B A C K L O G

Backlog
Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbanyak dan termasuk 5 besar dunia, sampai saat ini jumlah penduduk Indonesia mencapai lebih dari 250 juta jiwa. Pertumbuhan penduduk di Indonesia selalu meningkat dan begitu pesat. Berdasarkan analisis data dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sejak 40 tahun lalu Indonesia mengalami proses urbanisasi yang sangat pesat, karena itu sekarang sekitar separuh jumlah total penduduk Indonesia tinggal di wilayah perkotaan.

Pertumbuhan penduduk yang sangat pesat ini seharusnya diseimbangi dengan berbagai aspek khususnya dalam aspek ketersediaan rumah atau tempat tinggal, supaya tetap terjaga dalam kondisi ideal. Ketua Umum Aperssi Ibnu Tadji menuturkan Kongres Perumahan Rakyat pada 1950 sudah mencanangkan agar seluruh masyarakat Indonesia memiliki rumah. Namun, setelah 65 tahun berjalan, sampai saat ini kebutuhan papan belum terpenuhi. Malahan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik, defisit hunian (backlog) sudah mencapai 15 juta unit. Kalau ada yang mempertanyakan (jumlah backlog), bisa melihat kenyataan di kota-kota besar bahwa memang masyarakat kita masih sangat membutuhkan perhatian dari pemerintah dan seluruh stakeholders untuk masalah kesejahteraan tentang perumahan.

Berdasarkan studi literatur, saat ini tingkat kebutuhan perumahan atau backlog tertinggi di Indonesia adalah di Provinsi Jawa Barat, dengan perkiraan mencapai 3 juta unit. Jumlah kebutuhan rumah meningkat setiap tahunnya seiring bertambah pesatnya pertumbuhan penduduk dan kebutuhan perumahan atau backlog meningkat khususnya di wilayah perkotaan karena proses urbanisasi yang pesat seperti di Kota Bandung misalkan. Selain pesatnya pertumbuhan penduduk, backlog juga diakibatkan karena terjadinya alih fungsi lahan, keterbatasan lahan dan ruang untuk perumahan, dan tingginya harga-harga properti sehingga tidak sesuai dengan permintaan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Berdasarkan analisis observasi, dampak dari kebutuhan rumah yang terus meningkat dan tidak diimbangi dengan ketersediaan perumahan yang sesuai (backlog), hal ini menyebabkan efek negatif kepada aspek lainnya. Permukiman yang kumuh atau lingkungan yang kumuh semakin meningkat, kesenjangan ekonomi dan sosial yang cenderung semakin meningkat, dan masih banyak dampak lainnya karena sektor properti atau perumahan ini memiliki keterkaitan dengan 170 sektor industri lainnya.

Pentingnya tindakan konkrit dan upaya untuk penyelesaian masalah backlog atau kebutuhan perumahan ini, tentunya akan melibatkan banyak pihak untuk penanganan masalah ini baik itu pihak pemerintah juga para stakeholder. Ada beberapa solusi yang ditawarkan untuk penyelesaian masalah ini. Pertama adalah pembangunan perumahan bersubsidi supaya harga rumah tidak terlalu tinggi sehingga sesuai untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) juga karena kebanyakan yang membutuhkan perumahan adalah masyarakat berpenghasilan rendah. Kedua adalah pengendalian mekanisme tanah oleh pemerintah harus lebih tegas, mengatur harga lahan supaya lebih stabil, dan diamankan untuk memenuhi kebutuhan perumahan rakyat. Hentikan pengendalian mekanisme tanah oleh pasar karena hal ini kemungkinan dapat mengakibatkan alih fungsi lahan. Ketiga adalah pemerintah dan stakeholder harus memfokuskan pada pembangunan perumahan rakyat. Developer juga harus mendukung pada pembangunan perumahan rakyat untuk mengatasi permasalahan kebutuhan perumahan atau backlog.

ABIYYU FAIQ AL-GHIFARI
19915178
TEKNIK PLANOLOGI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG