4 Tahun Berjalan, Apa Kabar Pelabuhan Tol Laut?

Kastrat HIMATEKPAL
Kastrat Himatekpal
Published in
3 min readMar 12, 2019

Oleh: Nazario Fahrul Fahrezi

Indonesia, dengan panjang garis pantai 108.000 Km dengan gugusan 17.504 pulau dan penduduk 260 juta jiwa merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Memiliki latar belakang sejarah yang cukup gemilang pada zaman kerajaan Sriwijaya dan Majapahit, Indonesia menyimpan potensi kemaritiman yang cukup menjanjikan. Tercatat, Indonesia menjadi negara yang dilewati oleh jalur perdagangan Internasional.

Petugas mengangkut kontainer Tol Laut Pelni Logistik di Terminal Jamrud Selatan, Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Jawa Timur, Rabu (4/11/18). ANTARA FOTO/Didik Suhartono/ama/15

Melihat potensi demikian, Presiden Joko Widodo mencanangkan sebuah visi dan konsep menjadikan Indonesia sebagai “Poros Maritim Dunia”. Salah satu program pendukung pemenuhan visi tersebut adalah Tol Laut. Selain untuk meningkatkan konektivitas antar pulau, Tol laut diharapkan dapat menjadi solusi dari masalah disparitas harga yang terjadi di Indonesia khususnya jawa dan Indonesia Timur. Dengan waktu hampir lima tahun ini, apakah program tol laut yang potensial ini telah berjalan sesuai dengan yang direncanakan? Disini penulis melihat pencapaian tol laut dari segi pemenuhan fasilitas pelabuhan.

Tol Laut merupakan konsep baru dengan perencanaan jalur pelayaran tanpa hambatan yang efektif antar pulau untuk menunjang aliran distribusi barang ke seluruh Indonesia. Tol Laut memiliki konsep baru dimana “The ship promote the trade & The ship follow the trade”. Terdapat dua basis pengembangan tol laut yang dibagi menjadi Tol Laut Petikemas dan Tol Laut Penumpang & Cruise. Tol Laut petikemas memiliki 5 elemen utama yang harus dikembangkan, yaitu pembangunan pelabuhan yang handal, Shipping industry, Inland akses yang efektif, Pelayaran rutin dan terjadwal, dan kecukupan muatan barat-timur atau sebaliknya. Terdapat 24 pelabuhan strategis pendukung dalam konsep Tol Laut ini dengan 7 pelabuhan HUB (Utama) dan 17 pelabuhan feeder untuk menjangkau daerah-daerah dalam.

Pembangunan pelabuhan dengan standar Internasional memang sangat ditekankan untuk mendukung lancarnya proses distribusi dan pelayaran. Dalam konsepnya, akan dilaksanakan pembangunan dan revitalisasi pelabuhan yang memiliki fasilitas penunjang seperti crane dan lahan yang luas untuk bongkar muat container atau muatan lain. Revitalisasi kedalaman atau draft pelabuhan juga direncanakan, dimana pelabuhan Hub -12m dan pelabuhan Feeder -7m. Dengan perencanaan yang demikian, lantas bagaimana dengan kenyataan pembangunan pelabuhan setelah 5 tahun konsep tol laut ini direncanakan?

Berdasarkan data yang bersumber dari Departemen Perhubungan, terdapat dua jenis pelabuhan, yaitu pelabuhan yang diusahakan dan pelabuhan yang tidak diusahakan. Kedua jenis pelabuhan ini melayani kegiatan pelayaran. Akan tetapi yang membedakan adalah fasilitas pelabuhan yang diusahakan lebih lengkap daripada pelabuhan yang tidak diusahakan. Berikut data jumlah pelabuhan dari tahun 2013–2017 :

Sumber: Departemen Perhubungan

Dari data diatas dapat dilihat bahwa pelabuhan yang diusahakan atau dengan kata lain memiliki fasilitas penunjang yang cukup baik cenderung stabil setiap tahun dan selalu lebih sedikit daripada pelabuhan yang tidak diusahakan. Salah satu fasilitas penunjang pelabuhan adalah crane dan lahan yang luas untuk bongkar muat container atau muatan lain. Kondisi demikian tentunya akan menimbulkan dampak atau masalah baru. Pelabuhan dengan fasilitas yang tidak memadai akan memberi efek penambahan dwelling time pada saat bongkar muat kapal. Hal ini juga menyebabkan terhambatnya proses distribusi barang ke daerah yang dituju sehingga tidak efisien dan menambah biaya. Dari penambahan biaya akibat lamanya waktu bongkar muat ini tentu akan meningkatkan harga jual barang di daerah yang dituju tersebut sehingga maksud dari program tol laut dengan memangkas disparitas harga antar daerah masih belum terlaksana secara efektif dan tepat.

Pelabuhan merupakan salah satu infrastruktur penting untuk mempermudah arus distribusi barang antar daerah. Untuk itu, diperlukan adanya perbaikan dan standarisasi secara berkesinambungan berkaitan dengan fasilitas penunjang pelabuhan agar proses distribusi berjalan dengan lancar sehingga dapat menurunkan tingkat disparitas harga antar daerah. Dengan demikian, konsep tol laut ditinjau dari elemen pelabuhan dapat terlaksana dan pemerataan ekonomi di Indonesia akan terwujud.

--

--