Polemik PSBB Jilid II : Anies vs Tiga Menteri Jokowi

Published in

Readme.md

3 min readSep 26, 2020

Pada tanggal 10 September 2020, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan menarik rem darurat di Ibu Kota karena tingginya penularan COVID-19. Anies memutuskan untuk kembali menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total terhitung sejak tanggal 14 September 2020.[1]

Adapun peraturan yang diberlakukan saat PSBB Jilid II ini hampir sama dengan PSBB yang diterapkan pada bulan April lalu. Namun, setidaknya ada lima perbedaan krusial di antara keduanya. Perbedaan tersebut antara lain : Pusat perbelanjaan diizinkan beroperasi, ojek daring diperbolehkan mengangkut penumpang, pembatasan dalam kendaraan pribadi maksimal 2 orang dalam tiap baris kursi, pemberian sanksi yang berjenjang, serta tidak diberlakukannya lagi Surat Izin Keluar Masuk (SIKM).[2]

Ada beberapa alasan yang membuat Anies mengambil keputusan tersebut. Pertama, tren kasus aktif COVID-19 yang sempat landai pada saat PSBB bulan April yang lalu, sekarang kembali meningkat. Kedua, pemakaman harian dengan protap COVID-19 terus meningkat. Terakhir, fasilitas kesehatan yang hampir tidak bisa lagi menampung pasien positif COVID-19 baik untuk isolasi maupun penanganan.[3]

Banyak pihak yang mendukung kebijakan tersebut, tetapi tidak sedikit juga yang kontra, baik di kalangan masyarakat maupun pemerintah. Setidaknya ada tiga Menteri yang kontra terhadap PSBB total yang direncanakan Anies Baswedan, antara lain Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang.[4]

Airlangga Hartarto menyebut upaya Anies menarik rem tangan ini memberikan sentimen negatif terhadap pasar modal. Dia bahkan mengatakan keputusan yang diambil Anies ini memengaruhi gerak Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang sudah membaik. Saat itu, IHSG pada perdagangan di Bursa efek Indonesia (BEI) turun tajam hingga 5 persen pada level 4.892,87 atau turun 257,49 poin.

Pendapat dari menteri yang lain, Agus Suparmanto, mengatakan PSBB ini berpotensi mengganggu kelancaran distribusi barang karena peranannya dalam aliran distribusi nasional. Sehingga, dia menginginkan rantai pasok distribusi barang yang keluar dan masuk Jakarta tidak terganggu. Dengan terjaganya rantai pasok dan kegiatan ekonomi, dia berharap, hal ini bisa menekan kerugian akibat PSBB yang dianggap dapat melemahkan ekonomi.

Agus Gumiwang juga turut melontarkan kritik terhadap kebijakan yang diambil Anies. Kata Agus, kebijakan PSBB yang akan dimulai pekan depan ini akan menghambat pemulihan industri dan ekonomi nasional sehingga perlu pendekatan khusus untuk mengurangi dampak ini.Selain itu, pemberlakuan PSBB di Jakarta ini juga dikhawatirkan bakal mengganggu kinerja industri manufaktur yang saat ini mulai berangsur pulih. Selain itu, pemberlakuan pembatasan ini juga akan membuat target substitusi impor sebesar 35 persen di tahun 2022 diprediksi terganggu.

Terlepas dari pro kontra yang terjadi di masyarakat, seharusnya semua kebijakan yang diambil untuk menanggulangi bencana nasional ini bisa terkoordinasi dengan baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, khususnya DKI Jakarta yang menjadi jantung perekonomian negara. Daripada saling sindir dan mengkritik melalui media massa, bukankah lebih baik duduk bersama dan bertukar gagasan untuk sama-sama mencari solusi terbaik untuk masalah ini? Sejauh itukah jarak antara istana negara dan balaikota?

Referensi:

Polemik PSBB Jilid II : Anies vs Tiga Menteri Jokowi

Written by Andhika Rifki Alfariz