluk-Nya atas izin-Nya yakni Pasal 28, Pasal 28D ayat 1, Pasal 28E ayat 2, Pasal 28F, 28G ayat 1, 28I ayat 1, 28J ayat 2 UUD 1945; UU 9/1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum; UU 11/2008 yang diubah menjadi UU 19/2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik; Aku berlindung dari kezaliman Penguasa yang suka mempolisikan orang-orang karena Pikirannya, Nuraninya dan Tindakannya yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik ini.

Maaf, Republik?

Republik berarti:

A state in which supreme power is held by the people and their elected representatives, and which has an elected or nominated president rather than a monarch. from Latin respublica, from res ‘entity, concern’ + publicus ‘of the people, public.’

Baiklah, kuulangi: Aku berlindung dari kezaliman Penguasa yang suka mempolisikan orang-orang karena Pikirannya, Nuraninya dan Tindakannya yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Polisi ini.

Apa itu Negara Polisi? Negara Polisi atau Police State adalah:

A totalitarian state controlled by a political police force that secretly supervises the citizens’ activities.

Ah agaknya tidak juga memenuhi definisi tersebut. Pasalnya, supervisi ini dilaksanakan secara terang-terangan, tidak secara rahasia. Dan Totaliter?

  1. Beberapa waktu lalu terdapat serangkaian upaya pelemahan KPK mulai dari Revisi UU KPK, penggunaan Hak Angket DPR terhadap KPK hingga inisiasi pembentukan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi atau Densus Tipikor;
  2. Lima hari lalu kawan-kawan mahasiswa ditangkap dan dipolisikan hanya karena menyatakan pendapat di muka umum;
  3. Tepat sehari lalu, perwakilan rakyat di DPR mengesahkan Perpu Ormas menjadi UU Ormas;

Tapi Apakah masih pantas negara kita sesuai dengan amanat UUD 1945: Negara Kesatuan yang berbentuk Republik?

Yang tidak kalah menggelitik ialah:

MoU antara Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pengawasan dan Pendampingan Dana Desa

Lelucon apalagi ini?” Kupikir; “Apakah ini ada kaitannya dengan Pemilu mendatang pada tahun 2019?” Lanjutku bertanya; “Sudah tentu, apalagi? Kenapa bukan BPK? Kenapa bukan KPPN? Kenapa Polisi? Kenapa Babinsa?” Jawabku dan tanyaku kemudian.

“Memang apa tugasnya Polisi?”

Fungsi, Tujuan, Tugas Pokok dan Wewenang Polisi Menurut UU No 2/2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Berikut merupakan Fungsi, Tujuan, Tugas Pokok dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia Menurut UU 2/2002:

Fungsi

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat;

Tujuan

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Tugas Pokok

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; b. menegakkan hukum; dan c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Wewenang

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas : a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan; b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan; c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan; d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional; e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum; f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa; g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya; h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian; i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia; j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang; k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; sertal. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ternyata yang paling masuk akal untuk menjawab mengapa Polisi dilibatkan dalam Pengawasan Dana Desa ialah untuk:

tertib dan tegaknya hukum serta membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan

Lalu, maksudku, MoU yang ditandatangani itu untuk apa? Toh memang sudah tugas polisi menegakan hukum, kan? Atau kawan ada yang memiliki pemikiran lain?

Beberapa kutipan berita media yang mungkin tidak sepenuhya benar:

“Dengan keterlibatan Kepolisian Negara Republik Indonesia ini diharapkan masyarakat bisa benar-benar terlibat kalau ada upaya dari perangkat desa yang tidak melibatkan masyarakat Kepolisian Negara Republik Indonesia bisa ikut menegakkan agar masyarakat dilibatkan,” — Menteri Desa

“Semua ini dalam upaya tidak boleh intervensi peran kapolsek kamtibmas sampai kaporlres,” — Menteri Dalam Negeri

Pemda Provinsi, Pemda Kabupaten/Kota yang memiliki wewenang bersama sama dengan Pemerintah (yang mungkin dalam hal ini dilaksanakan oleh Polri) dalam UU 6/2014 tentang Desa dalam Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Desa Tidak Boleh Intervensi Peran Kapolsek, Kamtibmas, Kapolres?

Tentu ini merupakan instruksi yang aneh, bukan? Dari mana dasarnya MoU bisa mengalahkan aturan UU? Bahkan, MoU tidak ada di dalam hierarki peraturan perundang undangan, kan? Pemda Provinsi dan Kabupaten yang sama sama memiliki kewenangan dalam pengawasan dan bahkan dijamin oleh Undang-Undang dilarang ini dan itu yang diatur dalam MoU?

Satu lagi, pernah terpikir kah? cara meningkatkan partisipasi masyarakat dengan melibatkan Polisi dalam Pengawasan Dana Desa? Ada yang bisa membantu saya menjawab pertanyaan saya ini?

Luthfi Muhamad Iqbal

Pangripta Loka

Gurat Tinta Perencana

Luthfi Muhamad Iqbal

Written by

trying to do something best, not to be someone great

Pangripta Loka

Gurat Tinta Perencana

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade