Bioskop dan Perencanaan
Apa yang ada dipikiran kalian jika mendengan kata Bioskop? Ada yang berpendapat tempat untuk berkumpul dengan keluarga dan teman untuk menghabiskan waktu luang, ada juga yang berpendapat untuk menyaksikan film-film kesukaan kita. Dari semua pendapat masyarakat tentang bioskop, dapat kita tarik kesimpulan bahwa bioskop adalah tempat hiburan. Tentu saja selalu ada banyak makna dari kata “Hiburan” itu sendiri. Pada awal dibuatnya bioskop, fungsi bioskop hanya untuk melihat film melalu layar lebar, mulai dari bioskop dengan sistem berpindah-pindah tempat dan hanya berbentuk seperti bangsal yang berdindingkan gedek serta beratapkan kaleng sampai seperti bioskop zaman sekarang yang berdindingkan pelapis kedap suara dan berlokasi di gedung-gedung. Tentu bioskop juga memiliki fungsi untuk mengapresiasi hasil karya perfilman, namun sekitar tahun 2000an mulai banyak sekali diputar film-film yang menampilkan unsur sara untuk menarik perhatian penonton. Ruang-ruang didalam gedung bioskop yang gelap pun kadang disalah fungsikan untuk melakukan hal-hal diluar etika yaitu seperti berpacaran. Banyak sekali fungsi-fungsi yang menjadi salah saat berkembangnya bioskop di Indonesia maupun di luar negeri. Namun pada tahun 2015an, sistem-sistem yang salah didalam bioskop sudah banyak mengalami perubahan, mungkin itu yang saya rasakan karena terbukti dari adanya pemeriksaan KTP untuk film yang diperuntukan untuk 17 tahun keatas dan adanya Lembaga Sensor Film sehingga banyak sekali film-film yang ditolak untuk dipamerkan apabila tidak sesuai dengan norma yang ada dan adanya sensor untuk beberapa adengan maupun suara yang tidak pantas. Tentu hal itu menjadikan bioskop menjadi citra positif untuk menghabiskan akhir pecan bersama teman ataupun keluarga. Selain bioskop, ada juga beberapa komunitas pembuat film pendek yang sering mengadakan bioskop atau festival film untuk memutar dan memamerkan hasil karya dari setiap komunitas.
Lalu bagaimana jika bioskop kita sambungkan dalam perencanaan? Perencaan sungguh hal yang sangat luas dan menurut saya perencanaan juga dapat disambungkan dengan bioskop. Kita ambil contoh Negara maju seperti Amerika yang perkembangan filmnya sudah sangat maju dengan animasi dan efek-efek yang kadang terlihat sangat mirip dengan aslinya. Tentu Negara maju adalah Negara yang mendukung semua aktivitas masyrakatnya yang positif seperti berkarya. Membuat film panjang ataupun film pendek merupakan suatu hal kreatif yang dapat dilakukan masyarakat dan dengan adanya bioskop tentu dapat menjadi wadah untuk mengapresiasikan karya-karya masyarakat tersebut. Banyak sekali anak-anak muda di Indonesia yang bekerja di luar negeri sebagai animator film karena di Indonesia sendiri karya mereka kurang dihargai. Padahal mereka-mereka inilah yang merupakan sumber daya masyarakat yang dapat menjadi asset Indonesia. Selain itu dengan majunya industri perfilman di Indonesia, tentu dapat banyak membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia. Nah, karena belum majunya industri perfilman di Indonesia dan kurangnya dukungan dari pemerintah, banyak sekali SDM di Indonesia yang tidak dimanfaatkan dengan baik. Seharusnya pemerintah dapat memaksimalkan fungsi dari bioskop untuk mewadahi karya-karya anak muda Indonesia.
Mungkin beberapa masyarakat ada yang mempermasalahkan tingginya harga tiket untuk menonton bioskop. Namun, jika kita membuka pandangan kita lebih lebar lagi, banyak sekali festival-festival film yang sering didirikan oleh komunitas-komunitas pecinta film untuk mewadahi masyarakat yang ingin menonton dengan tiket yang murah. Ya memang festival film lebih sering menampilkan film-film pendek, bukan film seperti di bioskop besar. Namun, film-film pendek hasil karya anak bangsa ternyata beberapa kali sempat memenangkan perlombaan film di luar negeri, sebut saja film “Siti” karya sutradara Eddie Cahyono yang sudah 8 kali mendapatkan penghargaan.
Kita sebagai masyarakat dapat membantu mengapresiasi karya anak bangsa dengan menonton hasil karya film pendek maupun film panjang produksi bangsa, tidak melulu menyalahkan pemerintah atas kurang majunya perindustrian film indonesia.
