Reshuffle Kabinet, Kebutuhan Pemerintah atau Politik ?

Published in

Readme.md

2 min readJun 19, 2022

Rabu, 15 Juni 2022 dikejutkan dengan berita istana mengumumkan perombakan kabinetnya lagi. Perombakan tersebut terdiri dari 2 menteri dan 3 wakil menteri. Menteri dan wakil menteri yang diangkat yaitu :

1. Zulkifli Hasan menggantikan Muhammad Lutfi sebagai Menteri Perdagangan

2. Hadi Tjahjanto menggantikan Sofyan Djalil sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional

3. Raja Juli Antoni menggantikan Surya Tjandra sebagai Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional

4. John Wempi Wetipo sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri

5. Afriansyah Noor sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan

Dari perombakan kabinet tersebut muncul sebuah pertanyaan, apa alasan dari reshuffle kabinet ini ? kebutuhan pemerintah ? atau hanya kebutuhan politik ?

Dikutip dari Sekretaris Kabinet Pramono Anung, perombakan kabinet ini ditentukan sepenuhnya oleh Presiden Joko Widodo dan itu merupakan hak prerogatif presiden, dimana presiden berhak bebas mengganti menteri atau wakil menteri kapanpun. Beliau menambahkan bahwa presiden memerlukan refreshing dari beberapa menteri. Hal ini didukung dengan gagalnya menteri perdagangan sebelumnya Muhammad Lutfi mengurus polemik minyak sehingga beliau digantikan oleh Zulkifli Hasan. Begitupun dengan Sofyan Djalil yang terkena reshuffle akibat konflik agraria yang terjadi.

Namun beberapa pengamat politik dan researcher berpendapat lain, menurut Direktur Eksekutif Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago, reshuffle kabinet kali ini kental sekali dengan membagikan kekuasaan atau power sharing. Ia berpendapat bahwa reshuffle kabinet yang dilakukan tidak terlalu signifikan dan tidak ada korelasi besar terhadap peningkatan program presiden.

Hal ini sejalan dengan pendapat analisis politik dari Exposit Strategic yaitu Arif Susanto. Ia melihat ada 2 kebutuhan politik dari Presiden Joko Widodo terhadap perombakan kabinet yang beliau lakukan. Pertama, kebutuhan subjektif kekuasaan dimana Partai PAN yang baru menjadi mitra koalisi pemerintahan belum mendapatkan kursi pemerintahan sehingga presiden mengangkat Zulkifli Hasan yang notabenenya adalah Ketua Partai dari PAN (Partai Amanat Nasional) menggantikan Muhammad Lutfi yang merupakan menteri non partai.

Kedua, kebutuhan untuk politik 2024 dimana demi mengumpulkan amunisi untuk pemilihan 2024 sehingga dapat meningkatkan kinerja pemerintahan dan kepuasaan masyarakat kedepannya walaupun Presiden Joko Widodo sudah mundur dari jabatannya. Arif juga berpendapat bahwa Presiden Joko Widodo berambisi menjadi king maker dalam catur politik nasional dimana diharapkan calon presiden yang didukung oleh Presiden Joko Widodo dapat menang dalam pilpres 2024.

Kemudian pengamat politik yaitu Ujang Komarudin berpendapat bahwa reshuffle kabinet kali ini dikarenakan gabungan dari penilaian kinerja dan kebutuhan politik dimana kinerja buruk yang terjadi dimanfaatkan untuk memasukkan PAN ke dalam kursi pemerintahan. Ujang juga berpendapat akan ada beberapa menteri non partai lagi yang akan diganti antara kinerja yang buruk ataupun demi memuaskan elite partai politik.

Penulis : Daffa Maulana Haekal

Sumber :

Reshuffle Kabinet, Kebutuhan Pemerintah atau Politik ?

Written by Kastrat BEM Fasilkom UI