DJAKARTA WAREHOUSE PROJECT : PERUSAK MORAL BANGSA ATAU KEUNTUNGAN BAGI NEGARA?
Di tengah perekonomian global yang sedang berkembang pesat, pemerintah Indonesia sedang berupaya untuk mendorong industri kreatif sebagai sektor yang mampu berperan lebih besar dalam perekonomian nasional. Salah satu industri kreatif yang sedang dikembangkan saat ini adalah industri musik. Menurut Deputi Menko Perekonomian Bidang Industri dan Perdagangan, industri musik merupakan pendorong penerimaan negara karena industri musik merupakan sumber ekonomi dan kegiatan ekonomi. Selain itu, industri musik juga membantu dalam membuka lapangan pekerjaan baru yang mampu mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan. Dalam hal ini, tentunya Indonesia tidak boleh memandang sebelah mata dan meremehkan industri ini.
Pentas musik atau konser musik saat ini sedang berkembang dan menjadi kontributor yang sangat signifikan bagi perkembangan ekonomi daerah maupun ekonomi negara. Konser yang sedang ramai diperbincangkan saat ini adalah Djakarta Warehouse Project atau yang disingkat DWP.
DWP adalah festival Electronic Dance Music (EDM) terbesar di Asia Tenggara. DWP merupakan magnet bagi para penggila EDM dari penjuru Asia dan mampu menarik 70 ribu penonton baik penonton lokal maupun internasional. Tidak sedikit bendera — bendera negara lain seperti Malaysia, Singapura, Thailand, Australia dan Jepang bermunculan selama konser berlangsung. DWP ini tentunya memberikan pendapatan bagi negara, baik dari wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara. Tentunya hal ini membawa dampak positif bagi Indonesia seperti menambah devisa negara dan membuat Indonesia lebih dikenal oleh negara lain. DWP juga akan memberikan citra positif kepada pariwisata Indonesia di mata dunia. Selain itu, dengan diadakannya konser juga dapat memberi keuntungan bagi daerah setempat karena daerah akan mendapatkan pajak dari konser itu sendiri. Pajak penyelenggaraan konser setiap daerah berbeda-beda, namun ada pada rentang 10% — 15%. Hal tersebut tentunya dapat menambah pendapatan daerah dan menumbuhkan ekonomi daerah.
Namun, tidak sedikit masyarakat yang menentang penyelenggaraan DWP. Salah satunya pada DWP 2015 kemarin, Gerakan Pemuda Islam Jakarta Raya melakukan demo untuk membatalkan acara DWP karena menurut mereka DWP tidak sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan Indonesia dan dapat merusak moral serta etika bangsa.
Tidak sedikit orang yang berkata mengenai moral dan etika bangsa. Namun, apa sebenarnya yang dimaksud dengan moral dan etika bangsa?
Etika sering dikaitkan dengan interaksi sosial, bagaimana kita berhubungan dengan orang lain sesuai dengan moral yang ada. Etika merupakan alat untuk mengontrol tindakan-tindakan yang secara rasional dinilai menyimpang. Sedangkan, moral lebih mengacu kepada apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Munculnya moral didasari oleh nilai budaya dan agama yang dianut oleh masyarakat itu sendiri. Sehingga, sebenarnya pandangan orang mengenai moral berbeda-beda. Namun, moral dan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia mengacu kepada satu hal, yaitu Pancasila yang merupakan dasar negara.
Tak dapat dihindari, Indonesia sekarang sudah mengikuti zaman modern yang selalu berkembang. Hal tersebut tentunya bukan merupakan hal yang salah, selama hal tersebut masih sesuai dengan Pancasila. Sayangnya, masih banyak warga Indonesia yang terlalu menutup diri terhadap perubahan yang ada diluar, termasuk budaya Barat yang meliputi musik EDM. Padahal, banyak hal positif yang bisa diambil dari negara lain. Menurut saya, hal ini yang menyebabkan tersendatnya Indonesia dalam proses pembangunan karena sifat yang tidak open minded.
Lalu, apakah DWP merusak moral dan etika bangsa?
Sebenarnya dalam berideologi masyarakat Indonesia diberi kebebasan dalam memiliki ideologi dan pandangan hidup selama itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai pancasila. Namun, karena mayoritas warga negara Indonesia merupakan penganut agama islam, maka DWP pada umumnya dianggap hal yang salah karena DWP mempresentasikan minuman beralkohol dan baju minim. Saat ini, sering disebut bahwa agama merupakan alat ampuh untuk mengembalikan moral dan etika bangsa. Namun, melihat kondisi Indonesia yang merupakan multietnis, menjadikan agama sebagai alat kontrol terasa kurang benar karena pasti antara agama memiliki banyak perbedaan.
Disarankan penyelenggaraan konser DWP dilaksanakan dengan menghindari hal-hal kontroversial dan tidak disetujui masyarakat sehingga segala kontroversi negatif dan penolakan masyarakat dapat diminimalisir. Salah satu contohnya adalah dengan membatasi pakaian sang artis, agar pakaian yang dipakainya tidak terlalu terbuka. Sebenarnya, dinas pariwisata sudah memiliki standar sendiri bagi artis yang akan manggung di Indonesia yaitu sensor artis. Hal tersebut dilakukan agar konser yang diselenggarakan tetap sesuai dengan budaya Indonesia.
