Pembangunan Untuk Semua dengan Koperasi
Februari 2020 lalu, World Bank menerima kritik dari beberapa aktivis lingkungan atas sarannya kepada Bhutan untuk memanfaatkan hutan yang mencakup 71% dari wilayah Bhutan untuk menunjang pertumbuhan PDB. Bhutan adalah satu-satunya negara di dunia yang memiliki selisih polusi karbon negatif atas kebijakannya untuk tidak merusak hutannya.
Kritik tersebut sangat menggambarkan peran pembangunan saat ini yang dicap terlalu berfokus kepada pembangunan yang bersifat materialistis dan hedonis. Padahal, masih banyak indikator performa lainnya yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan, seperti Bhutan yang walaupun memiliki PDB rendah tetapi menjadi salah satu negara dengan indeks kebahagiaan tertinggi.
Pembangunan inklusif adalah salah satu konsep yang hadir dalam beberapa tahun terakhir, dimana pertumbuhan ekonomi adalah salah satu sasaran, tapi bukan menjadi tujuan utama, karena pembangunan inklusif juga memerhatikan aspek sosial, lingkungan, dan budaya. Pembangunan inklusif dapat menjadi salah satu solusi terhadap permasalahan tersebut, dimana pembangunan tidaklah didominasi oleh kuasa pemerintah, dan masyarakat memiliki andil untuk menentukan pembangunan seperti apa yang mereka inginkan untuk kehidupan mereka.
Konsep pembangunan inklusif yang melibatkan peran dari seluruh elemen masyarakat, sangat selaras dengan prinsip koperasi yang melibatkan seluruh anggotanya dalam melakukan usaha. Koperasi sendiri lahir dan tumbuh di Inggris di masa Revolusi Industri, dimana koperasi menjadi motor penggerak untuk membantu masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki kekuasaan untuk bergabung menjadi satu entitas yang memang mewakili aspirasi masyarakat. Pada tahun 1886, konsep koperasi ini dibawa oleh Wakil Bupati Purwokerto, Aria Wiraatmaja, untuk memberdayakan masyarakat Indonesia. Sejak saat itu, koperasi tumbuh dan memiliki peran dalam pertumbuhan perekonomian Indonesia. Bahkan, Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki jumlah koperasi paling banyak di dunia. Sayangnya, jumlah tersebut belum diiringi dengan kualitas yang memadai. Dari 300 koperasi besar di dunia, hanya satu koperasi dari Indonesia yang masuk ke dalam kategori tersebut. Hal ini merupakan potensi yang sangat sayang jika disia-siakan, karena koperasi dapat menjadi penggerak pembangunan yang inklusif, seperti Koperasi Fonterra di New Zealand yang dapat memajukan industri peternakan dan juga memakmurkan peternak dan lingkungannya.
Koperasi dapat menjadi penjaga nilai-nilai masyarakat di desa agar tidak tergerus oleh arus pembangunan yang terlalu condong ke nilai-nilai urban. Koperasi seperti CU Gemalaq Kemisiq di Kalimantan Barat sudah membuktikan bahwa mereka dapat memberikan pandu agar pembangunan di wilayahnya tetap memperhatikan adat dan budaya, lingkungan hidup, dan memprioritaskan kebutuhan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan dana pensiun. Koperasi juga dapat berperan di pembangunan urban dimana koperasi dapat menjadi pusat aliansi antara kelompok progresif dan kaum marginal yang sebelumnya tidak memiliki suara di tengah hiruk pikuknya pembangunan kota.
Sayangnya kondisi saat ini masih menghambat tumbuhnya koperasi dengan semangat membantu pembangunan yang inklusif. Banyak organisasi yang memiliki nilai dan prinsip yang selaras dengan koperasi namun tidak terdaftar sebagai koperasi karena regulasi yang dianggap rumit dan menghambat pertumbuhan. Selain itu, masih ada persepsi buruk dari masyarakat terhadap koperasi karena maraknya asosiasi politik antara koperasi dengan korupsi dari pemerintahan Orde Baru.
Kedepannya, setiap pihak harus melakukan perbaikan untuk mendukung peran koperasi dalam pembangunan yang inklusif. Peran pemerintah disini menjadi sangat penting karena pemerintah harus mulai mengembalikan lagi nilai pentingnya berkoperasi di masyarakat dan mendorong pemeran pembangunan untuk melibatkan koperasi dalam proses pembangunan. Pemerintah juga dapat mengembangkan regulasi yang akan memicu pertumbuhan koperasi, baik secara ekonomi maupun memperluas peran koperasi terhadap pembangunan inklusif. Salah satu contoh peran pemerintah yang membantu koperasi adalah regulasi untuk pemulihan dalam situasi covid-19, seperti relaksasi dan restrukturisasi kredit bagi koperasi untuk pemulihan ekonomi, maupun pelatihan melalui edukukm.id maupun webinar yang diadakan pemerintah.
Koperasi sendiri harus tetap teguh terhadap prinsipnya yang mengedepankan nilai-nilai kolektif dan memperbaiki sistem manajemen koperasi agar tidak tertinggal oleh perkembangan teknologi. Hal tersebut akan menunjang inovasi dan koperasi akan semakin terhubung dengan pasar dan juga membuka peluang kerjasama antar koperasi. Dengan langkah-langkah tersebut, koperasi dapat tumbuh menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat dan mendukung pembangunan yang benar-benar inklusif.
