Dimensi Manusia dalam Perencanaan: Mengingat Kembali Pemikiran Geddes

“A city is more than a place in space, it is a drama in time”
― Patrick Geddes

Permasalahan perkotaan di Indonesia nampaknya tidak kunjung padam. Masalah transportasi, infrastruktur, pemukiman kumuh, dan sebagainya mewarnai hiruk pikuk perkembangan kota, menyeret kota tersebut mundur dari kemajuannya. Solusi yang diberikan, yang merupakan wewenang pemerintah nampaknya jarang sekali menyelesaikan masalah tersebut. Beberapa menyelesaikan masalah, namun tidak memberikan win-win solution pada pihak-pihak yang terlibat. Apakah sebenarnya perencanaan kota sudah diterapkan dengan baik? Apakah solusi yang ditawarkan sesuai?

Dalam dunia yang sekarang kita tinggali ini, pemahaman serta penerapan tentang perencanaan wilayah dan kota masih sangat terbatas pada dimensi fisik seperti tata guna lahan, infrastruktur, serta sistem transportasi. Namun terdapat satu dimensia yang dilupakan. Dimensi tersebut adalah dimensi manusia.

Objektifikasi manusia dalam pembangunan sangat kental terasa. Hal ini dapat kita lihat dalam solusi-solusi atas masalah perkotaan yang dicanangkan pemerintah. Menghiraukan eksistensi masyarakat, solusi-solusi yang ditawarkan pemerintah cenderung top-down dan hanya berorientasi pada solusi fisik saja. Salah satu contohnya adalah pembangunan rumah susun (rusun) sebagai vertical housing yang merupakan solusi terhadap padatnya penduduk yang berujung pada menjamurnya pemukiman kumuh. Perencanaan serta pembangunan rusun secara fisik, sebenarnya sudah berjalan dengan baik. Tetapi kondisi penghuninya setelah keberjalanan rusun yang seharusnya diperhatikan. Masih banyak penghuni rusun yang belum mendapatkan dampak positif dari pembangunan rusun ini. Hal ini tercermin dalam masih kumuhnya rusun, kerusakan fasilitas, serta penyelewengan fungsi rusun.

Banyak contoh lain yang tampaknya bisa dipaparkan. Namun ada baiknya untuk benar-benar memahami dahulu sebenarnya seperti apa urban planning ataupun planning itu sendiri. Mungkin beberapa dari kita masih asing dengan nama Patrick Geddes (2 Oktober 1854–17 April 1932). Ia merupakan ahli biologi, ahli sosiologi, ahli geografi, dan juga seorang perintis town planning. Dia dikenal karena pemikiran inovatifnya di ranah perencanaan kota dan sosiologi. Untuk itu sebenarnya cukup menarik untuk menelaah kembali buah pemikirannya.

Patrick Geddes menyatakan tiga hal yang tidak boleh dilupakan dalam perencanaan pembangunan. Pertama adalah bahwa perencanaan bukanlah ilmu fisik melainkan ilmu sosial. Ia menekankan bahwa perencanaan harus bisa berorientasi pada tiga titik fundamental, yakni folk-work-place (masyarakat-aktivitas/kerja-tempat). Sederhananya, seorang planner juga harus bisa menjadi antropolog, ekonom, dan geographer. Seorang planner harus tahu bagaimana masyarakat hidup dan bekerja serta menghubungkannya dengan lingkungan mereka. Sayangnya, perencanaan dewasa ini masih berorientasi pada sebatas ilmu fisik seperti yang saya sampaikan di atas. Beragam warna dalam petak-petak di atas peta serta model bangunan dalam tapak agaknya diciptakan tanpa perasaan.

Kedua adalah “survey before plan”. Survey merupakan satu hal yang esensial dalam proses awal perencanaan. Namun, survey ini masih sebatas “syarat” yang akhirnya diterjemahkan dalam data secara garis besar sehingga nantinya mampu ditemukan solusi yang sesuai. Nilai yang kita lupakan adalah bahwa survey merupakan kegiatan di mana kita bisa secara gamblang merasakan apa sebenarnya kebutuhan masyarakat. Survey bukan hanya sekedar mendatangi seseorang, menyodorkan kuesioner, lalu mengolah data. Namun perlu dilakukan pemetaan terhadap manusia-manusia, bukan hanya sebagai objek, tetapi juga subjek — tubuh yang memiliki ingatan, visi, dan nilai — sebelum akhirnya proses perencanaan dilanjutkan.

Ketiga adalah bahwa produk dari kota adalah masyarakatnya (cities produce citizens). Perencanaan bukan hanya tentang produksi dan distribusi barang dan komoditas, namun juga tentang masyarakat. Komponen masyarakat tidak pernah lepas dari kegiatannya yang berhubungan dengan kotanya itu sendiri.

Mungkin cukup menjadi pengingat bahwa sang perintis urban planning pun menyadari bahwa pembangunan yang ideal membutuhkan pengorbanan yang luar biasa bagi orang-orang yang memang berkecimpung di dalamnya. Dalam artian bahwa dibutuhkan kesadaran penuh bahwa dirinya adalah manusia, dan dengan segala kemampuan yang dimilikinya untuk mempeperbaiki sesuatu — make the world a better place — maka tanggung jawab itu sangat besar karena juga melibatkan dan berdampak pada manusia lainnya.

Kutipan Geddes di awal tulisan ini mungkin bisa menjadi kesimpulannya. Bahwasanya sebuah kota bukan hanya sekedar tempat dalam ruang. Ia tidak hanya sebuah benda mati. Tapi lebih dari itu, ia merupakan sebuah drama, dengan skenario dan aktor-aktor di dalamnya, dalam waktu. Menuntut kita untuk peka terhadap semua bagiannya, juga peka terhadap segala perubahan-perubahan yang terjadi. Agar kita benar-benar memahami apa yang sebenarnya terjadi.

“Town Planning is not mere place-planning, nor even work planning. If it is to be successful it must be folk planning. This means that its task is not to coerce people into new places against their associations, wishes, and interest, as we find bad schemes trying to do. Instead its task is to find the right places for each sort of people; place where they will really flourish. To give people in fact the same care that we give when transplanting flowers, instead of harsh evictions and arbitrary instructions to ‘move on’, delivered in the manner of an officious policeman.” — Patrick Geddes

Sumber:
https://en.wikipedia.org/wiki/Patrick_Geddes#The_.22civic_survey.22
http://burgosciudad21.org/adftp/Shanghai_cultural_planning_paper.pdf
http://nuswantorotejo.blogspot.com/2013/04/pengertian-perencanaan-partisipatif.html#.VYVvtUajAZM

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.