ERP, Solusi Kemacetan Jakarta?
Indonesia adalah sebuah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau. Beragam kekayaan alam, budaya, suku, dan bahasa yang terdapat di Indonesia, tetapi keragaman itulah yang membuat Indonesia menjadi lebih berwarna. Selain itu, Indonesia juga memiliki jumlah penduduk yang besar yaitu 249,9 juta (tahun 2013). Jumlah penduduk yang besar inilah yang dapat menyebabkan satu dari sekian permasalahan yang masih belum terselesaikan hingga saat ini, yaitu kemacetan.
Kemacetan tidak pernah lepas dari keseharian kita, terutama di kota-kota besar. Kemacetan adalah situasi atau keadaan tersendatnya atau bahkan terhentinya lalu lintas. Seperti yang kita ketahui, penyebab utama kemacetan adalah banyaknya jumlah kendaraan yang melebihi kapasitas jalan. Dimana-mana orang saling menyalahkan satu sama lain, baik itu masyarakat yang menyalahkan pemerintah karena tidak memfasilitasi transportasi publik dengan baik, pemerintah menyalahkan masyarakat karena masyarakat banyak melanggar peraturan lalu lintas, ataupun masyarakat saling menyalahkan karena masing-masing pribadi merasa haknya di lalu lintas diganggu seperti mengambil jalur orang lain.
Kemacetan lalu lintas selalu menjadi perkara umum yang dihadapi seluruh kota besar di dunia. DKI Jakarta contohnya, kemacetan lalu lintas sudah menjadi problem sehari-hari warga. Jakarta yang memiliki jumlah penduduk sekitar sepuluh juta jiwa dan lahan kosong yang semakin sempit tiap tahunnya, nampaknya sudah menjadi kota yang jenuh terhadap permasalahan kemacetan. Setiap tahun tercatat bahwa pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor di Jakarta mencapai 10%, sedangkan angka pertumbuhan jalan hanya 0,1%.
Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi titik-titik kemacetan di ibukota, seperti peningkatan kualitas serta kapasitas layanan transportasi publik, hingga pengaturan kawasan 3 in 1. Namun, kebijakan tersebut belum membuahkan hasil yang memuaskan. Berangkat dari permasalahan tersebut, Gubernur DKI Jakarta melakukan percobaan penghapusan penerapan jalur 3 in 1 per tanggal 14 April sampai dengan 14 Mei 2016. Selanjutnya penghapusan ini rencananya akan digantikan dengan penerapan sistem jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP).
Apakah itu ERP?
Electronic Road Pricing (ERP) adalah penerapan jalan berbayar berbasis elektronik. Dengan penerapan ERP ini, pengguna kendaraan pribadi dikenakan biaya secara langsung melalui pembayaran elektronik karena melewati satu area atau koridor pada periode waktu tertentu. Secara umum, tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mendorong pengguna jalan untuk mengurangi perjalanan yang relatif tidak perlu (terutama pengguna kendaraan pribadi) dan mendorong penggunaan moda transportasi yang lebih efektif, lebih sehat, dan ramah lingkungan. Di samping itu, penerapan ERP diharapkan dapat menjadi salah satu pemasukan pemerintah untuk kemudian dialokasikan pada fasilitas-fasilitas umum lain terutama peningkatan layanan angkutan umum.
Bagaimana cara kerja ERP?
- Identifikasi kendaraan yang masuk ke kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan ERP. Caranya? Pengenalan nomor kendaraan oleh kamera pengawas, atau pengenalan identitas kendaraan melalui pemasangan alat khusus di dalam kendaraan. Dengan cara ini, volume lalu lintas bisa tercakup secara otomatis dan tidak tergantung pada ketersediaan petugas di lapangan.
- Melakukan proses pendataan, verifikasi, dan pembayaran biaya retribusi lalu lintas yang dikenakan kepada pengguna kawasan ERP. Data dari setiap kendaraan yang lewat kawasan ini harus direkam, diverifikasi, dan akhirnya bisa ditentukan besaran retribusi lalu lintas yang harus ditagihkan kepada pemilik kendaraan. Data ini tersimpan dalam basis data kendaraan di Kepolisian supaya proses pengenaan biaya kepada setiap pengguna jalan dapat dilakukan dengan cepat. Proses ini juga memungkinkan adanya kerja sama secara elektronik dengan bank-bank umum untuk memudahkan pembayaran.
- Melakukan perubahan biaya retribusi lalu lintas sesuai kondisi lalu lintas secara langsung. Jadi, jika di satu kawasan ERP kondisi lalu lintasnya macet, retribusi lalu lintas akan langsung diberlakukan. Tujuannya untuk memberikan efek jera kepada kendaraan pribadi yang lewat di kawasan tersebut. Namun, penurunan atau bahkan pembebasan retribusi lalu lintas juga dapat dilakukan secara mudah ketika kondisi lalu lintas sudah lancar kembali dan tidak memerlukan pembatasan volume kendaraan.
Apakah penerapan ERP ini mampu menjadi solusi kemacetan DKI Jakarta?
Melihat kesuksesan penerapan ERP di kota-kota besar mancanegara, sistem transportasi ini efektif mengatasi permasalahan kemacetan dalam kota, dan seluruh warga DKI Jakarta harus optimis terhadap dampak dari penerapan kebijakan ini nantinya. Beberapa contoh kota-kota besar di dunia yang sukses menerapkan sistem ERP ini antara lain adalah Stockholm yang secara resmi mengaplikasikan ERP sejak 1 Agustus 2007 dan berhasil mengurangi antrian di pusat kota dan daerah- daerah dekat pusat kota sebesar 30–50%, serta mengurangi total emisi kendaraan bermotor antara 10- 14% di pusat kota. Kemudian London yang berhasil menurunkan volume lalu lintas sebesar 15% dan polusi sebesar 12%, serta meningkatkan penggunaan angkutan umum secara signifikan. Contoh lainnya yang juga merupakan negara tetangga kita adalah Singapura yang telah menerapkan sistem ERP sejak tahun 1998. Singapura berhasil mengurangi volume kendaraan pribadi yang melintas di kawasan sentral bisnis sebesar 44% dan sebaliknya meningkatkan angka penggunaan layanan transportasi umum seperti carpools dan bus dari 41% menjadi 62%.
Penerapan ERP tidak hanya efektif mengatasi permasalahan kemacetan, namun juga memiliki peranan sebagai sumber pendapatan daerah yang baru, serta secara tidak langsung membantu menciptakan kawasan yang ramah lingkungan.
Di samping penurunan angka kemacetan, penerapan ERP juga telah berhasil meningkatkan pendapatan daerah pengguna sistem tersebut. Sebagai contoh, pendapatan daerah hasil kontribusi transaksi ERP per tahun di Singapura mencapai USD 111 juta, dengan jumlah kendaraan yang tercatat sebanyak 972,037. Hal serupa juga terjadi di kota London, dimana pada tahun 2014 pendapatan bersih yang didapatkan dari sistem ini mencapai USD 372 juta dan kemudian dialokasikan sebesar 81% untuk biaya operasi dan peningkatan bus, 16% untuk peningkatan jalan dan jembatan, 7.4% untuk fasilitas pejalan kaki dan pengguna sepeda, 2.4% dialokasikan untuk distribusi angkutan muat barang dan sisanya dialokasikan untuk keselamatan jalan. Bila sistem serupa diterapkan di DKI Jakarta, diharapkan sistem ERP ini tidak hanya mengurangi kemacetan DKI Jakarta dan mengurangi polusi udara namun juga berpotensi menghasilkan tambahan pendapatan daerah.
Jakarta, 4 Juli 2016
Saila Ayudia
Planologi ITB 2015
Sumber:
www.jakarta.go.id
Singapore Land Transport Statistics, 2015.
Transport for London, 2015.
Key Transport Statistics of World Cities, 2013.
Center for Transport Studies Stockholm, 2014.
