Idiologi sebagai Solusi Otonomi Daerah


Bupati Kulon Progo, Hasto Wardoyo. Sumber : http://jogjadaily.com/2015/12/berkah-bela-beli-kulon-progo-bupati-hasto-menangi-regional-marketing-award-2015/

“Saya paling suudzon sama kota yang smart smart gitu, semoga saya bisa menjelaskan lebih jelas pemikiran saya ini.” Sambut Hasto Wardoyo bupati Kulon Progo lulusan spesialis Fakultas Kedokteran UGM, dalam seminar yang diselenggarakan oleh UN-Habitat.

Penduduk urban semakin meningkat yang menyebabkan kebutuhan penduduk kota semakin meningkat. Kebutuhan apa yang meningkat ? Kebutuhan akan pangan tentunya, karena penduduk kota butuh makan. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa kota dipenuhi oleh struktur bangunan-bangunan padat, dimanakah tempat untuk mengambil sumber makanan itu (daging dan sayuran, beras-beras). Dari desa yang memiliki lahan subur untuk mengkultivasi tanaman dan mengengbiakan ternak.

Bermula dari cerita diatas lah terbit sebuah “ketergantungan”. Jakarta dapat dijadikan sebagai sebuah contoh yang baik. Karena rasio ketahanan Provinsi DKI Jakarta pada komoditas beras sebesar 0.0045% (dari 100% hanya 0.4% yang terpenuhi secara mandiri).

Lebih lanjut lagi, penduduk Jakarta dengan jumlah 10.075.300 (BAPPEDA JAKARTA 2014) membutuhkan suplai daging sapi yang tidak hanya berasal dari daerah sekitarnya (misalnya Jabodetabek) namun juga harus disuplai dari daerah luar pulau Jawa.

Selain penduduk kota yang semakin berjuta-juta jumlahnya, terdapat juga sebuah fenomena yang menempatkan pangan “semakin langka” dan kelangkaan yang meningkatkan ketergantungan, yakni alih fungsi lahan.

Kedua gambar diatas menunjukan daerah yang mengalami alih fungsi lahan adalah daerah yang memiliki tanah produktivitas tinggi.

Pemerintah telah mengeluarkan UU No.41 Tahun 2009 tentang Program Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) untuk penyelesaiannya. Dengan poin-poin sebagai berikut :

  • pengembangan infrastruktur pertanian
  • pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul
  • penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian
  • penghargaan pada petani di perkotaan

Pemerintah kabupaten/kota diwajibkan untuk menerapkan LP2B dan mengintegrasikannya dalam RTRW dan RDTR kabupaten/kota, dari 500 kabupaten/kota baru sekitar 107 yang telah menetapkan LP2B dalam rencana tata ruangnya.

Undang-undang tersebut menjadi salah satu langkah untuk menjadikan daerah yang berketahanan pangan. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa setiap daerah membutuhkan daerah lain untuk suplai sumber daya pangannya. Dikarenakan kesuburan tanah di setiap wilayah berbeda dan peruntukan wilayah yang memang ditujukan untuk daerah kota.

Namun yang akan menjadi masalah adalah ketika kota menjadi “black hole” bagi daerah sekitar karena kebutuhan yang “terlalu berat”. Setiap daerah haruslah memiliki kemandirian pangan, yang dibarengi dengan kemandirian ekonomi.

Jika pada penjelasan awal saya memaparkan tentang kemandirian pangan yang masih menjadi masalah, saya akan menjelaskan mengenai kemandirian ekonomi yang menjadi masalah, juga.

Indonesia Case Study: Impact on Regional Economic Development . Grafik oranye (Dana Pusat) baru muncul tahun 2001 setelah pengimplementasian Otonomi Daerah.

Pada gambar di atas, pada grafik pertama merupakan grafik wilayah perkotaan dengan warna oranye (dana alokasi pusat) yang stagnan dan warna biru (dana asli daerah) yang cenderung meningkat. Berkebalikan dengan grafik kedua yang merupakan wilayah kabupaten (desa) yang warna oranye (dana alokasi pusat) yang meningkat dan warna biru (dana asli daerah) yang stagnan. Hal ini menunjukan bahwa desa masih belum memiliki kemandirian ekonomi dan masih bergantung penuh pada pemerintahan pusat untuk pengembangan daerahnya. Perlu diketahui bahwa setiap daerah mimiliki alokasi dana yang berbeda (untuk beberapa daerah seperti Kulon Progo yang hanya mendapat 1.2 M dari pusat, angka ini sangatlah kurang).

Urgensi kemandirian ekonomi semakin dibutuhkan dan mendesak! Otonomi daerah yang digadang-gadang akan menurunkan ketimpangan daerah tampaknya tidak berdampak banyak.

Angka Rasio Gini di Indonesia bukannya semakin menurun dengan kebijakan otonomi daerah, namun cenderung meningkat secara stagnan.

Apakah yang sebenarnya sedang terjadi? Mengapa otonomi daerah yang telah berjalan selama satu dekade ini tidak memengaruhi kesenjangan kesejahteraan yang dibawa oleh semangat reformasi ?

Self-Governance adalah kondisi ideal dari otonomi daerah, ketika daerah bisa berdikari dari setiap aspek penghidupan daerahnya. Tidak selamanya daerah harus bergantung penuh pada pemerintahan pusat, inovasi merupakan kunci dari kesejahteraan. Jika daerah masih “miskin” maka saya bisa mengatakan bahwa itu adalah kesalahan dari kepala daerahnya.

Kepala Daerah Kulon Progo, Hasto Wardoyo dapat dijadikan sebagai salah satu daerah yang telah berusaha keras dalam mewujudkan kabupaten yang berdikari.

sumber : pemaparan oleh Bupati Kulon Progo

Bupati Kulon Progo ini memiliki prinsip bahwa setiap usaha bisnis haruslah dari daerah dan kembali lagi ke daerah. Sebagai contoh sebut saja merek “AQU*” yang merupakan perusahaan swasta yang keuntungannya tidak mengalir ke daerah. Kekahwatiran ini membuat sang Bupati memutuskan unuk membuat sendiri produk air mineral yang uangnya tentunya akan kembali ke orang-orang daerah itu sendiri.

PDAM Tirta Binangan telah meluncurkan produk Industri Mineral Kemasan “Air Ku” AirKu bisa dimaknai Air Kulon Progo dan menjadi spirit dari kulon Progo untuk Kulon Progo

Tidak hanya itu Bupati Kulon Progo ini juga mengenjot produksi padi daerah dengan membentuk “Gerakan Tanam Padi Lokal Kulon Progo” dengan membuat MOU dengan bulog untuk menadapatkan sebuah Perjanjian Kesanggupan Pengadaan Beras Miskin yang berarti jika sebelumnya Kulon Progo harus mengimpor” beras dari daerah lain, maka dengan kesepakatan ini Kulon Progo diijinkan untuk memproduksi berasnya secara mandiri.

uji coba seluas 40 ha, pada saat tanam perdana yang dihadiri oleh Ketua MPR RI di Desa Banjarum

Lebih lanjut lagi Kulon Progo juga memproduksi batu andesit nya sendiri untuk semua trotoar yang ada.

halaman kantor Bupati Kulon Progo yang lantainya terbuat dari batu andesit lokal sendiri.

“kalau dilihat dari dekat pemasangan batu ini tidak teratur dan agak berantakan, tidak apa-apa. Karena setiap kali saya berjalan diatas bebatuan yang dibuat oleh rakyat saya sendiri saya selalu tersenyum karena ini dari kami untuk kami dan manfaatnya untuk semua orang. Ini bebatuan idiologis ini! Kamu akan jadi orang yang idiologis kalau jalan di atas sini, hehe ” kata Bupati Kulon Progo yang disambut tawa bahagia oleh peserta seminar.

Alfamart yang harus berganti nama menjadi ToMiRa (Toko Milik Rakyat) dan didalamnya terdapat produk-produk asli daerah seperti gula merah, air minum airku, dsb.

Kulon Progo juga berhasil untuk menjalankan program One Village One Sister Company. Program ini menggandeng 17 perusahaan swasta, BUMN dan BUMD untuk menjadi orangtua asuh dari desa-desa di Kulon Progo. Perusahaan yang menjadi orangtua asuh diharapkan dapat membina desa-desa yang menjadi asuhannya sehingga kesejahteraan di desa itu meningkat dan keluar dari angka kemiskinan.

Dalam tahun 2012 saja Kulon Progo berhasil membangun 220 rumah dari dana non APBD dan gotong royong masyarakat

Salah satu program unggulan yang benar-benar menunjukan adanya partisipasi masyarakat secara nyata adalah “Bedah Rumah”. Program yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan akan kurangnya perumahan layak dilakukan dengan GOTONG ROYONG WARGA, dengan dana tanpa APBD. Lalu darimana saja dana tersebut ? Dana tersebut berasal sumbangan perusahaan swasta, komunitas, alumni lembaga, perseorangan, dan zakat.

Di tengah-tengah kondisi dimana rakyat sering menjadi korban kepentingan pribadi pemerintah, terobosan-terobosan yang mengedepankan kepentingan rakyat semakin jarang terlihat.

Upaya Bupati Hasto Wardoyo menunjukkan bahwa masih ada pemerintah yang sungguh-sungguh berkomitmen untuk membangun daerahnya dan membela masyarakatnya.


Contoh diatas merupakan kondisi ideal dari otonomi daerah disaat daerah mampu berdiri secara mandiri terlepas dari ketergantungannya. Hal ini juga harus “ditiru” oleh kota-kota besar agar menjadi mandiri juga. Karena sekarang pembangunan bukanlah dari kota, bukan untuk membesarkan kota-kota dan memaksakan desa untuk menjadi kota. Namun sebaliknya bahwa pembangunan harusalah dimulai dari desa sebagai akar dari setiap potensi yang ada.

Semoga harapan bahwa semangat reformasi untuk mensejahterakan seluruh masyarakat di semua pelosok negri dapat tercapai dengan kemandirian yang dapat diterapkan di setiap daerah.

Carlos Nemesis

15414065

Pangripta Loka

Gurat Tinta Perencana

Carlos Nemesis Tondok

Written by

We are just marble, floating in the vast of the universe.

Pangripta Loka

Gurat Tinta Perencana

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade