Biru Memerah: Tumpang Tindih RUU Arsitek

Sebuah Tinj(a)uan Pengantar

Sejak beberapa tahun silam, Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) serta segenap pelaku keprofesian arsitek telah mengentaskan sebuah gagasan mengenai pembentukan dasar legal yang akan melindungi dan mewadahi praktik arsitek di Indonesia. Dasar legal tersebut menjadi prioritas penting mengingat Indonesia telah memasuki sebuah era pascaapokaliptik bernama Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sejak akhir 2015 lalu. Tidak hanya arsitek, seluruh bentuk profesi dan aktivitas produksi di Indonesia akan bersaing secara bebas dengan negara-negara ASEAN. Arus bebas barang dan jasa yang terjadi menjadi sebuah ancaman bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, mengingat belum optimalnya kualitas tenaga kerja serta sistem-sistem yang mengaturnya.

Akibat dari ketidaksiapan tersebut menyebabkan kita menjadi pemain pasif dari perhelatan regional tanpa batas ini, menjadi sekedar potensi pasar bagi kedatangan produk-produk asing ASEAN. Mungkin saja tahun depan, kedelai Indonesia bisa tersebar di swalayan Singapur, tapi tukang tempe depan rumahmu bisa jadi orang Thailand. Fenomena yang sama juga akan terjadi dalam dunia keprofesian, terutama pada tujuh profesi yang telah tercantum dalam ASEAN Mutual Recognition Agreement (MRA).

ASEAN MRA adalah suatu kesepakatan saling pengakuan terhadap produk-produk dan profesi tertentu antar dua atau beberapa negara untuk mempermudah kegiatan impor maupun ekspor tanpa melalui dua atau beberapa kali pengujian. Secara sederhana, produk dan profesi yang tercantum dalam MRA dapat dimobilisasi ke negara lain dengan mudah dan bebas. Dalam konteks ini, profesi arsitek telah tercantum dalam MRA sejak November 2007. Implikasinya adalah bahwa para arsitek yang telah melewati mekanisme kualifikasi tertentu dapat melakukan praktik di negara lain yang tercantum dalam perjanjian tersebut dengan lebih mudah. Namun, tanpa dasar hukum yang mengatur praktik arsitek di Indonesia, kemudahan tersebut justru akan menjadi bencana bagi keprofesian arsitek nasional. Kebebasan tersebut memungkinkan arsitek asing menganeksasi periuk nasi arsitek lokal dan melakukan praktik yang tidak sesuai ketentuan.

Hal-hal tersebut — selain atas dasar perlindungan pengguna jasa dari malpraktik ataupun mendorong pembangunan negara melalui keprofesian arsitek — berkontribusi terhadap pertimbangan pengajuan RUU Arsitek pada Februari 2015. RUU tersebut diajukan oleh Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di bawah naungan Komisi V DPR tentang infrastruktur dan perhubungan. Sejak 2015 kemarin, RUU ini telah masuk ke dalam Prolegnas (Prioritas Legislasi Nasional), namun urung diselesaikan dan akhirnya kembali terdaftar tahun ini. Itu berarti, RUU Arsitek diprioritaskan proses legislasinya dan ditargetkan untuk disahkan dalam rentang tahun 2016. Selang 301 hari sejak ia tergeletak di meja dewan di Badan Legislasi, RUU ini berhasil mengundang perhatian dari berbagai stakeholder — termasuk kami: mahasiswa perencanaan kota dan wilayah.


Loh, apa urusannya?

Ada, sedikit banyak. Dari segi urgensi pembentukan undang-undang tersebut, tidak ada sedikitpun yang dipermasalahkan. Malahan kami mendukung supaya teman-teman sefakultas di sebelah bisa terjamin masa depannya setelah bercucur keringat terkarantina di studio. Namun, beberapa waktu yang lalu kami mengetahui bahwa terdapat substansi di dalam RUU tersebut yang patut diintervensi proses legislasinya oleh para pelaku perencanaan. Terdapat beberapa pasal yang dirasa bermasalah yaitu sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
(2) Praktik Arsitek adalah penyelenggaraan kegiatan Arsitek yang meliputi perencanaan, perancangan, pengawasan, dan/atau pengkajian untuk kota, kawasan, serta bangunan gedung dan lingkungannya.
BAB III LAYANAN PRAKTIK ARSITEK
Pasal 4
(2) Lingkup layanan Praktik Arsitek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi dan tidak terbatas pada:
a. perencanaan kota dan tata guna lahan;
b. …
c. penyusunan studi awal;
d. …

Ahoy, nampaknya duduk perkara mulai tersingkap!

Dapat disampaikan secara awam bahwa RUU Arsitek akan melegalkan praktik arsitek yang menyimpang dari praktik pada umumnya, terlepas dari kesedihan bahwa pekerjaan kami akan direbut tetangga. Beberapa diskusi dan pencarian informasi terkait telah dilakukan. Terdapat beberapa poin yang kami ketahui dari diskusi tersebut: 1) latar belakang tercantumkannya pasal tersebut, 2) proses politik yang terjadi di dalamnya, 3) stakeholder terkait dan 4) implikasi dari pasal-pasal “bermasalah” tersebut. Sayangnya, informasi-informasi tersebut tidak bisa saya sampaikan sepenuhnya karena belum terverifikasi kebenarannya.

Nampaknya masalah ini sangat menarik untuk diperbincangkan dan dipersalahkan. Terlepas dari prasangka apapun terhadap kawan-kawan arsitek, kami memiliki beberapa landasan kuat yang memungkinkan dilakukannya judicial review atas RUU tersebut, sebagaimana disampaikan oleh Dr. Ir. Baskoro Tedjo dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) pada 26 Agustus 2015 silam. Beliau menyatakan kekhawatirannya bahwa dengan nuansa draf RUU yang seperti ini, para ahli planologi akan melakukan judicial review. Dan benar saja, dari segi keprofesian, dasar hukum, ataupun keilmuan, pasal-pasal tadi selayaknya ditinjau kembali demi kemaslahatan bersama.


Sebagai mahasiswa perencanaan yang baik, ada belasan pisau analisis dan puluhan paragraf yang bisa dituangkan sebagai argumentasi logis untuk menolak RUU tersebut. Namun, kali ini saya memilih untuk menggamblangkannya lewat sudut pandang sederhana seorang pemain belakang tim futsal himpunan mahasiswa planologi.

Pada dasarnya, hal yang dipermasalahkan adalah bahwa arsitek diperkenankan untuk melakukan perencanaan kota dan tata guna lahan. Memang apa yang salah dari hal tersebut? Banyak! (menurut kawan-kawan lain yang lebih ke-planologi-an) Tapi menurut saya — sebagai seorang mahasiswa dan pemain futsal — alasan yang paling mendasar di tataran terendah adalah bahwa pendidikan sarjana arsitek tidak dipersiapkan untuk hal itu!

Mari kita ambil contoh paling umum dalam kegiatan perencanaan kota yaitu menyusun RTRW Kota. Berdasarkan Permen PU No. 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota, terdapat beberapa analisis yang perlu dilakukan terhadap berbagai macam data. Data-data tersebut antara lain adalah sarana dan prasarana, kependudukan dan sumber daya manusia, perekonomian, serta kelembagaan. Sedangkan analisis yang akan dilakukan mencakup analisis peran dan fungsi kota, analisis karakteristik wilayah, analisis daya dukung lingkungan dan daya tampung wilayah, analisis pusat pelayanan, analisis kebutuhan ruang, dan analisis pembiayaan pembangunan. Komponen-komponen tersebut akan bercabang pengolahannya sejalan dengan proses perencanaan. Siapkah mahasiswa arsitektur melaksanakannya? Siap, bisa saja. Namun bagaimana kapabilitas keilmuan kawan-kawan untuk menghasilkan rencana yang baik? Siapa yang tahu.

Menurut penilaian Ban-PT, Institut Teknologi Bandung dan Institut Teknologi Sepuluh November di Surabaya menempati posisi pertama dan kedua dalam kategori jurusan arsitektur universitas negeri terbaik di Indonesia. Mari kita selami kurikulum dari kedua universitas ini sebagai tolak ukur sederhana untuk memahami karakteristik keilmuan jurusan arsitektur yang ideal terhadap kegiatan perencanaan kota yang tertera dalam RUU Arsitek.

(sedang membaca)

Hm, saya tidak akan berpikir dua kali untuk menyerahkan desain rumah saya kepada mereka kelak. Namun, dengan kurikulum tersebut, saya secara subjektif menyatakan bahwa mahasiswa sarjana arsitektur belum siap untuk melakukan perencanaan kota setelah ia lulus. Walaupun dengan tambahan pendidikan pasca-sarjana di bidang perencanaan, titel “arsitek” — sebagaimana tertera dalam RUU — tidak mampu dengan serta merta memperbolehkan arsitek untuk merencanakan kota sendiri. Bukannya saya merendahkan keilmuan arsitek, namun memang nature dari keilmuan kita memiliki perbedaan mendasar dalam konteks-konteks tertentu. Dan perencanaan kota bukanlah hal yang dapat dilakukan oleh profesi arsitek sendirian.

Maka dengan itu, kami tidak serta merta menolak arsitektur untuk diperbolehkan melakukan perencanaan kota. Dengan beberapa perbaikan redaksi terhadap pasal-pasal yang bermasalah tersebut, didukung kerjasama yang baik antara setiap stakeholder terkait, kami yakin bahwa masalah ini bisa diselesaikan dengan baik.

Saya pribadi tidak ingin merendahkan kawan-kawan mahasiswa arsitek lain, toh mereka adalah teman-teman saya. Namun, bila memang sampai akhirnya RUU Arsitek disahkan tanpa mengindahkan suara kami, maka percayalah bahwa perencanaan di Indonesia akan mengalami kesulitan. Benar adanya RUU Arsitek perlu segera dibuat demi kemaslahatan masyarakat, namun perbaikan pasal-pasal yang dipermasalahkan di atas juga perlu segera dilakukan demi kemaslahatan pembangunan Indonesia.

Dan tentu saja, jangan coba-coba menjadi kami, karena perencanaan tidak sebercanda itu.


Ditulis dengan kerendahan hati dan cinta kasih.
17 Februari 2016

Nayaka Angger
Pemain Belakang
Tim Futsal HMP-PL ITB
Show your support

Clapping shows how much you appreciated Nayaka Angger’s story.