Tertinggalnya Pelayanan Masyarakat di Kabupaten Blitar
Permasalahan tentang pelayanan di Kabupaten Blitar suguh sangat buruk karena banyak fasilitas pendidikan dan kesehatan yang kurang dapat diperhatikan oleh pemerintah daerah sebab mereka lebih fokus pada hal lain terlebih dahulu. Seperti contohnya pendidikanya, Ketika banyak pemerintah Kab kota se Indonesia, melaksanakan ide biaya pendidikan gratis bagi usia sekolah (6–15 tahun), akan tetapi pemerintah Kabupaten Blitar justru masih berkutat pada problem infrastruktur pendidikan lainnya, permasalahan guru bantu atau guru honorer, atau bahkan permasalahan kelembagaan pendidikan non negeri dan lain-lain. Tetapi belum menyentuh ide dasar penyelenggaraan pendidikan dasar, yakni biaya pendidikan gratis. Dalam hal ini, dunia pendidikan Kab Blitar membutuhkan banyak stake holder dan niatan baik untuk mulai fokus kebijakan anggaran untuk pembiayaan pendidikan. Desakan akan adanya biaya pendidikan gratis terdorong oleh faktor akan kebutuhan rutin bulanan setiap rumah tangga masyarakat Kab Blitar.
Di Indonesia berdasar catatan https://h0404055.wordpress.com/2010/04/02/pendapatan-dan-konsumsi-rumah-tangga , biaya pendidikan adalah 42,40% dari keseluruhan kebutuhan hidup setiap keluarga di Indonesia. Sehingga ketika pemerintah Kab Blitar mampu menggratiskan biaya pendidikan dasar, maka setiap keluarga di Kab Blitar akan menghemat pengeluaran rutin hingga 40% setiap bulannya, dan akan mempengaruhi pada peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat Kab Blitar. Belum lagi tentang fasilitas keshatannya yang belum merata padahal pelayanan kesehatan yang memadai merupakan hak bagi seluruh masyarakat Kab Blitar, tak terkecuali bagi masyarakat miskin. Beberapa program jaminan kesehatan dibuat untuk menunjang penyelenggaraan tersebut, namun masih saja ditemukan kelemahan atas aspek kebijakan pelayanan kesehatan di Kab Blitar.
Pertama, adalah kendala jumlah rumah sakit rujukan yang masih sedikit, sehingga menimbulkan permasalahan jangkauan masyarakat untuk bisa mengakses layanan rujukan tersebut. Hanya ada satu Rumah Sakit Daerah yang dimiliki pemerintah Kab Blitar, yakni RSUD Ngudi Waluyo yang berada di Kel Babadan Kec Wlingi Kab Blitar. Hanya ada 7 Rumah Sakit swasta yang bisa membantu memberikan dukungan pada pelayanan rujukan tersebut.
Terhadap kebijakan ini, jika biaya pendirian rumah sakit dianggap tinggi dari sektor pembiayaan, sudah seharusnya pemerintah Kab Blitar, meningkatkan kualitas pelayanan puskesmas yang sudah tersebar di beberapa kecamatan. Seperti halnya puskesmas di Kec Lodoyo, Kec Wates, dan Kec Bakung untuk mengkover pelayanan rujukan bagi masyarakat Blitar Selatan.
Selain itu ada Puskemas kec Srengat, kec Ponggok dan kec Gandusari untuk mengkover kebutuhan pelayanan rujukan masyarakat di wilayah blitar utara. Dalam hal ini, pemerintah Kab Blitar sudah seharusnya menggandeng beberapa investor swasta untuk mendukung kebijakan peningkatan kualitas layanan puskesmas tersebut. Alternatif solusinya lebih baik pemerintah memperbaiki fasilitas fasilitas tersebut sebab hal itu sangatlah penting.
