Maklumat: Memilih untuk Tidak Memilih

Dua puluh tahun setelah Reformasi 1998, demokrasi mengalami kemunduran. Korupsi tetap merajalela, sementara upaya penuntasannya dihambat. Militerisme kembali masuk ke ranah sipil. Sistem politik semakin tidak demokratis karena dikendalikan oleh segelintir elite hanya untuk kepentingan oligarki. Mereka ini, para oligark, kongkalikong mengusung calon-calon pemimpin dan wakil rakyat dengan transaksi politik dan uang. Setelah berkuasa, mereka bagi-bagi kekuasaan.

Peserta Pemilu (partai politik, calon presiden dan wakil presiden, calon anggota legislatif) beserta dengan program politiknya, hanya berkepentingan untuk mendulang suara. Individu-individu calon legislatif dipilih oleh partai politik, tanpa melibatkan Rakyat. Proses penentuan calon presiden dan calon wakil presiden pun sama. Rakyat dipaksa untuk memilih tapi tidak berdaulat menentukan pilihan. Pemilu 2019 bukan Pemilu Rakyat.

Oleh karena itu, kami Rakyat Indonesia yang memiliki hak pilih, dengan ini menyatakan: Memilih untuk Tidak Memilih.

Pilihan ini adalah hak yang dijamin oleh konstitusi. Siapa pun yang akan terpilih, kami tetap terus berjuang untuk mengembalikan kedaulatan Rakyat.

Jakarta, 13 April 2019
Rakyat yang Memilih untuk Tidak Memilih!