Rancangan Undang-Undang Pertembakauan, Jangan Sampai Gol!

Untuk Tuhan, Bangsa, dan Almamater

Untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,….
-Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
sumber : news.com.au

Tinjauan Ekonomi

Rokok, menjadi salah satu objek konsumsi masyarakat yang cukup besar, baik itu masyarakat berpenghasilan tinggi maupun masyarakat yang berpenghasilan mepet, dan parahnya konsumsi rokok bahkan mengalahkan konsumsi padi, setidaknya hal itu terbukti dalam Survey Ekonomi Nasional 2015 yang menyebutkan bahwa konsumsi rokok sebesar Rp 65769 per kapita dalam sebulan atau sekitar 6,79 persen dari pengeluaran total (Padi sekitar Rp 65759 per kapita dalam sebulan) .

hasil Survey Ekonomi Nasional 2015

Tingginya konsumsi terhadap rokok juga dapat dibuktikan dari hasil ekspor impor rokok, tingkat impor rokok kita 3 kali lipat lebih besar dari nilai ekspor kita yaitu sekitar USD 627 Juta (nilai ekspor USD 199 Juta), dengan volume impor sebesar 121218 Ton berikut adalah grafil yang didapat dari Statistik Perkebunan Indonesia spesifik Tembakau dalam range tahun 2009–2013. Dengan catatan, konsumsi ini sudah ditekan dengan UU Cukai tahun 2007, UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun 2009 dan UU Kesehatan tahun 2009.

sumber : Direktorat Jenderal Perkebunan, 2015

Kemudian berdasarkan data yang penulis dapatkan dari Kementrian Kesehatan :

  1. Sekitar 1,5 juta orang dari rumah tangga perokok yang berobat penyakit Hipertensi dengan biaya yang dihabiskan mencapai Rp.219 miliar sebulan atau Rp 2,6 triliun lebih setahun.
  2. Rumah tangga perokok mengeluarkan belanja untuk berobat penyakit Asma sebesar Rp 1,1 triliun,
  3. Penyakit TBC Rp 636 miliar, penyakit pernafasan lain Rp 4,3 triliun, dan penyakit Jantung 2,6 triliun.
  4. Jika biaya rawat inap tidak disubsidi, maka total biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat akibat penyakit yang berkaitan dengan tembakau adalah Rp 15,44 triliun.
  5. Biaya rata-rata yang dibelanjakan oleh individu perokok untuk membeli tembakau dalam satu bulan adalah Rp 216000, secara makro total biaya yang dibelanjakan oleh perokok di Indonesia dalam satu bulan sebesar Rp 12,77 triliun dan dalam satu tahun adalah Rp 153,25 triliun.

Dapat disimpulkan dari data tersebut bahwa,

Kerugian ekonomi total penduduk Indonesia dalam setahun akibat konsumsi produk tembakau mencapai Rp 338,75 triliun, atau lebih dari enam kali pendapatan cukai rokok Pemerintah yang hanya Rp 53,9 triliun

Tinjauan Hukum

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam Rancangan Undang-Undang Pertembakauan adalah sebagai berikut.

Dalam TUJUAN yang tercantum dalam Rancangan Undang-Undang Pertembakauan disebutkan bahwa

Pengelolaan Pertembakauan bertujuan:
a. meningkatkan produksi tembakau;
b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
c. mengembangkan industri pertembakauan nasional;
d. meningkatkan pendapatan negara; dan
e. melindungi kesehatan masyarakat.

Apabila kita perhatikan, melindungi kesehatan masyarakat ditempatkan pada tujuan terakhir dari pengelolaan pertembakauan, hal ini tentunya bertentangan dengan kebijakan Kementrian Kesehatan yang berorientasi terhadap kesehatan masyarakat sebagaimana dicantumkan dalam landasan materiil Undang Undang 36 Tahun 2009 bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta tidak tercantum secara eksplisit bahwa tujuan adanya Rancangan Undang-Undang Pertembakauan ini adalah untuk melindungi petani tembakau. Katanya untuk melindungi petani tembakau? Mana? Kepentingan petani telah diakomodir oleh Undang-Undang No 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani ! Jangan menjadikan perlindungan petani tembakau sebagai alasan untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pertembakauan ini!

Baca http://industri.bisnis.com/read/20170301/12/633145/dpr-petani-tembakau-harus-mendapatkan-perlindungan

Pada Pasal 26, Rancangan Undang-Undang Pertembakauan menyebutkan bahwa peringatan yang tercantum pada rokok HANYA berupa TULISAN “merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin." Hal ini bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, yang dimana pada bungkus rokok diwajibkan untuk mencantumkan gambar peringatan kesehatan dengan proporsi sebesar 80% dari luas total bungkus rokok.

Pasal 36 Pelaku usaha dapat melakukan Iklan dan Promosi melalui media cetak, media elektronik, media luar ruang, media online dalam jumlah terbatas dan waktu tertentu. Seharusnya pasal 36 tidak menyebutkan pelaku usaha sebagai subyek, hal ini bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan Pasal 26 yang menyebutkan bahwa PEMERINTAH melakukan pengendalian. Pada pasal 36 pada Rancangan Undang-Undang Pertembakauan tidak menyebutkan SIAPA yang membatasi jumlah serta durasi.

Pasal 42 mewajibkan pemerintah untuk menyediakan tempat khusus untuk mengkonsumsi Produk Tembakau pada TEMPAT KERJA dan TEMPAT UMUM. Hal ini bertentangan dengan Pedoman Kawasan Tanpa Rokok yang dikeluarkan oleh Kementrian Kesehatan serta Pasal 115 Undang-Undang 36 Tahun 2009 pada bagian Pengamanan Zat Adiktif tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Berdasarkan asas hukum lex superior de rogat lex inferior, lex posterior de rogat lex anterior dan lex specialis de rogat lex generalis, apabila pengesahan terjadi, Rancangan Undang-Undang Pertembakauan ini akan membuat peraturan perundang-undangan yang lama tidak berlaku, serta membuat peraturan-peraturan dibawahnya yang terkait dengan Pertembakauan (seperti peraturan-peraturan yang telah tercantum diatas) memerlukan penyesuaian ulang. Perlu diperhatikan juga bahwa wilayah penghasil tembakau di Indonesia, 90% berada pada Jawa Tengah, Jawa Timur dan NTB (Direktorat Jenderal Perkebunan, 2015), tidak etis juga apabila Rancangan Undang-Undang Pertembakauan ini diajukan pada tataran Undang-Undang, karena berdampak secara nasional. Dengan catatan juga, padahal Rancangan Undang-Undang Pertembakauan ini masih cacat.

Berdasarkan catatan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Rancangan Undang-Undang Pertembakauan telah diangkat dari tahun 2011, dengan nama Rancangan Undang-Undang Pengendalian Dampak Produk Tembakau terhadap Kesehatan (RUU PDPTK) namun mengalami berbagai pertentangan baik itu dari sisi industri rokok serta fraksi-fraksi yang ada dalam DPR hingga kini mencuat kembali pada Program Legislasi Nasional prioritas 2016. Usaha untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pertembakauan ini, saat ini terkesan dipaksakan untuk memenuhi kepentingan industri rokok di Indonesia

Dengan ini penulis menyatakan MENOLAK pengesahan Rancangan Undang-Undang Pertembakauan disebabkan :

  1. Rancangan Undang-Undang Pertembakauan bertentangan dengan cita-cita bangsa, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum.
  2. Rancangan Undang-Undang Pertembakauan bertujuan untuk meningkatkan produksi secara masif.
  3. Rancangan Undang-Undang Pertembakauan lebih melindungi kepentingan industri rokok daripada kepentingan nasional.

Semoga Tuhan Selalu Melindungi Bangsa Ini!

Sumber :

Hasil Susenas 2015 : Belanja Rokok Kalahkan Belanja Beras. http://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/08/30/hasil-susenas-2015-belanja-rokok-kalahkan-belanja-beras

Kronologi Rancangan Undang-Undang Pertembakauan. http://www.ylbhi.or.id/2016/06/kronologi-ruu-pertembakauan/

Pedoman Pengembangan Kawasan Tanpa Rokok. http://www.depkes.go.id/resources/download/promosi-kesehatan/pedoman-ktr.pdf

Peraturan Terkait Pertembakauan (dicantumkan dalam tulisan diatas)

Rancangan Undang-Undang Pertembakauan, Juli,2014

Rancangan Undang-Undang Pertembakauan Dinilai Bertentangan dengan 14 Undang-Undang. http://nasional.kompas.com/read/2017/03/22/13324991/ruu.pertembakauan.dinilai.bertentangan.dengan.14.undang-undang

Statistik Perkebunan Indonesia, Tembakau , 2013–2015. http://ditjenbun.pertanian.go.id/tinymcpuk/gambar/file/statistik/2015/TEMBAKAU%202013%20-2015.pdf

Yang perlu Anda tahu dari kontroversi RUU Pertembakauan. http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39179264

A’LAM HASNAN HABIB

15415091

Anggota Divisi Kajian Strategis

HMP Pangripta Loka

Institut Teknologi Bandung