Memahami Makna Pinjaman Daerah Lebih Dekat dan Sederhana (Fitur Konsultasi via ChatBot)
Selamat malam Sobat setanah air Indonesia. Pada artikel pertama kali ini, saya akan mengangkat topik menarik yang mungkin pernah kita alami sendiri, yaitu terkait Pinjaman. Esensi pinjaman pada dasarnya merupakan tool untuk meningkatkan kemampuan individu atau entitas dalam memenuhi kebutuhan baik untuk operasional sehari-hari maupun untuk pembelian suatu aset yang dapat dimanfaatkan menghasilkan tambahan pendapatan.
Jika Sobat sendiri ditanya mengenai arti pinjaman dalam kehidupan pribadi, maka yang pertama kali terpikirkan adalah suatu kondisi dimana kita membutuhkan sumber daya berupa dana untuk membangun atau membiaya kebutuhan yang sifatnya mendesak, namun dengan pembayaran pengembalian dilakukan di masa yang akan datang (melalui cicilan atau sekaligus). Ada 4 kata kunci utama yang memudahkan kita memahami mekanisme Pinjaman, apalagi jika dikaitkan dengan organisasi yang lebih besar, misalnya pemerintah daerah, atau bahkan secara nasional.
- Kebutuhan akan sumber daya (bisa berupa dana, barang atau jasa)
Akses terhadap sumber daya yang dimaksud bisa berbentuk dana untuk membiayai suatu kebutuhan, barang atapun jasa yang diberikan di awal untuk kemudian dikembalikan dalam bentuk yang lain sesuai kesepakatan. - Tujuan melakukan Pinjaman
Sama halnya seperti kehidupan pribadi sehari-hari misalnya kita memiliki kebutuhan untuk membangun rumah, membeli kendaraan, sampai kepada untuk menutup utang, atapun membeli kebutuhan pokok sehari-hari. Tujuan suatu individu atau entitas melakukan pinjaman bisa berbeda-beda dan yang pasti kebutuhan akan sumber daya berupa dana, barang ataupun jasa sebagaimana poin 1 sebelumnya. - Sifatnya mendesak untuk kepentingan yang lebih besar
Kebutuhan akan sumber daya yang besar serta mendesak dimana hanya bisa dipenuhi melalui Pinjaman, tentu telah memperhitungkan kepentingan yang lebih besar dibalik Pinjaman yang dilakukan. Terlepas dari kepercayaan setiap individu yang mungkin berpendapat melakukan Pinjaman adalah haram (argumentasi ini dapat diatasi melalui skema Pinjaman secara syariah), mekanisme dasar Pinjaman tidak akan pernah bisa lepas dari kehidupan setiap entitas apabila ingin melakukan percepatan atau perubahan yang besar dalam waktu singkat.
Sebagai contoh, dalam rencana membangun rumah, maka pemilik rumah akan kesulitan untuk menyelesaikan bangunan jika hanya mengandalkan sisihan dari gaji. Perlu ada percepatan yang dilakukan saat ini dengan melakukan Pinjaman misalnya Kredit Perumahan Rakya (KPR), atau Kredit Tanpa Agunan (KTA) dengan hitungan tenor yang telah dipikirkan secara matang, agar pembangunan rumah dapat terwujud. Tentu ini sifatnya mendesak dan memiliki kepentingan yang lebih besar yaitu agar dapat memiliki tempat tinggal yang layak. - Pengembalian dilakukan di masa mendatang
Setelah berhasil mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan untuk memenuhi tujuan yang sifatnya mendesak, maka terdapat kewajiban yang harus dipenuhi yang tidak kalah penting yaitu melakukan pengembalian cicilan Pinjaman. Hal ini bertujuan agar penggunaan Pinjaman tadi tetap bertahan (tidak dilakukan sita, atau aset ditarik kembali oleh pemberi pinjaman) serta dapat dimiliki secara utuh setelah masa tenor cicilan berakhir.
Pinjaman Sebagai Solusi Percepatan Pembangunan Infrastruktur di Daerah
Jika kita sudah memahami arti Pinjaman dalam lingkup individu, maka dalam implementasi yang lebih luas misalnya untuk Pemerintah Daerah, akan berlaku juga konsep yang sama. Bedanya adalah untuk lingkup pemerintah daerah, aset yang akan dibangun atapun aset lain yang dimiliki Pemerintah Daerah tidak bisa dijadikan agunan atau jaminan dalam hal Pemda mengalami gagal bayar. Selebihnya, konsep dan pemahaman Pinjaman tidak ada perbedaan. Lalu, bagaimana dampak nyata atas Pinjaman yang telah dilakukan Pemerintah Daerah untuk mendukung pembangunan di daerahnya?
Dalam ilustrasi berikut, Sobat bisa menganalisis dan memutuskan seberapa penting Pinjaman jika Daerah ingin lebih cepat maju pembangunannya, terlebih untuk menyediakan fungsi layanan dasar seperti fasilitas umum, kesehatan, pendidikan dan layanan lainnya.
Dua contoh perhitungan di atas akan sama analoginya seperti yang telah disampaikan sebelumnya, misalnya Pemerintah Daerah ingin membangun Rumah Sakit dengan menggunakan dana sendiri (APBD) maka Pemda perlu menyisihkan sebagian dari pendapatannya untuk mulai membangun secara perlahan tahun demi tahun. Dengan total kebutuhan pembangunan misalnya 127 Miliar, Rumah Sakit baru akan selesai dibangun pada tahun ke-6, karena Pemda harus menyisihkan uangnya 20 miliar setiap tahun (sisa dana setelah melakukan belanja wajib misalnya membayar gaji pegawai).
Bandingkan jika Pemda memilih untuk melakukan Pinjaman, maka pembangunan akan selesai pada tahun itu juga, sedangkan pada tahun ke-2 sampai dengan ke-6, Pemda sudah menghasilkan pendapatan yang mungkin bisa digunakan untuk membantu membayar cicilan Pinjaman yang telah dilakukan. Bahkan secara hitungan dengan memasukkan nilai waktu uang (time value of money), maka dengan dana yang diterima saat ini untuk membangun Rumah Sakit, total biaya masih lebih rendah yaitu hanya 124 Miliar.
Perubahan Paradigma Terkait Pinjaman
Pada akhirnya Pinjaman ibarat pisau bermata dua, yang bisa sangat efektif untuk mengiris permasalahan pembangunan di daerah sehingga tercipta percepatan pembangunan. Namun disisi lain pisau itu akan dapat melukai bahkan menambah permasalahan di daerah apabila tidak dikelola dan diperhitungkan secara matang pada saat akan melakukan Pinjaman.
PT Sarana Multi Infrastruktr (Persero) sendiri merupakan Special Mission Vehicle (SMV) di bawah Kementerian Keuangan yang bergerak di bidang pembiayaan dan penyiapan proyek infrastruktur. PT SMI berperan sebagai katalis percepatan pembangunan infrastruktur Indonesia melalui produk pembiayaan yang inovatif, unik, dan fleksibel. Dalam memberikan bantuan Pinjaman kepada Pemerintah Daerah, PT SMI berbeda dengan layanan perbankan/non perbankan pada umumnya yaitu lebih mengutamakan pada dampak yang dihasilkan atas infrastruktur yang terbangun ketimbang imbal hasil atas investasi yang dilakukan.
Sebagaimana mandat penugasan yang diamanatkan oleh Menteri Keuangan, PT SMI memberikan keyakinan dan jaminan yang memadai atas keberhasilan pembangunan infrastruktur yang diinisiasi oleh Pemerintah Daerah, tentunya dengan kerjasama dan kolaborasi dari berbagai pihak termasuk Pemerintah Daerah untuk sama-sama melakukan perencanaan dan evaluasi yang matang atas infrastruktur yang akan dibangun dan dibiayai dari Pinjaman Daerah.
Sebagaimana kutipan dalam Surat Ar-Ra’d Ayat 11 “Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”, maka inisiatif untuk melakukan perubahan atas percepatan pembangunan di Daerah harus dimulai dari diri setiap daerah masing-masing, lebih khusus bagi Kepala Daerah serta perangkat daerah di bawahnya.
Kondisi yang mengharuskan pembangunan dilakukan segera untuk kepentingan masyarakat luas, tidak lagi menjadi permasalahan atas keberanian ataupun keengganan Kepala Daerah untuk meminjam, karena pada dasarnya setiap keputusan kebijakan pasti ada risikonya, dan melakukan Pinjaman Daerah adalah pilihan dengan manfaat yang lebih besar jika dilakukan sesuai ketentuan dibandingkan risikonya.
Prototype Konsultasi Pinjaman Daerah via ChatBot
Dengan semakin majunya teknologi khususnya dibidang AI. Setiap pengetahuan dan wawasan dapat dikumpulkan menjadi satu wadah yang secara algoritma akan dipelajari oleh mesin sehingga kita dimudahkan untuk memahami hal-hal baru.
Saat ini, dari buku panduan insiasi Pinjaman Daerah PT SMI, penulis mencoba membuat prototype chatbot yang dapat membantu Sobat untuk bertanya jawab seputar Pinjaman Daerah dengan nyaman layaknya bertanya kepada ahlinya. Klik pada tauan berikut untuk mencoba melakukan tanya jawab
https://denser.ai/u/embed/9b949964-5256-415e-9642-553b1fa01b43
Mungkin fitur chatbot ini masih terbilang sederhana, namun ke depan akan dilakukan penyempurnaan untuk memperkaya pengetahuan ahli, sehingga Sobat mendapatkan informasi secara lebih detil dan komprehensi.
