Hari ini kita memperingati Universal Health Coverage Day yang setiap 12 Desember diperingati dan mengingatkan kita semua perihal konsep jaminan kesehatan semesta, utamanya pada aspek investasi dan keberpihakan pemerintah pada kesehatan seluruh rakyatnya.

Tahun 2019 yang lalu adalah tahun target yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia untuk mencapai cakupan semesta pelayanan kesehatan melalui skema Jaminan Kesehatan Nasional. Salah satu elemen penting dari sistem pelayanan kesehatan ini adalah penggabungan semua bentuk asuransi kesehatan yang disediakan pemerintah di bawah satu badan pengelola jaminan kesehatan nasional, yaitu Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Kami yang tergabung di The Airlangga Centre for Health Policy (ACeHAP)…

Penyusun :
Athiya Adibatul Wasi, Putri Retno Asih, Ayuc Shinta Indah Sari, Amalia Safira Perdana Qohar

Departemen Administrasi dan Kebijakan Kesehatan
Fakultas Kesehatan Masyarakat
Universitas Airlangga

Korespondensi :
Athiya Adibatul Wasi
Athiya.adibatul.wasi-2017@fkm.unair.ac.id

RINGKASAN EKSEKUTIF

Simpang-siur informasi vaksin COVID-19 telah terjadi sejak awal vaksinasi COVID-19 diagendakan. Berubah-ubahnya kebijakan dan tidak sinkronnya informasi yang disampaikan oleh pejabat publik yang terlibat langsung dalam pengadaan dan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 membuat pro kontra di kalangan publik. Terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 99 tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) sebagai respon pemerintah dalam menyikapi pandemi…

Penyusun:
Nika Herawati, Yudha Nur Iriyanti, Nabila Khusna Amalia

Departemen Administrasi dan Kebijakan Kesehatan
Fakultas Kesehatan Masyarakat
Universitas Airlangga

Koresponden:
Nika Herawati
nika.herawati-2017@fkm.unair.ac.id

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyakit-penyakit kronis pada kelompok usia muda sangat mungkin diakibatkan oleh penggunaan tembakau. Indonesia diindikasikan oleh Beban Penyakit Global (GBD) bahwa penggunaan tembakau tetap menjadi salah satu faktor risiko terpenting yang menyebabkan kematian prematur dan disabilitas. Pengeluaran JKN untuk pelayanan kesehatan terkait penyakit akibat penggunaan tembakau seperti jantung, kanker, serebrovaskular, dan ginjal hampir berlipat ganda dalam jangka waktu 4 tahun: Rp 9,9 triliun (2014) menjadi Rp 18,9 triliun (2018). Bojonegoro dikenal sebagai salah satu dari beberapa daerah penghasil…

Penyusun:
Desi Natalia Marpaung, Tiara Sandi Ayu Diea Martha, Dewi Firdanis

Departemen Administrasi dan Kebijakan Kesehatan,
Fakultas Kesehatan Masyarakat,
Universitas Airlangga

Korespondensi:
Tiara Sandi Ayu Diea Martha
tiara.sandi.ayu-2017@fkm.unair.ac.id

RINGKASAN EKSEKUTIF

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

PENDAHULUAN

Maldistribusi dokter merupakan isu sistem kesehatan yang masih menjadi perbincangan hingga saat ini. Tidak hanya dokter umum, maldistribusi juga terjadi pada dokter spesialis. Isu maldistribusi dokter spesialis dapat terjadi baik di negara yang sudah maju maupun negara berkembang. Indonesia merupakan salah satu negara yang saat ini masih mengalami maldistribusi…

Analisis Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan

Penyusun:
Tamaamah habibah, Siti Nurul Aini, Syaifullah Putra

Departemen Administrasi dan Kebijakan Kesehatan
Fakultas Kesehatan Masyarakat
Universitas Airlangga

Korespondensi:
Tamaamah Habibah
tamaamah.habibah-2017@fkm.unair.ac.id

RINGKASAN EKSEKUTIF

Salah satu upaya pencapaian kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia adalah terwujudnya Jaminan Kesehatan Nasional. …

Penyusun :
Diyan Juli Eka Lestari, Dwi Rani Indra Swari, Annisa Aurelia

Departemen Administrasi dan Kebijakan Kesehatan,
Fakultas Kesehatan Masyarakat,
Universitas Airlangga

Korespondensi:
diyan.juli.eka-2017@fkm.unair.ac.id

Ringkasan Eksekutif

Permenkes Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pelayanan Radiologi Klinik ditetapkan atas dasar pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pemanfaatan sumber radiasi pengion (Permenkes RI,2020). Tidak berselang lama setelah dikeluarkan, Permenkes Nomor 24 Tahun 2020 menjadi kontroversi di masyarakat. Salah satu hal yang menjadi pertimbangan adalah penetapannya dilakukan di tengah pandemi COVID-19. Pada saat tersebut, masyarakat Indonesia terutama tenaga kesehatan sedang fokus menangani pasien terkonfirmasi COVID-19. Dengan jumlah kasus yang terus meningkat, pemerintah seharusnya…

Penyusun
Anisah Nur Kholipah
Silvia Okta Anggraini
Aprilia Dwi Purwanti

Departemen Administrasi dan Kebijakan Kesehatan
Fakultas Kesehatan Masyarakat
Universitas Airlangga

Korespondensi
Silvia Okta Anggraini
silvia.okta.anggraini-2017@fkm.unair.ac.id

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan RI Tahun 2020–2024, Indonesia masih menghadapi permasalahan distribusi tenaga kesehatan yaitu pemenuhan SDM Kesehatan, kompetensi SDM kesehatan belum optimal, serta pemenuhan tenaga spesialis di Rumah Sakit belum sesuai standar. Kurangnya tenaga kesehatan baik jumlah, jenis dan sebarannya mengakibatkan rendahnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas. Kebijakan utama yang dianalisis adalah PP №67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan. Berdasarkan hasil analisis masalah, beberapa kebijakan yang dapat direkomendasikan untuk pemerintah…

Penyusun :
Prawita Hapsari, Maulida Rahmawati, Kambarwati Nur Marwah Shofi

Departemen Administrasi dan Kebijakan Kesehatan
Fakultas Kesehatan Masyarakat
Universitas Airlangga

Korespondensi :
Prawita Hapsari
prawita.hapsari-2017@fkm.unair.ac.id

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sanksi untuk pelanggar Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kota Bandung belum bisa diterapkan karena belum ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang menjadi payung hukum yang mengatur sanksi bagi pelanggar Kawasan Tanpa Rokok (KTR) tersebut. Selama ini, hanya ada Peraturan Wali Kota (PERWALI) Bandung Nomor 315 tahun 2017 yang mengatur tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kota Bandung yang hanya bersifat mengatur namun belum dapat memberikan sanksi kepada pelanggar…