Mosaik Percakapan Mural di Twitter
Mulai perihal izin sampai debat soal lambang negara, semua ada di sini….
Sekitar sembilan tahun lalu, poster hitam putih dengan wajah seperti Mantan Wakil Presiden Budiono disertai judul lagu tersohor milik grup band Utopia, “Antara Ada dan Tiada”, menghiasi dinding-dinding Kota Jogja. Meski ada aksi penutupan dan pencabutan poster yang tidak diketahui siapa pelakunya, namun warga kota sudah sangat familiar dengan karya Anti-Tank Project tersebut. Sayup terdengar suara otoritas memerintahkan perusakan mural. Jikalau pun ada, magnitude gaung kritik dalam poster jauh lebih terdengar dibandingkan respon dekonstrutif. Warga kota juga secara aktif melaporkan bila ada perusakan poster kepada Anti-Tank Project lewat kolom komentar di blog wordpress sang empunya karya.
Sewindu lebih berlalu, street art yang mengkritik pemimpin negara kembali menarik perhatian. Kali ini mural dengan tampilan wajah mirip Presiden Jokowi dengan tulisan di mata ‘404: Not Found’ ditemukan di Batuceper, Kota Tangerang, Banten pada pertengahan Agustus 2021. Meski menurut keterangan warga mural tersebut sudah ada sejak tahun lalu, namun aparat menjadi kalang kabut setelah karya seni jalanan tersebut viral di media sosial. Terlebih percakapan di dunia maya meroket jelang peringatan hari kemerdekaan. Mural pun segera dihapus pemerintah desa setempat pada 12 Agustus 2021, sementara polisi memburu penciptanya.
Tak hanya mural “404: Not Found” saja yang dihapus. Media online detik.com melaporkan tiga mural lain juga ditutup yakni “Wabah Sesungguhnya adalah Kelaparan” di Ciledug Tangerang, “Dipaksa Sehat di Negeri yang Sakit” di Bangil Pasuruan, dan “Tuhan Aku Lapar” di Tigaraksa Kabupaten Tangerang.
Yang muncul di dalam benak saya kemudian adalah kesan bahwa otoritas semakin reaktif terhadap kritik terlebih jika itu sudah jadi perbincangan di media sosial. Tentu bukan saya sendiri yang merasa begitu. Para netizen juga banyak yang berpikiran sama. Meskipun tidak semua tentu saja.
Saya ingin tahu bagaimana respon netizen terkait penghapusan mural tersebut mulai dari topik yang dibuat, respon terhadap tiap-tiap topik, dan lain sebagainya. Untuk menyelam di dunia maya yang riuh ini saya menggunakan Socindex alat monitoring media sosial milik Binokular. Dengan menggunakan kata kunci “Mural” dan “404 Not Found” pada periode 11 Agustus hingga 23 Agustus 2021 pukul 10.30 WIB, saya menemukan 6.600 post made (original post) di Twitter. Unggahan tersebut mendapatkan 78.757 talks (retweet + reply) dan 548.035 applause (likes). Percakapan ini melibatkan 626.792 user.
Untuk isu di Twitter, percakapan terkait penghapusan mural bertahan cukup lama hingga dua minggu. Tweet pertama terkait isu ini menyinggung tentang penghapusan mural “Dipaksa Sehat di Negeri yang Sakit” di Pasuruan Jawa Timur pada 11 Agusuts 2021. Namun, puncak percakapan terjadi pada tanggal 14 Agustus 2021 saat mural “404: Not Found” dibersihkan oleh pemerintah desa setempat di Tangerang. Ledakan percakapan baru terjadi beberapa hari kemudian karena beberapa faktor di antaranya gambar pada mural “404: Not Found” mirip Presiden Joko Widodo dan lokasinya berada dekat jalan keluar tol dan wilayahnya berada dekat dengan ibukota. Pada tanggal 17 Agustus 2021 di hari kemerdekaan percakapan naik kembali, salah satu topik yang membuat ramai adalah netizen membandingkan mural dengan baliho politisi yang pada awal Agustus juga sempat jadi bahan perbincangan di jagat Twitter.
Selanjutnya, mayoritas sentimen (post made, reply, retweet) bernada negatif hingga 93,65 persen.
Lalu topik-topik apa saja yang dimunculkan netizen dalam isu mural ini? Untuk mengetahuinya saya menggunakan metode sampling. Dari total 11.249 unggahan (post made + reply), saya melakukan coding topik terhadap 6.279 unggahan (post made + reply) atau berkisar 60 persen dari total keseluruhan.
Dari situ diketahui topik-topik yang dibicarakan oleh netizen terlihat dalam tabel di bawah ini.
Meski begitu, ternyata tweet yang paling populer, dalam arti mendapat retweet paling banyak dari pengguna Twitter, malah terkait topik mural vs kerusakan lingkungan. Narasi yang dibangun adalah daripada pemerintah sibuk menghapus mural yang dibuat oleh masyarakat kecil, lebih baik mengurusi “mural” yang terbentuk akibat kerusakan lingkungan.
Dari Top 5 Tweet mengenai isu mural, tiga di antaranya membahas tentang kerusakan lingkungan yang diunggah oleh akun @EdiMahaMG, @GreenpeaceID, dan @AREAJULID. Narasi ketiganya sama yakni alih-alih reaktif merespon kritik, sedianya pemerintah harus memperhatikan hal-hal substansial seperti kerusakan hutan.
68 Persen Netizen Kritik Penghapusan Mural
Sebanyak 68 persen netizen mengkritik penghapusan mural yang terjadi di berbagai kota di Indonesia, baik yang dilakukan oleh otoritas setempat. Mereka menilai pemerintah membatasi kebebasan menyampaikan pendapat. Terlebih ketika ada isu kepolisian mulai memburu pembuat mural, netizen merasa bahwa ruang kritik di negeri ini semakin sempit. Bila bersuara di internet akan terkena Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sementara di dunia nyata akan diburu polisi. Sementara mereka yang pro (8 persen) cenderung membela pemerintah dengan mengatakan bahwa mural-mural tersebut, terutama “404: Not Found” adalah perbuatan yang menghina dan melecehkan kepala negara sehingga sudah seharusnya dihapus. Sementara 24 persen yang netral didominasi dengan judul pemberitaan dari akun-akun Twitter media massa.
Netizen VS Orang-Orang Istana
Sejumlah yang menilai bahwa Presiden Joko Widodo fine-fine saja dengan persoalan ini, namun bawahannya pasang badan dan ngegas ke netizen. Penilaian netizen ini tidak salah juga mengingat beberapa orang dari internal istana menyalahkan pembuatan mural tersebut. Dua di antaranya yang jadi bulan-bulanan netizen adalah Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara bidang Komunikasi dan Media Faldo Maldini dan Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin.
Lewat akun Twitter pribadinya @faldomaldini pada 13 Agustus 2021, mantan ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) ini mempermasalahkan izin mural. Menurutnya mural itu tidak salah, namun bila tidak ada izin berarti melanggar hukum.
Cuitannya tersebut pun mendapat respon dari netizen yang didominasi oleh sentrimen kontra terhadap Faldo sebanyak 77 persen. Mereka mempertanyakan sejak kapan mural harus berizin, kalau izin ke siapa, atau kalau izin itu bukan mural tapi reklame. Selain itu mereka mengkritik Faldo yang hanya menjadikan izin sebagai topeng karena niat sebenarnya adalah membeli pemerintah. Sementara mereka yang pro mendukung pernyataan Faldo soal izin, terutama bila mural tersebut merugikan pemilik tembok yang digambar.
Sementaran Ngabalin lain lagi komentarnya. Menurutnya mural “404: Not Found” adalah bentuk penghinaan terhadap presiden dan hanya warga negara kelas kambing yang menghina kepala negaranya. Sebanyak 54 persen mengkritik pernyataan Ngabalin dan menilainya hanya sebagai seorang penjilat ke penguasa.
Perdebatan Presiden Adalah Lambang Negara
Selain kedua pejabat di atas, institusi negara yang paling banyak disebut dalam isu ini adalah kepolisian. Nama Kepolisian mulai ramai dibicarakan saat mereka menghapus dan memburu pembuat mural karena dianggap melecehkan presiden sebagai lambang negara.
Pernyataan Kasubbag Humas Polres Tangerang Kota Kompol Abdul Rachim terkait presiden adalah lambang negara dimentahkan oleh Pakar Hukum Tata Negara yang juga Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie yang menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 36A UUD NRIT 1945 lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
Perdebatan lambang negara ini juga banyak dibicarakan di Twitter dengan 89 persen mengkritik pernyataan bahwa presiden adalah lambang negara.
Polisi tidak hanya tersangkut dalam perdebatan soal lambang negara saja, namun juga dalam tindakannya untuk memburu pembuat mural. Selain itu, polisi juga banyak disebut dalam percakapan terkait presiden yang tidak mau polisi memproses hukum persoalan mural ini.
Membandingkan Mural dan Baliho Politisi
Pada awal Agustus, isu tentang banyaknya baliho politisi jauh sebelum pemilihan umum dimulai membuat ramai Twitter. Netizen menilai alih-alih menghapus mural yang menyuarakan hati rakyat, pemerintah harusnya menurunkan baliho-baliho politisi yang tidak peka pada persoalan masyarakat di kala pandemi.
Tak hanya soal baliho, politisi dalam hal ini anggota DPR juga tak bisa menghindar dari kritik. Mural dinilai menggantikan kerja DPR dalam mengawasi kerja pemerintah.
Rezim SBY Dinilai Lebih Ramah Kritik
Respon pemerintah dalam kasus mural ini membuat sebagian netizen menganggap pemerintahan di bawah kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono lebih ramah kritik dibandingkan rezim Jokowi. Seorang netizen mengingat saat demostrasi di jaman SBY tahun 2010, ada demonstran yang membawa kerbau dan ditulis kata SiBuYa di tubuhnya dengan pilox. Namun pemerintah saat itu tidak reaktif terhadap aksi bawa kerbau tersebut.
Kesimpulan
Analisis dalam percakapan terkait isu mural ini menunjukkan luasnya spektrum topik yang dibahas oleh netizen. Mulai dari pro kontra soal mural, celotehan orang istana, membandingkan rezim Jokowi dan SBY dalam menanggapi kritik, dan lain sebagainya. Selain itu, banyak juga topik-topik di luar mural yang digaungkan. Selain isu lingkungan, muncul juga dorongan agar pemerintah lebih mengurusi hal besar lain dibandingkan mural kritik, seperti korupsi, pencarian Harun Masiku, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang berjilid-jilid dan semakin menyusahkan ekonomi masyarakat, hingga tuntutan untuk menurunkan harga tes PCR.
